Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menguji proses penyesuaian ekonomis bagaimana para peladang berpindah mungkin mengadopsi sistem rotasi beralahan sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara alamiah atau menetapkan metode budi daya permanen yang lebih intensif sebagai respons terhadap peningkatan upah riil karena perkembangan sistem ekonomi pasar di daerah pedesaan. Survai lapangan dilakkukan pada periode Juli-Desember 1997 mengambil lokasi di Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan standar rente lahan (laud-rent capture approach) yang didukung oleh simulasi kuatitatif dengan matriks analisis kebijakan (PAM) terhadap beberapa skenarto kebijakan ekonomi yang mungkin ditempuh Pemerintah.Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sistim perlandangan berpindah dengan periode bera (fallow period) yang panjang, yaitu Iebih dari sepuluh tahun secara ekonomis dan ekologis lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem perladangan bero normal (jangka panjang dan menengah), bahkan dengan sistem pertanian menetap sekalipun. Akan tetapi, persoalannya berkembang menjadi masih mungkinkah sistem bera jangkn panjang itu diterapkan mengingat lahan pertanian telah menjadi demikian terbatas karena beberapa faktor ekonomi dan kelembagaan? Periode bera normal lebih banyak merupakan strategi untuk mengamankan hak dan kepemilikan terhadap lahan pertanian (property rights on land) sebelum memulai sistem perkebunan karet lokal dan kayu manis.Oleh karena itu, fokus kebijakan harualah didukung dan dilengkapi dengan pengkajian yang mendalam dan perluasan kesempatan berusaha di pedesaan dari luar sektor perlanian (rural non-farm activities). Sektor industri pedesaan, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan seperti jaringan jalan, fasilitas pendidlkan dan kesehatan adalah beberapa komponen kunci dalam menggerakkan dan mengintegrasikan program pemukiman kembali para perambah hutan dengan sektor lain dalam ekonomi."

"ABSTRAKHutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia selain hutan di Brazil, pada saat ini telah mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi salah satunya disebabkan pembakaran hutan oleh perusahaan pengolah hasil hutan dan perkebunan maupun masyarakat tradisional. Pembakaran tersebut biasanya dilakukan untuk membuka atau menyiapkan lahan untuk ditanarni. Akibat dari pembakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian yang mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonorni, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam). Memperhatikan akibat yang ditimbulkan begitu luas, sewajibnya pemerintah melindungi hutan dari kerusakan yang lebih parah. Pemerintah harus berani dan tegas menindak setiap pelaku pembakaran dengan hukuman seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera. Untuk mewujudkannya diperlukan penegakan hukum yang kuat berdasarkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun pada kenyataannya penegakan hukum masih lemah. Pemerintah masih terkesan tidak serius dalam menangani masalah yang membukt malu Indonesia terhadap negara-negara tetangga ini. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya pembakaran hutan setiap tahunnya. Masih terdapat kelemahan--kelemahan baik itu dari peraturan perundang-undangannya maupun lernbaga atau aparat penegak hukumnya. Pengenaan sanksi pidana yang tidak mengindahkan azas lex specialis derogat legi generalis dapat mengakibatkan "dipermainkannya" aturan hukum oleh penyidik dengan yang disidik. Disamping itu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan perkebunan tidak bekerja secara optimal membantu pihak kepolisian menyidik terjadinya tindak pidana pembakaran yang terjadi diwilayah yurisdiksinya. Tidak seriusnya pemerintah jugs terlihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk memperlancar proses penegakan hukum yang dilakukan. Ini menyebabkan penanganan perkara menjadi lamban ditambah lagi dengan minimnya sumber daya rnanusia yang dimiliki oleh lembagalembaga yang memiliki kewenangan penyidikan disamping kepolisian. Yang terpenting dalam kasus pembakaran hutan ini adalah adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku karena menyidik satu kasus saja memerlukan biaya operasional yang besar.

---

ABSTRACT

Forest Indonesia as one of the world lung besides forest in Brazil, at the moment have experienced of hard damage. Damages that happened is one of them caused by combustion of forest by company of processor result of plantation and forest and traditional society. The combustion is usually done to open or prepare farm to be cultivated. Effect of combustion of the forest generates loss including all area life of politics, economic, social, cultural, security and defense. Considering generated effect so wide, is government's duty to protect forest from even bigger damage. Government should be brave and straight to put the man behind the bar with the smallest punishment that make people not going to do that again. To realize it needed the straightening of strong law pursuant to integrated criminal justice system. But practically the straightening of law still weaken. Government still impress not serious in handling problem making Indonesia shame to this neighbor countries. This proved by a large number of forest combustion each years. There are weakness from the law and regulation of and government officer or institute enforcers. Imposition of crime sanction which heedless of principality of "lex specialis derogat legi generalis" occur because the investigator can somehow make the rule by himself. Beside that, civil investigator of forest and land are not optimally work to help police to investigated the combustion in their jurisdiction region. Unserious of governmental also seen from the so small budget for process the straightening of law enforcement going smooth. There for, the case handling became slower and with the small number of person in these institution which have its own investigating duty beside police. The most important in forest combustion is the willingness from law enforcer to act to the person, because investigating a single case cost a lot of operational fee."

"ABSTRACTThis study estimates the relationship between Forest and Land Rehabilitation policies and the quality and health of watersheds measured by the Coefficient of Flow Regime. The method used is the estimation of the Granger causality relationship. The results of this study indicate that in the short term or less than three years of forest and land rehabilitation does not have a significant relationship with the good value of the coefficient of flow regime. It is hoped that with these findings, the government can review the methodology, institutional system, location, quality of materials and tools for forest and land rehabilitation by taking into account the natural and geographical conditions around the watershed. furthermore, the government can implement other measures to support forest and land rehabilitation in accordance with existing regulations."

"Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan yang dilakukan di tengah pangaruh berbagai faktor yang melingkupinya. Masyarakat Sumber Agung tinggal di pinggir kawasan hutan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan meliputi kegiatan berladang, tumpangsari, kebun monokultur dan kebun campuran. Dalam kenyataan, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan karena banyak aspek yang telah memberikan pengaruh terhadap pilihan bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut.Kajian ini menjelaskan hubungan interaktif antara bentuk-bentuk praktek pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasar, pengetahuan lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan merupakan keputusan yang dilakukan di tengah situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan mengungkap pertimbangan yang mendasarinya maka kajian ini mengacu kepaga kerangka teori pengambilan keputusan. Penelitian lapangan dilakukan sejak bulan Oktober 1998 - Oktober 1999. Penelitian dilakukan di kampung Sumber Agung, sebuah kampung berbatasan dengan kawasan hutan yang dihuni masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan gunung Betung.Kajian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan terutama upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasar dan kepastian harga, pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Pada setiap praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai pilihan tanaman pada semua bentuk praktik pemanfaatan lahan yang selalu dipertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuban pangan dan uang tunai dalam jangka pendek dan sebagai investasi jangka panjang. Pertimbangan ekonomi dalam pilihan tanaman tahunan selalu diintegrasikan dengan ketersediaan pasar dan harga jual. Pengetahuan teknis budidaya tanaman dan kemampuan memahami kesesuaian agroklimat dengan pilihan tanaman selalu dikembangkan dalam proses belajar dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Tidak konsistennya penerapan kebijakan pembangunan, di satu sisi telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan praktik pemanfaatan lahan hutan. Tetapi di sisi lain telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat dan telah mengabaikan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan."

"Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL) di Propinsi Riau merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif sehingga melupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang setiap tahunnya mengalami polusi dari kabut asap yang ditimbulkan oleh KHL selama 2-3 bulan setiap tahunnya. Dari aspek ekonomi kerugian dari kabut asap tersebut meiiputi bukan hanya masalah hilangnya aset kekayaan tegakan hutan kayu, tetapi juga aspek ekologi sangat luas berupa hilangnya flora dan habitat satwa liar- Dampak negatif lain yang sangat menonjol adalah menurunnya kualitas udara yang menyebabkan gangguan daya pandang dan meningkatnya penderita penyakit saluran pernafasan sampai 2-3 kali lipat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar dampak kesehatan yang ditimbulkan karena kabut asap KHL dan berapa estimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh dampak kesehatan tersebut. Jenis penelitian adalah studi ekologi yang memakai analisa korelasi dengan menggunakan data polutan Udara PMIO dan S02 yang diperoleh dari Air Quality Monitoring Station di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Angka kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma Bronkiale dan Bronkitis diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Mandau, data titik api (hotspot) sebagai penunjuk adanya KILL diperoleh dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Jakarta. Data yang diolah adalah data dari Januari tahun 2000 sampai Desember 2002.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, antara Hotspot dan PM 10 terdapat hubungan positif yang kuat dan bermakna. Analisis bivariat dengan uji regresi linier menghasilkan hubungan Prediksi dengan persamaan garis PM10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot. Hubungan antara Hotspot dengan ISPA menunjukran hubungan sangat kuat dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan gads ISPA = 723,685 + 60,046 x Hotspot. Hubungan antara PM14 dan ISPA mempunyai hubungan yang sedang dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan garis prediksi LSPA = 359,471 + 6,488 x PM10. Dampak kesehatan masyarakat yang terbesar akibat kabut asap KHL di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002 adalah keterbatasan aktifitas harian yaitu sebesar 711.850 hari. Estimasi kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan masyarakat sebesar Rp 98 milyar rupiah.Disimpulkan bahwa besarnya dampak kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kabut asap KHL ini merupakan estimasi rendah karena hanya menggunakan PM10 sebagai parameter pencemar, tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh polutan lain (misalnya NOx dan Dian) dan juga belum memperhitungkan kerugian penyakit jangka panjang karma polutan udara.Disarankan kepada Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bengkalis agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh KHL, berikut upaya yang harms dilakukan dalam mengantisipasi kualitas udara yang buruk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis agar melakukan perencanaan program antisipasi dampak kesehatan supaya masyarakat terlindung dari akibat kabut asap. Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disarankan bertindak aktif dalam mengantisipasi dampak kesehatan akibat KHL secara teknis dan administratif.Daftar Pustaka: 45 (1982-2002)

---

Community Health Impacts and Estimation of Economic Loss from Forest and Land Fires in the Regency of Bengkalis in 2002Forest and Land Fires (FLF) in Riau Province is one of the environmental issues that arise from the progressive and economical development which tends to be done exploitatively and thus overlook efforts to preserve the environment. Bengkalis regency is the regency that every year suffers from pollution of smoke haze which caused by FLF for as long as 2-3 months every year. The disadvantages are not only from the economical perspective that consist of loosing assets of forest lumber, but also ecologically of loosing flora and habitat of wild animals. Another implication which is very significant is the decrease of air quality which causes visual troubles and the risen of respiratory disease up to 2-3 times higher.

The objectives of this are to find out how far does-the impact to health which arise from smoke haze of FLF and the estimation of economical loss which arise from that health implication. The type of this study is ecological study using correlation analysis through air pollutant data PM10 and S02 derived from Air Quality Monitoring Station in Mandan District, Regency of Bengkalis. Numbers of ISPA, Asthma Bronchiole and Bronchitis are attained from health service facilities in Mandau District, hot spot data as signs of FLF are attained from the Environment Head State Office in Jakarta The data which are processed are those from January 2000 to Desember 2002.

The result of the study shows that, between hot spot and PM 10, is an important positive and significant relationship. Bivariance analysis with tinier regression test generates a prediction relationship with vector PM 10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot The relationship between Hotspot and ISPA shows strong relationships and signified which describes with vector ISPA = 723,685 + 60,046 a Hotpot PM] 0 dengan ISPA has an intermediate significant relationship which could be shown with prediction vector ISPA = 359,471 + 6,488 i PM 10. Health impacts shows that the lack of daily activities which are foreseen to occur toward workers in Regency of Bengkalis as a result of smoke haze disaster and weather troubles is resulted 711.850 working days. The economical loss estimation is costing Rp 98 billion.

It is concluded that health impacts and economical loss initiated by this FLF smoke haze is a low estimation because it merely uses PM]0 as a polluted parameter, without considering the effect of other pollutants (e.g. NOx and Qzon) and also yet to estimate the impacts of long term disease of air pollutant.

Based on the result of this study, Health Centers in the working environment of Bengkalis Regency are advised to make extensions to the community concerning health impacts caused by FLF, along with the efforts to be made in anticipation to the terrible air quality. Head of the Health Board in Bengkalis Regency is advised to make planning for an anticipated health implication program so that the community would be protected against the smoke haze. As a whole, the Regional Government in Bengkalis Regency is advised to make active measures in anticipating health impacts by FLF, technically and administratively.

References: 45 (1982-2002)"

"Nama : Eko Sukti WibowoProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Tesis : Kajian Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan PadaFasilitas Onshore Operations PT. XYZ Tahun 2017AbstrakKebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang sering terjadi di fasilitas SumatraOnshore Operations PT. XYZ. Berdasarkan statistik terdapat 22 kasus kebakaran lahanantara tahun 2013 sampai 2015, terjadi antara bulan Juli sampai Oktober. Kebakaran inimenimbulkan kerusakan aset dan menggangu kegiatan operasional di lapangan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko fasilitas Plant, Sumur dan Jalur pipa padaradius 25 meter terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dapat ditentukankebijakan administratif dan teknis untuk menanggulangi dampak yang terjadi.Pengambilan data primer dalam penelitian ini adalah mengacu pada PeraturanPenanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum PengkajianRisiko Bencana. Sedangkan data sekunder diambil dari kajian risiko jalur pipa Level 1 danLevel 2 PT.XYZ. Dari hasil analisa data primer menunjukkan bahwa seluruh aset beradapada tingkat risiko rendah sampai dengan sedang terhadap bahaya kebakaran hutan danlahan. Aset dengan nilai indeks kerentanan paling tinggi sebesar 1.5 adalah sumur 13,jalur pipa 2, 3, 13, 14 dan trunk line. Sedangkan tingkat kapasitas berada pada tingkatindeks sedang dan tinggi.Sedangkan berdasarkan kajian risiko jalur pipa level 1 dan 2, terdapat beberapa jalur pipayang memiliki tingkat risiko yang Signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor korosi akbiatkerusakan coating. Untuk aset yang tidak memenuhi kriteria penerimaan PT. XYZ, sudahditerapkan proses mitigasi yang tepat dan terancana. Kebijakan penanggulangan bencanayang dilakukan adalah rutin revalidasi dokumen kajian risiko, evaluasi ulang strategiprogram surveillance dan land clearing, inspeksi dan program perlindungan jalur pipa,pelatihan tim tanggap darurat dan penduduk lokal, dll.Kata kunci: Kajian Risiko, Kebakaran hutan lahan, Jalur Pipa, PT. XYZ.

---

ABSTRACTName Eko Sukti WibowoStudy Program Magister Occupational Health and SafetyTitle Forest and Land Fire Risk Assessment at SumatraOnshore Operations Facilities of PT.XYZ Year 2017AbstractForest and land fire are recurring event at Sumatra Onshore Operations Facilities ofPT.XYZ. Statistic shows that there were 22 cases reported during 2013 until 2015, occurredamong May until October. This fire causing asset damaged and interrupted operationalactivities at field. This research is conducted to define risk level of Plant, Well and Flowlinewithin radius 25 meters from forest and land fire. Then able to determine administrativeand technical action to mitigate it effect.Primary data in this research was taken refer to lsquo Peraturan Penanggulangan BencanaNomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum Pengkajian Risiko Bencana rsquo . Meanwhile,the secondary data taken from pipeline risk assessment Level 1 and Level 2 of PT. XYZ.The analysis results of primary data shows that all A1 assets have low up to medium risklevel to forest and land fire hazards. Asset which has highest vulnerability index 1.5 areWell 13, flowline 2, 3, 13, 14 and Trunk line. Meanwhile the capacity index on medium high level.Then based on pipeline risk assessment level 1 and 2, there are some flowlines withsignificant risk level. It caused by external corrotions factors due to coating breakdown.However proper mitigation plan has been implemented specific for assets aren rsquo t meet withrisk acceptance criteria of PT. XYZ. Strategies that should be developed to mitigate impactare regular revalidation risk assessment study, re evaluate strategy surveillance and landclearing program, inspection and flowline protection programs, training socializationemergency respond team and local community, etc.Key words Risk Assessment, Forest and land Fire, Flowline, PT. XYZ"

"Management of Conservation Region in Bandung Basin using Bioregional Planning ApproachThe title of the research thesis is "Management of Conservation Region in Bandung Basin using Bioregional Planning Approach". The research objective is to understand the change of bio-geophysical aspects according to time and spatial dimensions. In general, regional planning is attempted by partial approach, i.e. sectors. Therefore, the benefit is not for longer term of development. Having such a limitation, one could consider more comprehensive approach. Bioregional planning concerns with bio-geophysical and social aspects in managing the region. This might be more appropriate for longer term regional development plan. In this research, the element of land use taken account was the forest region. So that, in managing conservation area in Bandung Basin, bioregional planning approach was applied. In this research, the conservation considered was the forest region.The method of research was using geographical information system application and regression analysis. Variables measured were land-uses in 1986, 1993 and 1997; and changes for the periods. Other variables were slope and altitude. Variables of social aspects used were population density and population proportion for agriculture.To measure land use change, overlaying technique was applied. The result showed that forest area in 1986 - 1993 reduced rapidly and changed for settlement, encroaching about 1 331.49 hectares covered 25 kecamatan. The largest part of this area was in Kecamatan Cimenyan. The change in period of 1993 to 1997 was 13.79 hectares; this occurred only in Kecamatan Cimenyan. Overlaying method of slope and land use, gave result in that there were settlements in region with slope of more than 50% and covering about 135.64 hectares in 1993 and 58.87 hectares in 1997.The result of regression analysis was the forest area in 1986 related closely to population density. This was concluded from R-square of more than 0.5 in the first and second segment of the selected study areas. The co-relation of forest area variables and population percentage in agricultural sector gave a good result in the third segment in 1997. This concluded that the major driving force of reduction in forest area was due mainly to the population percentage in agricultural sector, not to the population density upon forested area.In conclusion, the information can be used as an input for regional planning because it concerns with biological components caring for sustainable managing conservation in Bandung Basin. Further research might be expanded to involve some aspects, especially on the community participation for agricultural sector and vegetation analysis for biodiversity study."

"Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications. "

"Penelitian ini membahas efektivitas program PT. X dalam perlindungan kesehatan saluran pernapasan pegawainya akibat pajanan PM2,5 di ruangan kantor ketika periode kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, efektivitas program dievaluasi dengan membandingkan tingkat konsentrasi PM2,5 dalam gedung kantor, dan jumlah keluhan saluran pernapasan akut subyektif okupan ketika Periode Asap dan Periode Nonasap. Uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan median konsentrasi PM2,5 di area kerja antara Periode Asap dan Nonasap. Disimpulkan program pengendalian area kerja yang mencakup isolasi dan penggunaan penjernih udara tidak efektif dalam mengendalikan PM2,5 di Kantor Z Riau ketika periode kabut asap. Tidak efektifnya pengendalian area kerja memberi risiko kesehatan atas pajanan PM2,5 terhadap pegawai di Kantor Z Riau. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil uji statistik bahwa terdapat perbedaan keluhan pernapasan akut okupan yang signifikan antara ketika Periode Asap dan Nonasap. Disimpulkan bahwa program perlindungan kesehatan pegawai PT. X ketika kabut asap tidak berjalan efektif. Penelitian ini menyarankan PT. X menetapkan dan melakukan pemantauan target indikator keberhasilan program, dan fokus pada pembentukan perilaku selamat pegawai ketika periode asap. Penelitian ini juga menyarankan pemerintah mempertegas intervensi pencegahan dan tanggap karhutla, serta memutakhirkan BMUA PM2,5 agar selaras dengan Panduan Kualitas Udara dari WHO (2006).

---

The focus of this study is to evaluate effectiveness of PT. X’s employees health protection program during haze period due to PM2. Quantitative-descriptive approach is used to evaluate the program effectiveness by comparing each variable of PM concentration at work area, and office worker’s (occupant) acute respiratory complaints between aze and Nonhaze Periods. Statistic test result shows significant difference for PM2.5 median, and acute respiratory complaints between both periods. It concludes PT. X’s program to control PM2.5 indoor concentration through isolation and air purifier is ineffective. It impacts to occupant’s health risk for exposed with PM2.5 at office work area, which confirmed with statistic difference for acute respiratory complaints between Haze and Nonhaze Periods. It concludes PT. X’s Program in Z Office Riau is not effective to prevent acute respiratory complaints. This research suggests PT. X to set and monitor performance indicator target of each program. This research also suggest government to enforce forest fire prevention and response, and to update ambient air quality standard for PM2.5 to be aligned with WHO Air Quality Guideline (2006)."

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena alam yang terus berulang di semua wilayah berhutan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan mempengaruhi kerentanan sosial masyarakat sekitarnya. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat hotspot tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wilayah rentan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dianalisis dari beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor bahan bakar, dan faktor antropogenik. Untuk menganalisis kerentanan sosial, indikator yang digunakan adalah kepadatan penduduk, penyandang disabilitas, dan penduduk miskin. Dalam menentukan wilayah bahaya dan wilayah rentan sosial digunakan metode weighted overlay, kemudian dari kedua hasil pemodelan tersebut dilakukan pengolahan kembali dengan metode overlay untuk menganalisis wilayah rentan sosial terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir didominasi oleh tingkat bahaya dan kerentanan sedang. Wilayah rentan terhadap bahaya didominasi oleh tingkat sedang, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kerentanan sosial terhadap wilayah bahaya dengan tingkat tinggi.

---

Forest and land fires are natural phenomena that keep recurring in all forested areas in Indonesia. Based on its history, it can be concluded that forest and land fires affect the social and economic vulnerability of the surrounding community. Ogan Komering Ilir Regency is one of the regencies that has the highest hotspot rate in South Sumatra Province. This study aims to analyze the socio-economic vulnerable areas in Ogan Komering Ilir Regency against forest and land fire hazard areas. Forest and land fire hazard areas were analyzed from several factors, namely climatic factors, emission factors, and anthropogenic factors. To analyze socioeconomic vulnerability, the indicators used are population density, persons with disabilities, and the poor. In determining the hazard area and the socio-economic vulnerable area, the weighted overlay method is used, then from the two modeling results, reprocessing is carried out with overlay to analyze the socio-economic vulnerable area to the forest and land fire hazard area. The results showed that Ogan Komering Ilir Regency was dominated by moderate levels of hazard and vulnerability. Areas prone to hazards are dominated by moderate levels, there are three sub-districts that have a high level of social vulnerability to hazard areas."