Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Michelle Gloria Mohede
Keberlakuan Asas Itikad Baik terhadap Pembatalan Akta Hibah yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/Pn. Kpg) = The Applicability of the Principle of Good Faith in the Annulment of a Gift Deed That Has Acquired Legal Certainty (Case Study of Kupang District Court No. 298/Pdt.G/2021/Pn. Kpg)
"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik hibah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 298/Pdt.G/2022/Pn. Kpg. Kasus ini melibatkan pemberi hibah (mertua) yang menggugat penerima hibah (menantu) karena dianggap melanggar asas itikad baik. Penerima hibah diduga telah memanipulasi pemberi hibah untuk menguasai objek hibah sehingga pemberi hibah menganggap akta tersebut cacat hukum karena dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas itikad baik dalam pembatalan akta hibah sesuai Pasal 1688 KUH Perdata dan akibat pembatalan terhadap objek hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahak hukum tersier. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan asas itikad baik dalam pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata, serta akibat hukum atas objek hibah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah akta hibah dibatalkan oleh hakim karena penerima hibah terbukti telah melanggar ketentuan asas itikad baik dalam perjanjian. Akibat dari pembatalan akta hibah tersebut, maka objek hibah walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, harus dikembalikan kepada pemberi hibah.
This thesis discusses, the annulment of an auhentic deed of gift by the Kupang District Court based on Decision No. 298/Pdt.G/2022/Pn. Kpg. The case involves the donor (in-law) suing the recipient (son/daughter-in-law) for allegedly violating the principle of good faith. The recipient was suspected of manipulating the donor to gain control over the gifted object, leading the donor to consider the deed legally flawed due to non-compliance with applicable legal provisions during its drafting process. The issue examined in this thesis concerns the applicability of the principle of good faith in the annulment of a deed of gift in accordance with Article 1688 of Indonesian Civil Code and the consequences of annulment on object of the gift. This research employs a doctrinal method, using secondary data or library materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. This thesis focuses on the application of the principle of good faith in the annulment of the deed of gift under Article 1688 of the Indonesian Civil Code and the legal consequences for the gifted object. The findings reveal that the deed of gift was annulled by the court because the recipient was proven to have violated the principle of good faith in the agreement. As a result of the annulment, the gifted object, despite having legal force, must be returned to the grantor."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fareza Adisatya
Penerapan asas Utmost Good Faith dalam Polis Asuransi Jayabaya PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia = Application of Utmost Good Faith principles in Jayabaya Insurance Policy PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatu
perjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebut
dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama
membahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulis
membahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melalui
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secara
umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalam
melaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal ini
dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jaksel
antara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimana
dalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransi
penanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiil
yang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungan
tersebut.
This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good
faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this
matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion
of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of
2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good
faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles
in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of
utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research
on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a
conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have
reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an
obligation for the coverage"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulys Respati Lestari
Perbandingan Penerapan Asas Itikad Baik pada Tahap Prakontrak di Indonesia dan Prancis dengan Doktrin Promissory Estoppel di Malaysia = Comparison of the Application of Good Faith Principles at the Pre-contract Stage in Indonesia and France with the Promissory Estoppel Doctrine in Malaysia
"Di Indonesia asas itikad baik hanya diatur dalam tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, permasalahan yang timbul akibat salah satu pihak tidak beritikad baik kerap kali muncul pada tahap prakontrak. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan asas itikad baik pada tahap prakontrak di Indonesia dan Prancis dengan doktrin promissory estoppel di Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa di Indonesia asas itikad baik masih didasarkan pada teori klasik hukum kontrak yang membatasi ruang lingkup itikad baik hanya sebatas pada saat pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sedangkan di Prancis sudah mengikuti teori hukum kontrak modern yang mengatur penerapan asas itikad baik sejak tahap prakontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1112 Civil Code Prancis 2016. Sedangkan di Malaysia, sebagai negara yang menganut sistem hukum common law, perjanjian prakontrak dilindungi oleh doktrin promissory estoppel melalui resepsi hukum Inggris yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Civil Law Act 1956.
In Indonesia the principle of good faith is only regulated in the implementation stage of the agreement. However, problems arising from one of the parties having bad intentions often arise at the pre-contract stage. This paper aims to compare the application of the principle of good faith at the pre-contract stage in Indonesia and France with the promissory estoppel doctrine in Malaysia. This research is a juridical-normative research using comparative law method. This research uses secondary data types that were collected using literature study techniques and analyzed qualitatively. Based on the research conducted, it is known that in Indonesia the principle of good faith is still based on the classical theory of contract law which limits the scope of good faith only at the time of execution of the agreement as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Whereas in France it has followed modern contract law theory which regulates the application of the principle of good faith since the pre-contract stage as stipulated in Article 1112 of the 2016 French Civil Code. Meanwhile in Malaysia, as a country that adheres to the common law legal system, pre-contract agreements are protected by the promissory estoppel doctrine through receptions of English law regulated in Article 3 paragraph (1) of the Civil Law Act 1956."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putra Pertama Imanuel Nurbijantoro
Pemutusan Sepihak Manfaat Asuransi Tambahan pada Asuransi Jiwa dan Kaitannya dengan Prinsip Utmost Good Faith (Studi Kasus Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) = Unilateral Termination of Additional Insurance Benefits in Life Insurance and its Relation to the Utmost Good Faith Principle (Case Study of Decision Number 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)
"Skripsi ini membahas tentang permasalahan (1) hak dan tindakan penanggung yang memutuskan secara sepihak tidak memperpanjang manfaat asuransi tambahan dari polis asuransi jiwa sebagai hak dan perbuatan yang melanggar prinsip utmost good faith, dan (2) analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang berkaitan dengan prinsip utmost good faith. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) PT FWD Life Indonesia selaku penanggung tidak melanggar prinsip utmost good faith karena tindakannya yang melakukan pemutusan sepihak manfaat asuransi tambahan adalah hak penanggung sepenuhnya dan (2) Penulis menilai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim menganggap bahwa tindakan pemutusan sepihak oleh penanggung merupakan pelanggaran prinsip utmost good faith. Penulis menyarankan agar tertanggung memperhatikan penjelasan agen asuransi dan membaca polis dengan teliti. Di sisi lain, penanggung hendaknya menjelaskan secara rinci mengenai manfaat asuransi, serta hak dan kewenangan perusahaan asuransi dalam memperpanjang masa asuransi tersebut. Majelis Hakim diharapkan untuk memperhatikan kembali pengaturan prinsip utmost good faith di dalam KUHD dan UU Perasuransian agar tidak terjadi penafsiran yang salah.
This undergraduate thesis discusses the problems of (1) the rights and actions of the insurer who unilaterally decides not to extend additional insurance benefits from a life insurance policy as a right and act that breaches the principle of utmost good faith and (2) analysis of legal considerations in North Jakarta District Court Decision Number 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, which deals with the principle of utmost good faith. In this study, the method used is normative juridical using secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this research are (1) PT FWD Life Indonesia as the insurer does not breach the principle of utmost good faith because his action to terminate additional insurance benefits unilaterally is the full right of the insurer, and (2) The author considers that the legal considerations in the decision were wrong because the Panel of Judges considered that unilateral termination by the insurer is a breach of the utmost good faith principle. The author suggests that the insured pay attention to the insurance agent's explanation and read the policy carefully. On the other hand, the insurer should explain in detail the benefits of the insurance, as well as the rights and authorities of the insurance company in extending the insurance period. The Panel of Judges is expected to pay attention again to the arrangement of the principle of utmost good faith in the Commercial Code and the Insurance Law so that wrong interpretation does not occur."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hilman Bagaskara
The Application of Utmost Good Faith Principle in Life Insurance Policy Claim of PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (Case Study of Court Decision Number 182/Pdt.G/2020/Yyk) = Penerapan Prinsip Utmost Good Faith dalam Klaim Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2020/Yyk)
"Dalam suatu perjanjian asuransi Prinsip Utmost Good Faith merupakan salah satu hal yang penting, karena prinsip ini mengatur bahwa Kedua Pihak dalam perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini membahas 2 Permasalahan yaitu 1. Mengenai Pengaturan Prinsip Utmost Good Faith dalam Hukum Asuransi Indonesia dan, 2. Bagaimana Penerapan prinsip utmost good faith Dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/Yyk . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang dilakukan adalah secara kualitatif. Hasil dari Penelitian menyatakan bahwa (1) Prinsip Utmost Good Faith diatur dalam KUHD pasal 251 untuk pihak tertanggung supaya secara jujur menyampaikan informasi dan data mengenai objek yang diasuransikan dalam proses membuat perjanjian asuransi, dan untuk pihak tertanggung diatur dalam Undang-Undang no 40 tahun 2014 Pasal 26 yang mengatur kewajiban penanggung asuransi. (2) Putusan Majelis Hakim masih belum tepat dan tidak ada pertimbangan terkait pelanggaran prinsip utmost good faith dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD dan juga Undang-Undang no 40 tahun 2014 dalam memutus perkara ini dimana Penanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dari Penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah Hakim diberi materi hukum asuransi termasuk prinsip Utmost Good Faith dalam pelatihan hakim, sehingga para hakim akan memahami prinsip Utmost Good Faith.
In an insurance agreement, the Utmost Good Faith Principle is one of the most important things, because this principle stipulates that the two parties to the insurance agreement, namely the insurer and the insured, must provide correct and honest information. This study discusses 2 problems, namely 1. Concerning the Regulation of the Principle of Utmost Good Faith in Indonesian Insurance Law and, 2. How is the application of the principle of utmost good faith in decision Number 182/Pdt.G/2020/Yyk. The research method used is normative juridical using secondary data, the data used is qualitative. The results of the study state that (1) The principle of Utmost Good Faith is regulated in the Criminal Code article 251 for the insured to honestly convey information and data regarding the insured object in the process of making an insurance agreement, and for the insured party it is regulated in Law No. 40 of 2014 Article 26 which regulates the liability of the insurer. (2) The decision of the Panel of Judges is still not correct and there is no consideration regarding the violation of the principle of utmost good faith in its legal considerations. The judge did not consider the provisions contained in the Criminal Code and also Law No. 40 of 2014 in deciding this case where the Insurer did not carry out its obligations in the insurance agreement based on the Law. From this research, the advice that can be given is that judges are given material on insurance law, including the principles of Utmost Good Faith in the training of judges, so that judges will understand the principles of Utmost Good Fait"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library