Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

---

This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."

"Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

---

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010."

"Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga.

---

Currently, the Government is looking to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, and to realize it by expanding excise goods on cellular phone credits due to the high amount of consumers of cellular phones, causing health problems to the population. The purpose of this research is to find out the basis of the consideration, policy formulation and analysis of the impact will occur. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research has found that the extensification excise goods on the telecommunication industry would be more suitable to be applied to the cellular phones than celluler phones credit. The steps of formulation for this policy has not yet been perfected and the effect that has resulted in the telecommunication industry has been more to the changes of price structure."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Ketahanan keluarga memiliki fungsi untuk mengukur apakah keluarga telah menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Tingkat perceraian yang semakin tinggi setiap tahunnya di Kota Depok mencerminkan tidak kuatnya ketahanan keluarga di Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok melakukan langkah konkret yakni membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga di Kota Depok. Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dari kebijakan ketahanan keluarga di Kota Depok serta menjelaskan bagaimana analisis proses formulasi dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan yang disampaikan oleh Dunn dan Easton. Hasil penelitian menujukkan bahwa dalam proses formulasi kebijakan peningkatan ketahanan keluarga Kota Depok melalui empat tahapan yakni perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan serta mencakup tiga dimensi formulasi kebijakan. Namun keterlibatan akademisi dan unsur masyarakat dalam proses formulasi kebijakan masih sangat kurang.

---

Family resilience has a function to measure whether the family has carried out its roles, functions, duties and responsibilities in realizing the welfare of its members. The higher of divorce rate every year in Depok City reflects the lack of strong family resilience in Depok City. Therefore, the Depok City Government took concrete steps to make and establish Depok City Regulation Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. The regulation aims to improve the quality of life and family livelihood in Depok City. This study discusses the formulation of policies as outlined in the Regional Regulation of Depok City Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. This study aims to explain the background of family resilience policies in Depok City and explain how the analysis of the formulation process of Depok City Regulation Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. The approach of this research is post-positivist with data collection techniques through interviews and literature. The main theory used in this study is the theory of policy formulation delivered by Dunn and Easton. The results of the study show that in the process of formulating a policy of increasing family resilience in Depok City through four stages, namely the formulation of problems, policy agendas, selection of policy alternatives, and policy setting and covering three dimensions of policy formulation. However, the involvement of academics and community elements in the process of policy formulation is still very lacking."

"Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi.

---

The level of public health is determined by the quality of public health services. And as stated by WHO, the quantity and quality of health personnel contributing as much as 80% of the success in health services. According to Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 regarding Health Personnel article 1, Health Personnel Improvement is directed to improve the quality and career of Health Personnel. One of the current problems for Health Personnel is the career path / career improvement. There is still no regulation regarding Health Personnel’s career development aside from Health Civil Worker, especially for Pharmacist, that also suffer from the lack of synchronization of the career development program between the one from the government and the one from the Pharmacist Organization. Qualitative method is used in the research of the process of formulating the related regulations and stakeholder analysis. Primary data is acquired by doing profound interview with chosen informant, and literature research is used as secondary data. The result shows that all of the interviewed stakeholders are supporting and committing in the Pharmacist’s Career Development Program. Pharmacist Organization along with the Government are two of the most important actors regarding the implementation of this program. The competency certification and specialization education program are expected to be the right options for the Pharmacist Career Development Program. Unfortunately, the interaction, advocacy, and communication process between the stakeholders in Pharmacist Organization and the Government still need improvement, and there are many of the Pharmacist itself that not aware of the career development program. Therefore, improvement in stakeholders’ coordination and communication is a must, and the Pharmacist Organization can initiate the formulation of Policy Brief regarding Pharmacist Career Development as advocation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan urgensi yang diangkat pada proses formulasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenalkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terdampak kebijakan. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi erangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dengan dimensi the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, dan the economics of an intervention. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepentingan dan urgensi yang diangkat dalam kebijakan PBJT berada pada PBJT sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah.

---

This research aims to determine the importance and urgency raised in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax (PBJT) policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This research uses a post-positivist approach with quantitative data collection methods through literature study and in-depth interviews. Interviews were conducted with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and parties affected by the policy. The research was conducted by adapting the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey (2022) with the dimensions of the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention. The results of the analysis show that the importance and urgency raised in the PBJT policy lie in PBJT as a regional tax policy that supports the authority of regional governments in managing regional revenues."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melakukan hubungan fisik dalam bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diukur dari tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diperhitungkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jabatan, penghasilan, status pernikahan, status pernikahan orang tua, gaya hidup, tingkat kebebasan bergaul, pernah patah hati atau tidak, mempunyai masalah finansial atau tidak, tingkat kejenuhan, self image, need for acceptance, tingkat kepuasan hidup, tingkat berahi, dan tingkat kerohanian. Dengan menggunakan metode CHAID akan direduksi faktor-faktor yang diduga signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan juga profil orang-orang yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian faktor-faktor tersebut akan diperiksa dengan metode perbandingan dua model regresi. Selain itu, akan dilihat juga apakah faktor-faktor tersebut berbeda antara pria dan wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat kerohanian, tingkat kebebasan bergaul, tingkat berahi, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita berbeda. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan pada wanita, sedangkan pada pria tidak mempengaruhi.

---

Fornication is sexual intercourse between two people who are not married to each other. Fornication will be measured from the level of tendency of fornication. In this study, the factors which be used as factors that influence the level of tendency of fornication are the level of education, age, occupation, income, marital status, parental marital status, life style, level of free sex, broken heart, financial problem, level of burnout, self image, need for acceptance, level of life satisfaction, level of desire, and spirituals level. The significant factors that influence the tendency of fornication will be searched by CHAID Method. In addition, the significant factors on men and women will be compared using the comparing two regression method. The result showed that the significant factors that influence the tendency of fornication are spiritual level, the level of free sex, the level of libido, and level of education. Factors that influence the tendency of fornication between men and women are different. The level of education affects the tendency of fornication in women, whereas in men does not affect.

"

"[ABSTRAKPenelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakankenaikan Harga Air Baku (HAB) sebagai upaya untuk meningkatkan fungsiregulerend Pajak Air Tanah di Kota Bandung dan menganalisis kendala yangdihadapi selama proses formulasi kebijakan tersebut. Penelitian dilakukan denganpendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian,proses formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang diatur dalamperaturan walikota ini melewati empat tahapan, yakni tahap persiapan, tahapanalisis, tahap pelaporan (lokakarya 1-4), dan tahap penyusunan peraturanwalikota (lokakarya 5-6). Menurut sudut pandang Wajib Pajak, kendala di dalamproses formulasi kebijakan ini adalah terjadinya miskomunikasi antara instansiyang berwenang dengan Wajib Pajak terkait dengan partisipasi Wajib Pajak dalamperumusan kebijakan. Akan tetapi, sebenarnya miskomunikasi ini tidak dapatdianggap sebagai kendala yang berarti karena tidak diharuskan adanya partisipasiWajib Pajak dalam pembuatan sebuah peraturan walikota.

---

ABSTRACTThe study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government?s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraintbecause tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. ;The study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government?s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraintbecause tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. , The study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government‘s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer‘s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer‘s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can‘t be considered as a serious constraintbecause tax payer‘s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. ]"