Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan Personal Guarantor dalam proses kepailitan dimana debitur yang melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian penanggungan (borgtoct) dikenal istilah penjamin pribadi atau Personal Guarantor yaitu orang ketiga yang menjamin debitur manakala debitur wanprestasi, dalam hukum kepailitan peran seorang Personal Guarantor dalam sangat penting, walaupun sebagai pihak ketiga Personal Guarantor sebagai penjamin dapat diposisikan sebagai debitur pada saat Personal Guarantor melepas hak istimewanya. Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 Standard Chartered Bank menuntut Termohon Pailit I Tundjung Rachmanto dan Termohon Pailit II Rudy Syahputra (selaku pemegang saham dan pemberi jaminan) karena PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Stadard Chartered Bank. Stadard Chartered Bank mengajukan kasasi karena dinilai putusan pengadilan negri tidak tepat dengan alasan, Tundjung Rachmanto dan Rudy Syahputra memiliki memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mahkamah Agung mengabulkan permohon Standard Chartered Bank (pemohon kasasi) sesuai dalil dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Standard Chartered Bank (pemohon kasasi).

---

This thesis has contended the role of a Personal Guarantor in bankruptcy process where the Debitur is a party who performs a default. In a encumbrance agreement the term of Personal Guarantor is known, which is a third party (third person) who guarantees the Debtor when the Debtor performs a default. In a law of Bankruptcy, the role of a personal Guarantor is important although as the third party, the standing of such Personal Guarantor as the guarantor may be positioned as a debtor when the Personal Guarantor releases its privilege. In the Case of the Judgment of the Supreme Court No.868 K/Pdt.Sus/2010, Standard Chartered Bank demands the Bankruptcy Respondent I Tundjung Rachmanto and the Bankruptcy Respondent II Rudy Syahputra (as the shareholders and the guarantors) because PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) did not pay its debt due to Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank filed a petition for cassation as it was considered that the court's judgment was inappropriate on the ground that Tundjung Rachmanto and Rudy Syahputra had two or more creditors and they did not settle at least the debt that was due and payable. The Supreme Court acceded Standard Chartered Bank?s petition (the Requester for cassation) pursuant to an argument by the evidences given by Standard Chartered Bank (the Requester for cassation)."

"Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Lembaga jaminan ini diberikan khusus untuk kepentingan kreditur guna menjamin piutangnya melalui perikatan khusus. Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang masing-masing memiliki ciri dan sifat tersendiri. Jaminan perorangan (Penanggungan) diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dari ketentuan pasal 1820 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa dalam suatu skema penanggungan terdapattiga pihak, yaitu debitur sebagai pihak yang berutang, kreditur sebagai pihak yang berpiutang, dan terkahir adalah penanggung sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya prestasi debitur berupa utang-utang debitur kepada kreditur. Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah terjadi, khususnya apabila penanggung merupakan penanggung perusahaan (Corporate Guarantee). Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit terhadap penanggung pribadi (Personal Guarantee). Hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan kepada penanggung pribadi, karena secara umum ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur untuk alasan praktis. Dalam suatu skema penanggungan utang, terdapat dua perjanjian yang berbeda, yaitu perjanjian pokok antara debitur dan kreditur dan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung. Perjanjian penanggungan itu sendiri bersifat Accesoir , jadi pada asasnya jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian penanggungannya turut hapus. Perjanjian penanggungan sifatnya mengikuti perjanjian pokok sehingga suatu perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perjanjian pokoknya. Seorang penanggung memiliki hak istimewa, salah satunya hak untuk menuntut supaya harta benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hak ini dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, yang membuat kreditur dapat memilih harta mana yang harus disita dan dijual terlebih dahulu.

---

Collateral was a guarantee given by a debitor or third party for a creditor to guarantee of paying debt. Collateral institution was specially given for the significance of the creditor in order to guarantee the debt through a special bond. It was divided into two, they were property collateral and personal collateral in which each one had its own features and characteristics. Personal collateral was regulated in the Article 1820 to Article 1850 Civil Code.

In the regulation of Article 1820 KUHP Perdata, it could be understood that in the scheme of there were three parties, they were a debitor as the party who was in debt, a creditor as the party who gave debt, and the last, a guarantor as the party who guaranteed fulfillment of achievement that was debts of debitor to creditor.

Submission of Act of Bankruptcy toward the guarantor was a common thing, especially if he was a corporate guarantor. However, it would not happen to Act of Bankruptcy for personal collateral. It was only few of Act of Bankruptcy proposed by personal collateral since generally there was tendency that creditor was reluctant to have a deal with debitor for practical reasons.

In scheme of debt collateral, it was included two different agreements, they were main agreement between debitor and creditor and collateral agreement between creditor and guarantor. Collateral agreement itself was accesoir so that basically, if main agreement was removed, it was also the collateral agreement. It was based on main agreement so that it could not exceed its main agreement.

The person who guaranteed owned special rights, one of them was to insist so that properties of debitor, firstly, was confiscated and sold to pay the debt. The right could be undone by him in collateral agreement in order to make the creditor can choose which property had to be consficated and sold first."

"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan Sindu Dharmali yang berkedudukan hukum sebagai personal guarantor. Dewasa ini, perjanjian utang-piutang seringkali diikuti oleh perjanjian jaminan, salah satunya adalah personal guarantee. Dengan adanya perjanjian jaminan ini, personal guarantor dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi perikatan debitor manakala debitor itu sendiri tidak memenuhinya. Apabila personal guarantor tersebut juga tidak dapat memenuhinya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap personal guarantor tersebut. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kepailitan guarantor, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai guarantor yang dapat dipailitkan. Namun apabila mengacu pada ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka personal guarantor dimungkinkan untuk dipailitkan. Salah satu kasus kepailitan terhadap personal guarantor adalah kasus yang dibahas dalam tulisan ini yaitu kasus kepailitan Sindu Dharmali dalam Putusan No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG.

---

This thesis discusses the bankruptcy of Sindu Dharmali whose legal position as personal guarantor. Nowadays, debt agreement often followed by guarantee agreement, for example is personal guarantee. With this guarantee agreement, personal guarantor is charged with responsibility to fulfill the debtor rsquo s engagement when he does not fulfill it. If the personal guarantor also can not fulfill it, then the creditor may propose bankruptcy against the personal guarantor. In Indonesia, there has been no firm regulation regarding guarantor bankruptcy, thus causing differences of opinion regarding guarantor who bankrupted. But if it refers to the provisions of Indonesian Civil Code and Indonesian bankruptcy law, then the personal guarantor is possible to bankrupt. One of the personal guarantor bankruptcy cases is the case discussed in this thesis, the bankruptcy case of Sindu Dharmali in the Supreme Court Decision No. 04 PAILIT 2012 PN.NIAGA.SMG."

"Skripsi ini membahas kedudukan hukum Personal Guarantor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam PKPU, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dimohonkan di dalam PKPU. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara permohonan PKPU Richard Setiawan yang dimohonkan PKPU dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor.

---

This Thesis mainly discusses the legal standing of a Personal Guarantor in the Suspension process of Debts Payments (PKPU) in Indonesia. Until today, there are sill no specific regulations governing the legal standing of Personal Guarantor in the stated event, especially Guarantor who has forfeited its privileges as the Insurer. This caused a legal uncertainty which can be reflected in variance and different opinion also dissimilarity of Judges interpretation and legal experts regarding the legal standing of the Personal Guarantor in PKPU. However, the current stipulations and regulations, allows the Guarantor to be filed under the PKPU. As the Case Study, research that has been done in the making of this thesis is a case regarding PKPU petition towards Richard Setiawan in his legal standing as a Guarantor."

"Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam perjanjian penangungan utang terdapat tiga definisi, yaitu kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perikatanperikatan dalam perjanjian pokok. Pelepasan hak-hak istimewa yang ada dalam perjanjian penanggungan kerap menjadi dasar kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Seorang personal guarantor yang telah melepaskan hak-hak isitimewanya secara tegas dan syarat kepailitan telah terpenuhi, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap guarantor, baik secara bersama-sama dengan debitor maupun tanpa menyertakan debitor di pengadilan niaga. Pelepasan hak istimewa inilah yang merugikan personal guarantor.

---

Guaranty statements are regulated in Article no. 1820 ? 1850 of Indonesian Civil Code. There are three parties involved in a guaranty statement: the creditor, the debtor, and the third party. The third Party has a role of being the personal guarantor in case that the debtor failed to fulfill its obligation (breach of contract). The guarantor has the privileges. If the priviliges has been released by the guarantor and the requirements for bankruptcy petition have been fulfilled, the creditor can sue the guarantor simultaneously with, or exclude the debtor to be declared bankrupt in the commercial court. Personal guarantor can have an inflicted loss because his privilege relinquishment."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalamsebuah putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasanmengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjaminperorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utangdebitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannyadengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan. Dalam prakteknyapihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah penjaminperorangan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, ditemukan oleh kurator bahwaaset penjamin perorangan tidak cukup untuk melunasi utang debitor. Tesis ini jugamembahas mengenai tanggungjawab debitor perusahaan dan debitor penjamin didalam kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis takes up a topic concerning bankruptcy upon personal guarantor in abankruptcy verdict at Central Jakarta Commercial Court. It occurs commentarieson the liability of the third party which binds itself as an personal guarantor infulfilling the obligations to pay the debtor's debt on credit agreements made withcreditors and its relevance with legal bearings on credits between companies. Inpractice, the debtor has failed fulfill its obligation and after the personal guarantorhas been declared bankrupt by Central Jakarta Commercial Court, curatordiscovered that the personal guarantor's asset wasn't enough to pay off the debtor'sdebt. This thesis also examines the responsibility of a company as debtor as wellas guarantor debtor within bankruptcy law"

"Penulisan hukum ini berbicara mengenai pembatalan penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek. Dan Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam proses penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. ialah PT BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Sekuritas. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar modal tentunya akan melewati proses penawaran umum yang melalui beberapa, dimulai dengan tahap persiapan hingga selesainya proses penawaran umum. Dalam pelaksanaan penawaran umum terdapat sebuah lembaga salah satunya yaitu, Penjamin Emisi Efek yang memiliki peran penting guna membantu emiten dalam melaksanakan penawaran umum. Hubungan keduanya dilakukan dengan pengikatan dalam kontrak yang berdasarkan pada hukum perjanjian dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Terkait dengan penulisan hukum ini bahwa terjadi pembatalan Initial Public Offering/ IPO PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. oleh para Penjamin Emisi Efek tersebut sehingga hal ini menimbulkan dampak dan bagaimana peran Initial Public Offering (IPO) Regulator dalam mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarkat.

---

This research is talking about the cancellation of the initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Conducted by the Emission Effect Guarantor. The Emission Effect Guarantor involved in the process of initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. is PT BNI Securities and PT. Investindo Nusantara Securities. A company that will enter the capital market will certainly go through a public offering process through several phases, starting with the preparation phase until the completion of the process of public bidding. In the implementation of public offering, there is a one institution, namely, the Emission Effect Guarantor has an important role to help implement emiten in the public offering. The Relationship between the two party is done in contract based on legal agreements and regulations in the capital markets. Associated with this research cancellation of Initial Public Offering / IPO of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. occurred by the emissions gurantor so that the effect of this impact and how the role of Initial Public Offering (IPO) Regulator / policy in capital market activities to realize that regular, fair, and efficient and to protect the interests of investors and the community."

"Dalam pemberian kredit, Bank biasanya mensyaratkan adanya suatu jaminan untuk menghindari risiko gagal bayar dari debitur. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan perorangan, dimana pihak ketiga menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Tanggung jawab seorang penanggung sangat besar hingga dapat dipailitkan. Meskipun penanggung bukanlah seorang debitur, namun apabila debitur utama wanprestasi maka ia berkedudukan sebagai seorang debitur dan jika memenuhi persyaratan pailit, maka dapat diajukan permohonan pailit terhadap dirinya. Suatu permasalahan timbul ketika seorang penanggung meninggal dunia, sesuai Pasal 1826 KUH Perdata maka perikatan penanggung beralih kepada ahli warisnya. Hal ini menimbulkan akibat ahli waris sebagai pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit dan perjanjian penanggungan dapat dimohonkan pailit oleh kreditur. Dalam skripsi ini, penulis melakukan tinjauan mengenai kepailitan ahli waris personal guarantor beserta tanggung jawabnya, serta melakukan analisis terhadap putusan pembatalan pailit ahli waris personal guarantor.

---

In order to grant a credit, the existance of guarantee is something bank usually requires to avoid the risk of default by the debtor. One form of such guarantee is personal guarantee, whereby the third party guarantees the implementation of debtor rsquo s liability to the creditor. The obligations of personal guarantor is so great until they can be bankrupted. Albeit the guarantor is not particularly a debtor, she he has the equal position as the debtor in the situation where primary debtor defaults, and if the condition fulfills the requirements of bankruptcy, a bankruptcy request can be made upon her him. A problem arises when a guarantor deceases, according to Article 1826 of Civil Code therefore the guarantor obligations switches to the heirs. This resulted an access for the creditor to fill a bankruptcy request to the heirs, in which the heirs themselves are not the parties involved in the credit and guarantee agreement. In this thesis, the author will be reviewing the bankruptcy of personal guarantor rsquo s heirs along with their responsibilities, whilst conducting an analysis on the verdict of bankruptcy cancellation upon personal guarantor rsquo s heirs."

"Permohonan Pailit Terhadap Ahli Waris Personal Guarantor Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Mks Dalam pemberian pinjaman, sealu terbuka kemungkinan bahwa bank akan menghadapi risiko gagal bayar dari debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditur sering kali mensyaratkan adanya suatu jaminan. Salah satu jaminan yang lazim diminta oleh bank adalah berupa penjaminan perorangan personal guarantee , yang mana seorang pihak ketiga menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur dan orang tersebut akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya wanprestasi . Tanggung jawab seorang personal guarantor sangatlah besar bahkan hingga ke ranah kepailitan. Sekalipun personal guarantor bukanlah debitur tetapi jika ia memenuhi syarat-syarat kepailitan, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya ke Pengadilan Niaga. Permasalahan kemudian timbul ketika seorang personal guarantor meninggal dunia sedangkan perjanjian penanggungannya masih berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, penulisan bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan meninggalnya personal guarantor, segala hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli waris-ahli waris dari personal guarantor itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, ahli waris sebagai pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit maupun perjanjian penanggungan dapat dimohonkan pailit oleh kreditur sebagaimana halnya dengan pengajuan permohonan pailit terhadap personal guarantor.

---

The Bankruptcy Petition against Personal Guarantor's Heirs The Case Study of Commercial Court's Decision Number 02 Pdt.Sus Pailit 2014 PN.Niaga.Mks In granting loans, there would be a probability that banks meet with the default risk. To mitigate the impact of the risk, they require a guarantee. As a common form, banks usually ask a personal guarantee, which a third party guarantees the debtor's debt repayment to the creditor, and that party will fulfil the debtor's obligation if he does not fulfil it in default . The personal guarantor has big responsibilities, even into the realm of bankruptcy. Even though a personal guarantor is not a debtor, a creditor may file him a bankruptcy petition to the Commercial Court if he meets the bankruptcy requirements. Problems then arise when a personal guarantor dies while the personal guarantee agreement is still valid. This research tackles with the problems by using a normative juridical approach with descriptive analysis of secondary data which consist of primary law materials and secondary law materials. The problems cause the personal guarantor's rights and obligations upon the agreement are distributed to his heirs. Consequently, his heirs as the party who do not involve in the loan agreement and the personal guarantee agreement may be filed the bankruptcy petition by the creditor as it is usually filed to the personal guarantor."