Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Kegiatan-kegiatan pasca penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk proyek pembangannan

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2004-2023) = Implementation of the Oversight Function of Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) through the Right of Interpellation on Government Policy in Indonesia (Case Study 2004-2023)

" Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan fungsi pengawasan dan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah di Indonesia serta pelaksanaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Efektivitas pemeriksaan pajak penghasilan badan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam sistem self assesement (studi kasus pada KPP Jakarta Gamnbir Satu)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10362

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Waworuntu, Benvenita Astrid

Klasifikasi usaha perjalanan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh direktorat bina perjalanan wisata direktorat jenderal pariwisata dalam rangka menata biro perjalanan wisata

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S8537

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Umar Alfaruqi

Analisis fungsi pengawasan dan peran inspektorat jenderal dalam penerapan good public governance (Studi kasus Kementerian Pertanian) = Analysis of monitoring function and the role of the inspectorate general in implementing good public governance (Case study Ministry of Agriculture)

" Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S46213

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

A. Aulia Rahman

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

" Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vidya Marta Fitriana

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi = Implementation of the monitoring function and the rehabilitation function of community service programs for convicted of corruption

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi. Asimilasi kerja sosial merupakan kegiatan membaurkan narapidana dengan masyarakat atau disebut community based - correction. Dalam implementasinya, program yang menjadi kewajiban narapidana korupsi untuk mendapatkan hak asimilasi ini sulit dilakukan. Balai Pemasyarakatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan asimilasi berperan ganda dalam mengawasi sekaligus merehabilitasi. Pengawasan adalah seluruh aktivitas mengamati pelaksanaan asimilasi kerja sosial mulai dari proses ... "

2016

S64977

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rina Dharmawati

Pengaruh pengadopsian XBRL terhadap asimetri informasi dengan pemoderasi corporate governance = The Effect of XBRL adoption on information asymmetry with corporate governance as moderating role

" Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pengadopsian XBRL terhadap asimetri informasi dan menginvestigasi pemoderasi corporate governance dalam memperkuat pengaruh pengadopsian XBRL dan asimetri informasi. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan GLS pada 1.372 sampel observasi selama 2013-2016, ditemukan bahwa pengadopsian XBRL berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi dan pemoderasi corporate governance yang diproksikan oleh dua variabel yakni efektifitas fungsi pengawasan tidak terbukti memperkuat pengaruh pengadopsian XBRL terhadap asimetri informasi, sedangkan yang diproksikan oleh tingkat transparansi laporan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T51913

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novianto Murti Hantoro

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

" ABSTRAK Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi dari lembaga yang mewakili rakyat. Salah satu "alat" yang diberikan untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah hak angket atau hak mengadakan penyelidikan. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, penggunaan hak angket juga menyertai dinamika yang terjadi, khususnya di lembaga perwakilan. Pengaturan dan penerapan hak angket di Indonesia merupakan salah sisi menarik untuk dikaji. Paling tidak untuk mendapatkan gambaran bagaimana ... "

Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

T36182

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Kurniasari

Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPRRI terhadap kekerasan anak = The implementation of legislation and controling function of the house of representative of Indonesia to violence against children

" Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian