Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBuzan dan Waever dalam Regions and Powers: The Structure of InternationalSecurity menjelaskan posisi Turki sebagai insulator bagi regional securitycomplex (RSC) Eropa, Middle Eastern dan Kaukasus. Insulator adalah sebuahkawasan yang berada di antara dua atau lebih RSC yang memiliki karakter pasifdan tidak dapat menyatukan dua RSC dalam satu arena strategis keamanan.Dinamika Turki masa AKP (2002-2011) ternyata tidak lagi relevan dengan statusinsulator. Perubahan orientasi dari Barat ke Timur merupakan salah satu indikasibagaimana Turki mencoba ?keluar? dari status tersebut. Perubahan orientasi initerkarakterisasi dengan agresivitas peran Turki di regional MERSC, khususnyadalam isu keamanan, dan perekonomian yang terus membaik.

---

AbstractIn Regions and Powers: The Structure of International Security, Buzan andWaever explain that Turkey is an insulator between Europe, Middle Eastern, andCaucasus regional security complexes. Insulator is a term that used to describe aregional between two or more RSCs which has been occupied by one state. Thestate must be weak, passive and cannot bring those RSCs together in one strategicsecurity arena. According to Turkey?s internal and external dynamic by 2002-2001 or AKP?s period, insulator concept does not relevant anymore to figure outTurkey?s position and status. Changing in Turkey?s foreign policy which is beingturned to East poses a challenge to that status. Turkey?s trying to get out ofinsulator state. This changing is characterized by Turkey?s aggressivity role inMERSC, especially in security issue and emerging economic."

"Sengketa wilayah di Laut China Selatan kembali mengalami peningkatan ketegangan sejak akhir 2011. Konflik antar negara-negara yang mengajukan klaim atas wilayah Laut China Selatan kembali mencuat sejak 2008 dan berlanjut hingga pertengahan 2012. Beberapa peristiwa yang terjadi menjadi sinyal akan potensi terjadinya konflik bersenjata. China melakukan beberapa aksi militer terutama terhadap Vietnam dan Filipina yang melakukan aktifitas dalam batas zona ekonomi ekslusif (ZEE) kedua negara berdasarkan konvensi UNCLOS. Dari lima negara yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan: Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam, tiga diantaranya adalah merupakan negara anggota ASEAN, organisasi kawasan yang menjadi mitra China dalam beberapa kerjasama. Dualisme China yang di satu sisi bersikap multilateralis dengan ASEAN namun unilateralis dengan beberapa anggotanya dalam kasus Laut China Selatan menjadi latar belakang penelitian ini. Konflik Laut China Selatan merupakan konflik yang yang sudah terjadi sejak puluhan tahun. Klaim kedaulatan di wilayah tersebut ditengarai semakin meningkat karena negara-negara pengklaim ingin mendapatkan kedaulatan atas sumber energi yang ada di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus menganalisa faktor pemicu China yang bersikap asertif bahkan unilateralis sebagai faktor utama terjadinya ketegangan di wilayah tersebut.

---

Tension continue to rise following military actions deployed by claimants of the territorial dispute. In the third quarter of 2011 incidents which potentially lead to armed conflict worsen the situation in South China Sea. In the mid of 2012 China's military actions threat Vietnam's and Philipina's sovereignity while doing actions within their exclusive economic zone (EEZ). There are five countries involved with China in South China Sea dispute: Brunei, the Philippines, Malaysia, Taiwan and Vietnam. Three of them are ASEAN members which in some cooperations related and connected with China. This situation describe China's dualism. On one side China is multilateralist but on the other side to be unilateralist.

China's dualism to it's neighbour country is the idea of research question of this thesis. Since China at the same time being cooperative but also unilateralist, there must be factors that driven China to act this way. South China Sea conflict had occurred since decades. Claims to sovereignty in the region identified as a motivation to unlimited right for energy resources surround the region. In this thesis, researcher will try to analyse the most influenced factor that dirive China to be asertive even unilateralist in South China Sea. This factor is getting more crucial as China's action said to be trigger to rising tension in the region."

"Penelitian berawal dari adanya kendala pada lanjutan program joint development & production (JDP) Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) karena banyak pro dan kontra dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini bertujuan memberikan sudut pandang lebih jauh dari sisi competitive intelligence agar bisa memberikan pertimbangan layak atau tidaknya program ini untuk dilanjutkan oleh Indonesia.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang mewakili sudut pandang pelaku industri dan instansi pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder melalui sejumlah dokumen terkait dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang program JDP-KFX/IFX.Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya titik terang kelanjutan program yang terindikasi melalui flight test KF-21 Boramae di bulan September 2022 sebagai bentuk kuatnya komitmen yang dimiliki Indonesia dan Korea Selatan dalam melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Program ini jika dijalankan dengan pendekatan yang sesuai akan mendatangkan banyak nilai bagi Indonesia. Dari sisi teknologi pertahanan JDP KFX/IFX ini adalah bagian dari upaya atau strategi yang baik untuk menghasilkan transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan PTDI dalam membuat pesawat, khususnya pesawat tempur yang berdampak langsung pada daya saing penjualan produk pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Program JDP KFX/IFX termasuk memperkecil jarak dengan industri pertahanan yang lebih maju. Faktor great power competition pada program JDP KFX/IFX juga akan memberikan implikasi yang sangat besar pada penambahan nilai ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

---

The research started with the existence of obstacles in the continued Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) joint development & production (JDP) program because there were many pros and cons from various points of view. This research aims to provide a further perspective from the point of view of competitive intelligence in order to be able to give consideration to whether or not this program is appropriate for Indonesia to continue.

Using a qualitative approach, this study conducted interviews with a number of sources representing the perspectives of industry players and the Indonesian defense agencies. This research is also equipped with secondary data through a number of related documents and previous research on the JDP-KFX/IFX program.

The results of this study found that there was a bright spot for the continuation of the program as indicated by the KF-21 Boramae flight test in September 2022 as a form of the strong commitment that Indonesia and South Korea have in continuing the KFX / IFX fighter development program. This program, if carried out with the right approach, will bring a lot of value to Indonesia. From a defense technology standpoint, the JDP KFX/IFX is part of a good effort or strategy to generate technology transfer to increase PTDI's ability to make aircraft, especially combat aircraft, which has a direct impact on the competitiveness of Indonesian defense product sales in the future. The JDP KFX/IFX program includes closing the gap with more advanced defense industries. The great power competition factor in the JDP KFX/IFX program will also have enormous implications for adding to the value of Indonesia's national resilience as a whole."

"Negara dapat mengadopsi bentuk dan metode baru dari suatu diplomasi tergantung dari keadaan dan strategi yang diadopsi untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Salah satu bentuk perubahan metode dan bentuk diplomasi tersebut adalah hadirnya konsep diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan dipandang sebagai bentuk diplomasi yang terlahir kembali pasca Perang Dingin untuk membangun keadaan internasional yang lebih baik dan damai, yang mana relevansi dari konsep tersebut terus berkembang. Tinjauan ini mencakup 29 literatur dan terbagi atas tujuh tema utama yakni: (1) reformasi sektor keamanan, (2) membentuk lingkungan keamanan, (3) membangun kapasitas, (4) keterlibatan strategis dan menghindari konflik, (5) penyebaran nilai, (6) menjaga perdamaian, dan (7) persaingan dan kompetisi. Ketujuh tema tersebut terbagi atas 1 tema yang membahas mengenai perkembangan diplomasi pertahanan berdasarkan konsep dan 6 tema berdasarkan peran diplomasi pertahanan dalam HI. Tinjauan ini juga akan kembali mengidentifikasi konsensus, perdebatan, tren, dan kesenjangan penelitan yang ada. Tulisan ini menemukan bahwa peran membentuk lingkungan keamanan merupakan peran yang dominan dibahas dan kawasan Asia Tenggara mendominasi fokus kajian literatur diplomasi pertahanan. Tinjauan kepustakaan ini juga erat pembahasannya dengan persaingan great powers, dinamika kawasan, dan usaha negara untuk memengaruhi pihak lain.

---

Countries can adopt and new methods of diplomacy depending on the circumstances and strategies adopted to achieve the country's national interests. One of the changes in the method and form of diplomacy is the presence of the concept of defense diplomacy. The concept of diplomacy is seen as a form of diplomacy that re-emerged after the Cold War to build a better and more peaceful international situation, whose relevance this concept continues to grow. This literature review covers 29 literatures and is divided into seven main themes, namely: (1) security sector change, (2) building a security environment, (3) capacity building, (4) strategy engagement and conflict avoidance, (5) value sharing, (6 ) peacekeeping efforts, and (7) competition and swaggering. The seven themes are divided into one theme which discusses the development of defense diplomacy concepts and six themes based on the role of defense diplomacy in IR. This review will also uncover existing discoveries, trends and research gaps. This paper finds that the role of shaping security environment is the dominant role discussed and the Southeast Asia region dominates the focus of the defense diplomacy literature review. This literature review is also closely related to big power competition, regional dynamics, and state efforts to influence other parties."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."