Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMaksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi terutama dalam instansi pemerintah, didirikannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan BPKP. Berdirinya BPKP sebagai perwujudan pencegahan penyalahgunaan keuangan pada instansi pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan sistem Fraud Control Plan yang dilakukan dengan lima tahapan yaitu Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi, dan Evaluasi Atas Implementasi. Pada sistem ini terdapat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan kontrol sosial, dimana kedua teori tersebut membantu pemahaman mengenai ruanglingkup sosial PT. XYZ. Sehingga sistem Fraud Control Plan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kinerja para pegawai PT. XYZ yang sesuai dengan keinginan yaitu bebas dari adanya tindak penyimpangan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to provide an overview of the prevention efforts of corruption that are rampant in Indonesia and cause economic losses for Indonesia. To prevent the occurrence of acts of corruption, especially in government agencies, the establishment of the Financial and Development Supervisory Board BPKP . Establishment of BPKP as a manifestation of the prevention of financial misuse on government agencies. One of them is by using Fraud Control Plan system which is done with five stages Socialization, Diagnostic Assessment, Technical Implementation Guidance, and Evaluation on Implementation. In this system is related to the theory of rational choice and social control, where both theories help understanding the social scope of PT. XYZ. So that Fraud Control Plan system can be done well and produce performance of employees of PT. XYZ in accordance with the desire that is free from the existence of acts of irregularities."

"Tindakan fraud bisa beragam bentuknya, salah satunya adalah korupsi. Sampai saat ini, Indonesia termasuk negara dengan kasus korupsi yang tinggi di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya represif dalam penanganan fraud perlu dibarengi dengan upaya preventif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, telah mengembangkan Fraud Control Plan(FCP). FCP terdiri dari 10 atribut pengendalian, yaitu: kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban, standar perilaku dan disiplin, manajemen risiko fraud, kepedulian pegawai, sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor, kepedulian pelanggan dan masyarakat, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme yang telah dirancang dan diterapkan oleh RSUD XYZ dalam mencegah terjadinya frauddan mengetahui sejauh mana mekanisme pengendalian fraudyang telah diterapkan tersebut konsisten dengan atribut-atribut FCP yang dikembangkan oleh BPKP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggungjawab untuk penanganan frauddan menyusun kebijakan anti fraud. Namun, tingkat pemenuhan atribut FCP terhadap kebijakan tersebut masih belum memadai karena terdapat beberapa atribut pengendalian yang belum diimplementasikan karena teknis pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut belum ditetapkan."