Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budi Prayitno
Evaluasi penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi = Evaluation of electronic procurement of goods services implementation at Directorate General of Oil and Gas / Budi Prayitno
" Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T47509
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Faradita Utami Putri
Analisis yuridis atas implikasi hukum terhadap kebijakan nasional apabila Indonesia meliberalisasi pengadaan pemerintah = Juridical analysis of legal implications for national policy in case Indonesia will liberalize government procurement
" Liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah masuk menjadi pembahasan negara maju dan berkembang dalam beberapa Persetujuan Perdagangan Internasional seperti Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, dan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia belum ikut serta dalam ketiga persetujuan diatas. Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional untuk ikut serta di dalam persetujuan diatas, namun keikutsertaan tersebut juga memiliki dampak negatif. Tesis ini membahas mengenai tiga hal yaitu kebijakan Indonesia mengenai Pengadaan Pemerintah, kepentingan nasional dalam ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47610
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Jerry Saut P
Keberlakuan Caveat Emptor dan Caveat Venditor Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Spesifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn) = The Applicability of Caveat Emptor and Caveat Venditor Related to Non-Conformity of Specifications in Government Procurement of Goods/Services (Analysis of District Court Decision Number 16/PID.SUS-TPK/2022/PN.SRG, District Court Decision Number 18/PID.SU
" Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab dimaksud dapat dilihat apakah bertumpu kepada tanggung jawab dalam diri konsumen atau dalam diri pelaku usaha. Hubungan hukum antara ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Pudjijono
Model Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan pada Pembangunan Bendungan = Sustainable Public Procurement Model on Dam Construction
" Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ... "
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Kartika
Menguji efektivitas pelaksanaan e-procurement dalam mengurangi angka kasus korupsi Pengadaan di Indonesia = Assessing the effectiveness of e-procurement implementation in decreasing the number of public procurement's corruption cases in Indonesia
" Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Kartika
Menguji Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Mengurangi Angka Kasus Korupsi Pengadaan di Indonesia = Assessing The Effectiveness of e-Procurement Implementation in Decreasing The Number of Public Procurements Corruption Cases in Indonesia.
" ABSTRAK
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Pratiwi
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Marketplace dan Ritel Daring = Implementation of Tax Collection Policy on Government Goods and Services Procurement Transactions Through Online Marketplaces and Online Retails
" Ekosistem digital berhasil mencapai ranah pasar pemerintah. Saat ini, pemerintah mendorong penggunaan marketplace dan ritel daring pengadaan untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pemungutan pajak oleh marketplace dan ritel daring pengadaan atas transaksi PBJP yang tercantum dalam PMK Nomor 58/PMK.03/2022. Sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara, mempertegas kewajiban pajak yang dilakukan oleh marketplace atau ritel daring pengadaan dan penyedia, serta meningkatkan efesiensi proses ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Lenna Juliana
Keterkaitan harga terendah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap pengadaan barang/jasa konstruksi di Wilayah DKI Jakarta) = Relativeness the lowest price in the procurement of goods services by the government of unfair business competition (study of construction procurement of goods services in Jakarta Region)
" Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45881
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bonavacio Diaz Kevin
Asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaaan alat umum sistem senjata di instansi TNI AD = General principle of good governance in Indonesian army armament procurement
" Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library