Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Faridah Auzar
"
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. NO: M.01-PR_07.01 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional.
Pada penelitian ini penulis melakukan suatu studi tentang analisis tingkat kompetensi karyawan dan Learning Organization,suatu studi kasus di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kompetensi karyawan dan tingkat penerapan Learning Organization pada Badan Pembinaan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12023
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mid Rahmalia
"
Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.
Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84 tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13589
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Buddi Wihardja
"
Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Pelatihan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk peningkatan kompetensi tersebut, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, kebutuhan setiap ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12366
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"
The ability of librarians to carry out their functional activities depends on their personal competence, assigments and provided required tasks, especially their primary tasks... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agussalim
"
Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah propinsi Tingkat I Lampung selaku sumber daya manusia birokrasi, agar lebih profesional dalam bidang tugasnya dan memiliki kinerja dengan baik, maka diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang semakin efektif dan efesien, memuaskan dan kompetitif dalam era globaliasi.
Penelitian atau kajian ini menyangkut "bagaimana sistem efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja organisasi aparatur pemerintah daerah Propinsi Tk I Lampung?. Dalam ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Endang Kosasih
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja pejabat eselon V BAKN. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima variabel terdiri dari empat variabel babas (X) dan satu buah variabel terikat (Y). Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta dengan jumlah populasi 170 orang dan besar sampel untuk dianalisa berjumlah 90 orang.
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Totok Sucahyo
"
Dengan diberlakukannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah memberikan kewenangan yang semakin besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Kewenangan yang semakin besar ini, selain menandakan tidak. diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT Surveyor Indonesia (wewenang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, juga merupakan konsekuensi logis atas ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13198
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Ali Muchtar
"
Ada masalah pencapaian target program kesehatan yang masih rendah, tingkat disiplin kerja Staf yang belum baik, inisiatif staf yang kurang, penyelesaian pekerjaan yang lambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yang kesemuanya memberikan petunjuk sementara adanya penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat: yang rendah. Untuk meningkatkan pencapaian kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat terlebih dahulu harus diketahui factor-faktor yang mempengaruhi penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat. ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tania Malinda
"
Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang diucapkannya, sehingga kemudian melakukan pelanggaran. Dalam penelitian ini, Penulis menangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak mandiri dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49499
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
