Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang gender mainstreaming terhadap kasus-kasus tindak pidana pornografi dan pemetaan para pemangku kepentingan UU Pornografi. Setelah RUU Pornografi disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka secara langsung UU Pornografi berlaku dalam masyarakat. Substansi UU Pornografi yang tidak berperspektif gender pada penerapannya telah mengkriminalkan perempuan. Hal ini diperkuat dengan realitas bahwa sebagian besar pemangku kepentingan terhadap proses dan implementasi UU Pornografi tidak memiliki perspektif gender. Semua hal ini kemudian menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design studi dokumen. Data diperoleh dari pengumpulan kasus-kasus pornografi di media, wawancara, dan observasi. Peneliti menyarankan agar penerapan UU Pornografi lebih adil terhadap perempuan maka aparat penegak hukum hendaknya memiliki perspektif gender dan mengembangkan kasus pornografi sampai pada jaringannya. Kasus-kasus pornografi yang melibatkan perempuan didalamnya, hendaknya diproses melalui unit perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi yang efektif juga harus dilakukan terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

---

This study discuss about gender mainstreaming on pornography cases and stakeholders maping in pornography law. Pornography law automatically implemented after pornography bill passed become a law. Substance of pornography law has no gender perspective so criminalize women and majority stakeholders in process and implementation doesn?t have gender perspektif also. All these thing created unjustice law for women. This reasearch is qualitative research. The data where collected by means of media monitoring, interview, and observation. The researcher suggests that implementation of pornography law more fair on women though law enfocer who have gender perspective and develop cases to reach the networking of pornography. Pornography case should be prossed in women and child protection unit (women desk) if the case of pornography involved women in it. Effective socializatio must be taken for law enfocer dan society."

"ABSTRAKPengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pengarusutamaan gender ini seharusnya menjadi isu yang terintegrasi setiap tahapan di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Thesis ini menelaah penerapan nilai-nilai kesetaraan (gender) di dalam proses politik anggaran baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat anggaran. Sekaligus menelaah pada program pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan adanya implementasi kegiatan yang responsif gender beserta besaran alokasi anggarannya. Menganalisa proses yang terjadi di dalam politik anggaran dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap penempatan posisi perempuan dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan melalui studi kebijakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta melalukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan mengambil Kota Kediri sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan masih dipahami sebagai isu parsial dan secara operasional diterjemahkan dalam kegiatan yang mendomestifikasi perempuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan

---

ABSTRACTGender Mainstreaming is goverment attempt effort to eliminate obstacles that prevent to achieve gender equality (marginalization , stereotypes , subordination , violence and multiple load ). Gender mainstreaming should be integrated on every stage development planning and budgeting. This study shows implementation of equality ( gender ) in the political process both at the level of the planning and budgeting and its impact on women's empowerment. These are performed by magnitude the programs and activities as well as of gender-responsive budget allocations. The study was conducted through policy studies by analyzing the documents used in the process of planning and budgeting, the data and deep interviews with stakeholders in the process. The data of this study is collected from official reports within Kediri Municipality (annual reports, meeting reports and others document). Specifically from Kediri Municipality and interview bisides that qualitative data is collected goverment staff, parliament members, CSO/MBO Activist and also women‟s as beneficiariest. This study faund that gender mainstreaming is still understood as a partial issue and interpreted related women domestification. That ultimately puts women as objects of development"

"Modernization paradigm in the implementation of agricultural development has caused various changes in rural society,namely changes in social life ,culture,politic and especially economic structure in rural areas

---

"

"ABSTRACTPengarusutamaan gender adalah cross-cutting issue yang tidak mudah untuk diimplementasikan pada Pemerintah Kota Depok. Berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah tetap mengharuskan strategi Pengarusutamaan Gender berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengarusutamaan Gender pada sistem terintegrasi tata kelola pemerintah Kota Depok dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivist, deskriptif, cross-sectional, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini memakai teori perencanaan strategis dan pengarusutamaan gender. Penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yang meliputi 10 indikator yang terpenuhi dan 4 indikator yang tidak terpenuhi. Indikator yang tidak terpenuhi pada Pengarusutamaan Gender di Kota Depok adalah tidak ada Peraturan Daerah mengenai PUG, tidak tersedianya Data Terpilah Gender, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak memiliki dokumen luaran seperti Lembar Anggaran Responsif Gender, RKA Responsif Gender, dan Gender Analysis Pathway.

---

ABSTRACTGender mainstreaming (GM) is a cross-cutting issue that is not easy to implement in the Government of Depok City. Various kinds of limitations possessed by all Regional Devices must still implement a Gender Mainstreaming strategy. This study aims to explain Gender Mainstreaming in Integrated System of Governance of Depok City and explain the implementation of gender responsive planning and budgeting (PPRG) in Depok City. The research method used is a post-positivist, descriptive, and cross-sectional the approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature review. This research uses the theory of strategic planning and gender mainstreaming. The results of this study indicate various efforts made by the Government of Depok City`s through four dimensions which including 10 indicators that were fulfilled and 4 indicators not fulfilled. Unmet indicators on Gender Mainstreaming in Depok City are no Regional Regulations concerning PUG, unavailability of Gender Disaggregated Data, absence of reward and punishment systems, and no external documents such as Gender Responsive Budget Sheets, Gender Responsive RKA, and Gender Analysis Pathway."

"Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang persisten di tempat kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Organisasi Berperspektif Gender Acker untuk menyelidiki praktik kesetaraan gender dan menganalisis dampak gender mainstreaming di Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 31 peserta yang dipilih melalui purposive sampling pada tahun 2023. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap pengalaman dan perspektif karyawan di tempat kerja. Temuan awal menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender hadir di Organisasi Keuangan Pemerintah, dengan perempuan yang kurang diwakili dalam posisi kepemimpinan dan mengalami diskriminasi dan bias berbasis gender dalam aktivitas harian mereka. Temuan mengidentifikasi empat tema penting yang menghambat atau mendukung kesetaraan gender di institusi: (a) Proses Pengorganisasian Berperspektif Gender, (b) Narasi Pekerja Ideal dan Beban Ganda, (c) Norma Gender yang Tersirat dan (d) Praktik Pelaksanaan Pekerjaan, serta persepsi pegawai terhadap dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Studi ini menunjukkan nilai penggunaan Teori Organisasi Berperspektif Gender Joan Acker untuk memahami sifat berperspektif gender Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai tempat kerja dan menyoroti kebutuhan penelitian yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di organisasi pemerintah.

---

Gender equality is a critical issue in organizations worldwide, and understanding its dynamics within specific contexts is essential for promoting inclusive and equitable workplaces. The study used Acker's Theory of Gendered Organizations to investigate the practice of gender equality and to analyze the impact of gender mainstreaming in the Indonesian Ministry of Finance (MoF), a significant government institution responsible for shaping economic policies and financial decision-making in the country. The data was collected through interviews with 31 participants that were selected through purposeful sampling in 2023. The qualitative method chosen to capture the experiences and perspectives of employees in the workplace. The findings identify four critical themes that either hinder or support gender equality within institutions: The finding identifies four important themes that either hinder or support gender equality in institutions: (a) Gender-Perspective Organizational Processes, (b) Ideal Worker Narratives and Double Burden, (c) Implicit Gender Norms, and (d) Workplace Organizational Logic, as well as employees' perceptions of and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG). This study demonstrates the value of using Joan Acker's Gendered Organization theory to understand the gendered nature of the institution as a workplace. It highlights the need for ongoing research to promote gender equality in government organizations."

"Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan.

---

Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out."

"Saat pertama kali disahkan sebagai sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah terobosan yang diharapkan mampu mengubah pemahaman mengenai keamanan internasional secara masif sehingga mampu memperbaiki taraf hidup perempuan dalam konflik dan perang. Meskipun begitu, setelah 22 tahun berlalu, terlihat bahwa pada nyatanya agenda ini masih belum bisa membawa perubahan yang signifikan. Berangkat dari premis tersebut, maka tulisan ini berkomitmen untuk meninjau bagaimana Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan ini sebenarnya dimaknai dan diimplementasikan semenjak dua dekade terakhir. Menggunakan 121 literatur serta metode taksonomi, tinjauan ini mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama dalam kajian mengenai Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan, yaitu: 1) konseptualisasi agenda; 2) implementasi agenda; serta 3) evaluasi agenda. Ditemukan bahwa terlepas dari kandungan serta visi yang dianggap revolusioner, masih banyak permasalahan yang belum dibahas dengan baik oleh agenda ini. Selain itu, pemaknaan sekaligus pengimplementasian dari agenda ini juga dapat dikatakan eksklusif, terbatas pada kelompok-kelompok atau entitas-entitas tertentu saja. Dengan begitu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pemaknaan sekaligus pengimplementasian agenda tersebut, baik secara normatif maupun pragmatis.

---

When first adopted as a UN Security Council Resolution in 2000, the Women in Peace and Security (WPS) Agenda was a breakthrough that was expected to massively change the understanding of international security as well as to improve the standard of living of women in conflict and war. Even so, after 22 years, it appears that in fact this agenda has not been able to bring about significant changes. Departing from this premise, this paper is committed to reviewing how the WPS Agenda has been interpreted and implemented since the last two decades. Using 121 literature and taxonomic methods, this review identifies three main discussion categories in the study of the WPS Agenda, namely: 1) conceptualization of the agenda; 2) agenda implementation; and 3) agenda evaluation. It was found that apart from the revolutionary content and vision, there are still many issues that have not been properly addressed by this agenda. In addition, the interpretation and implementation of this agenda can also be said to be exclusive, limited to certain groups or entities. In this way, there are still many evaluations that need to be carried out regarding the interpretation as well as the implementation of this agenda, both normatively and pragmatically."