Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang permasalahan Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah 2015 di Kabupaten Gowa. Partai Golkar merupakan partai yang terkuat di Sulawesi Selatan dengan memiliki jaringan infrastruktur yang kuat ditandai dengan penguasaannya di sebagian besar jabatan di DPRD Sulawesi Selatan dan kemenangan pasangan calon yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Menjelang Pemilihan kepala daerah 2015 terjadi konflik internal Partai Golkar dengan adanya dualisme kepengurusan di DPP yaitu kepengurusan Aburizal Bakri dan Agung Laksono. Akibatnya, Partai Golkar mengalami sejumlah permasalahan dalam Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa. Untuk mengalisis sejumlah permasalahan Partai Golkar, penulis menggunakan teori institusionalisasi partai politik dari Randal & Svasand, teori faksionalisme elit partai politik dari Francis Boucek dan teori oligarki dari Jeffrey Winters. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, analisis dokumen serta wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga permasalahan yang menyebabkan sangat lemahnya pelembagaan Partai Golkar yang berdampak terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa. Permasalahan tersebut seperti; pertama, rekrutmen politik yang masih lemah. Proses rekrutmen Golkar dalam menentukan dan menetapkan calon kepala daerah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur kebijakan dan aturan partai. Kedua, faksionalisme Partai Golkar yang bedampak terhadap tidak berjalannya mesin pemenangan partai secara maksimal dalam masa pemenangan kandidat akibat konflik internal dan dukungan dari kader yang terpecah. Ketiga, kepemimpinan yang personal dan oligarkis yang membuat pengambilan keputusan di partai semata-mata memberikan ruang kepada tumbuh kembangnya dinasti politik dan pertahanan jaringan kekuasaan di daerah.

---

This thesis examines the problems of the Golkar Party in 2015 head of regency elections in Gowa Regency. The Golkar Party is the strongest party in South Sulawesi with strong infrastructure network marked by its control in most positions in the South Sulawesi DPRD (the regional house of representative) and the victory of the candidates in the  regional head elections that was supported by the this party since direct regional elections was conducted in 2005. Closer to the regional head  election in 2015, Golkar Party faced the internal conflict with the dualism of management in the DPP (central executive board) namely the management of Aburizal Bakri and the management of Agung Laksono. As a result, the Golkar Party experienced a number of problems in the elections in the  numbers of regions in Indonesia, including Gowa Regency. To analyze the number of problems of Golkar Party, the researcher uses the theory of institutionalization of political parties from Randal & Svasand, the electoral theory of elite political parties from Francis Boucek and the oligarchic theory of Jeffrey Winters. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data conducted through literature review, analysis documents as well as in-depth interviews. The findings of this study indicate that there are three problems that have caused the very weak institutionalization of the Golkar Party which has an impact on the results of regional head elections in Gowa Regency. The First problem is the political recruitment is still weak. The process of Golkar recruitment in determining and assigning regional head candidates is not carried out according to party policy and rule procedures. Second, the factionalism of the Golkar Party has an impact on the failure in maximazing the the party's winning machine for its candidates due to internal conflicts and the support of cadres is divided. Third, personal and oligarchic leadership that makes decision-making in parties solely provides space for the development of political dynasties and the defense of power networks in the regions."

"Skripsi ini membahas peran sayap perempuan partai politik dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR, dengan studi kasus peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garnita Malahayati pada Pemilu tahun 2019. Untuk membahas keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati, penulis menggunakan teori rekrutmen Pippa Norris (2016) yang mencakup tiga tahap, yaitu certification, nomination dan election (tahap penyusunan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pada proses certification KPPG dan Garnita Malahayati memiliki perbedaan legalitas dalam menjalankan proses rekrutmen caleg perempuan. Perbedaan ini sangat memengaruhi keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati pada proses berikutnya yaitu nomination dan election. KPPG memiliki peran lebih besar dalam proses pencalonan caleg perempuan karena adanya kebijakan one gate policy. Sementara tidak adanya kebijakan yang khusus diberlakukan untuk perempuan dalam internal partai NasDem, membuat Garnita Malahayati tidak memiliki peran besar dalam proses pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

---

This thesis discusses the role of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) and Garnita Malahayati in the nomination of women as members of the Republic of Indonesia DPR in the 2019 elections. Using the recruitment theory of Pippa Norris (2016) this paper will discuss the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in 3 processes: certification, nomination and election (the stage of preparing DCS to become DCT). This study used a qualitative approach which was carried out using in-depth interviews. The findings from this study indicate that the process certification KPPG and Garnita have different legalities in carrying out the recruitment process for female candidates. This difference greatly influenced the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in the next process, namely nomination and election. KPPG has a bigger role in the process of nominating female candidates because of the one gate policy. There is no specific policy specifically applied to women within the internal party, making Garnita Malahayati not have a big role in the process of nominating women."