Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

---

This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return."

"Memuncaknya kompleksitas aktivitas bisnis Bank memicu tantangan dan paparan risiko. Berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk mengatasi dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Bank telah menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan. Dalam penerapannya, wajar dinyatakan bahwa Direktur Kepatuhan mempunyai 2 kaki, satu berada di bank dan satu berada di regulator termasuk OJK, Bank Indonesia dan PPATK. Direktur Kepatuhan merupakan unit yang independen dari fungsi-fungsi lain yang berkewajiban untuk mengimplementasikan program APU dan PPT. Penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaturan APU dan PPT dan Fungsi pengaturan serta peran Direktur Kepatuhan dalam mencegah pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme di Bank X. Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada deskriptif-analysis. Direktur Kepatuhan Bank X selalu bertanggung jawab bahwa Bank akan meninjau tujuan, strategi, dan kerangka kerja fungsi kepatuhan dengan program APU dan PPT yang telah dibentuk untuk mencerminkan praktik terbaik sesuai dengan peraturan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib menyusun Standard Operational Procedure (SOP) kepatuhan sebagai pedoman bagi seluruh tingkatan bank. Peraturan dan kebijakan terkait kepatuhan dapat disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar semua elemen bank mencerna penerapan peraturan mengenai implementasi program APU dan PPT, sehingga dapat mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saran kepada Bank X adalah prinsip independensi direktur kepatuhan harus dimaksimalkan dikarenakan setiap analisis pelaporan kepada OJK masih melewati Direktur Utama.

---

The increasing complexity of the Bank’s business activities results in greater challenges and risk exposures. In line with applicable regulations, to manage and mitigate compliance risk, the Bank has appointed Director in charge of the compliance function. In practice, it is generally stated that the Compliance Director has 2 legs, one in the bank and one in the regulator including the Financial Service Authority, Bank Indonesia and PPATK. The Compliance Director is considered a unit that is independent of other functions responsible for implementing the AML and CFT program.The author will conduct research on AML-CFT regulations and regulatory functions and the role of the Compliance Director in preventing money laundering and combating terrorism financing in Bank X. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis. The Compliance Director of Bank X always ensures that the Bank will review the objectives, strategies and framework of the compliance function with the AML and CFT program that have been prepared reflect best practices in accordance withthe regulations. Compliance Work Unit is obliged to establish Standard Operational Procedure (SOP) of compliance as a guide for all levels of the bank. Policies and procedures regarding compliance need to be socialized to all employees so that all elements of the bank understand the implementation of provisions related to the implementation of AML and CFT program, so as to prevent money laundering and terrorism financing. The recommendation to Bank X is that the principle of compliance director independence must be maximized because any mandatory reporting analysis to OJK must pass through the President Director."