Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Bureaucratic reasons and various costs makes the Indonesian government's regulation on placement of Indonesian migrant workers overseas inefficient and causes migrant workers who intend to work abroad rely on illegal recruitment agencies."

"Legal aspects of Indonesian women migrant worker to United Arab Emirates countries"

"

Tesis ini membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jasa konstruksi dan ketenagakerjaan untuk mengetahui liberalisasi modus 4 GATS pada pengaturan Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing di bidang jasa konstruksi, kesesuaiannya dengan schedule of commitment Indonesia dan ketentuan GATS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perdagangan di bidang jasa dan WTO, bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel dalam koran atau jurnal, dan ensiklopedia yang terkait dengan perdagangan di bidang jasa dan WTO. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu menyeragamkan nomenklatur terkait jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi, dan Indonesia perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa konstruksi khususnya penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze Indonesian laws and regulations related to construction and labor services to determine the liberalization of the mode 4 GATS in Indonesia's regulations for the use of foreign workers in construction services, the compliance with Indonesia's schedule of commitment and GATS provisions. This research applies a juridical normative approach through literary research. Information and data obtained analyzed qualitatively. The researcher suggests that Indonesia needs to make uniform nomenclature related to construction services and construction workers. Indonesia needs to improve Indonesia's laws and regulations as domestic regulations to adjust to the development of liberalization of construction services, especially the use of foreign construction workers in Indonesia.

"

"

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.

 

 

 

"

"Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai Penggunaan TKA sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menyebabkan turut adanya perubahan dalam prosedur penggunaan TKA di Indonesia. Meskipun pengaturan TKA sudah diatur dengan ketat, tetapi masih ada masalah yang timbul dikarenakan pemberi kerja memperkerjakan TKA dengan keterangan jangka waktu yang berbeda dalam pemenuhan syarat administratif penggunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kerja yang digunakan. ITAS merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan ITAS menjadi penting untuk mengatur keberadaan TKA agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan perlindungan hukum bagi TKA. Masalah perbedaan jangka waktu dalam perjanjian kerja dan jangka waktu dalam ITAS berimplikasi pada kedudukan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh TKA, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi yang mengatur izin tinggal terbatas, implikasi hukum bagi TKA, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, keberlakuan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia sangat penting untuk memastikan legalitas dan keteraturan penggunaan TKA, sehingga kedudukan hukum TKA yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah sebatas masa keberlakuan ITAS TKA. Akan tetapi, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam penentuan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia.

---

Foreign Workers are foreign citizens who hold visas to work in Indonesian territory. Provisions regarding the Use of Foreign Workers have changed occasionally, resulting in changes in procedures for using foreign workers in Indonesia. Even though the regulation of foreign workers has been strictly regulated, problems still arise because employers employ foreign workers with different periods in fulfilling the administrative requirements for using a Limited Stay Permit (ITAS) compared to the period in the work agreement. ITAS is a permit issued by the Directorate General of Immigration to foreign workers to live and work in Indonesia for a certain period. ITAS is important to regulate the presence of TKA so that it complies with applicable legal provisions and to ensure legal protection for TKA. The problem of differences in the period of the work agreement and the period in the ITAS has implications for the legal position and rights of foreign workers, especially when there is a termination of employment before the end of the period agreed in the work agreement. The main focus of this research is to understand the regulations governing limited stay permits, the legal implications for foreign workers, and the challenges faced in their implementation. Doctrinal research methods are used to evaluate the existing legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, and its implementing regulations. In conclusion, the implementation of limited stay permits is crucial to ensure the legality of foreign workers, therefore the legal status of foreign workers who can be given legal protection is only limited to the validity of ITAS. However, it is necessary to have regulations that firmly establish the legal basis used as a reference in determining the working period of foreign workers in Indonesia."

"ABSTRAKKedudukan Hukum dan Hak Tenaga Kerja Asing Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus Disparitas Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/PDT.SUS/2009 dan No. 29 PK/PDT.SUS/2010 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 eksplisit menyebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu. Namun demikian, penyimpangan ketentuan tersebut telah memunculkan adanya disparitas putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum dan hak TKA yang diPHK, dapatkah berubah kedudukan hukumnya dari hubungan kerja waktu tertentu menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 serta menganalisis dua putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang pointnya memberikan pembedaan hak bagi TKA yang diPHK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bertumpu pada pengkajian data-data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh yakni TKA terikat dalam hubungan kerja waktu tertentu dan jabatan tertentu, adanya pembatasan berupa perizinan serta untuk melindungi kesempatan bekerja bagi tenaga kerja Indonesia maka demi hukum kedudukan hukum TKA tidak dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. Perbedaan hak bagi TKA yang diPHK disebabkan disparitas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan hubungan kerja TKA tidak dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu sedangkan putusan lain menyatakan hubungan kerja TKA dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. Kata Kunci: TKA, PHK, Hubungan Kerja.

---

ABSTRACTLegal Position and the Right of Foreign Worker due to the Termination of Employment Based on Act No. 13 Year 2003 on Employment Case Study Disparities Decisions of the Supreme Court No. 115 PK PDT.SUS 2009 and No. 29 PK PDT.SUS 2010 Act No. 13 Year 2003 explicitly states that foreign worker may be employed only in certain time relations. The deviation of these provisions has led to the disparity decisions of the Supreme Court. The purpose of this study is to analyze the legal position and rights of foreign worker due to termination of employment, can it change the legal status from certain time to permanent working relations according to Act No. 13 Year 2003 and analyzing two Supreme Court decisions with the main idea are differentiate the rights of foreign worker due to termination of employment. This study uses normative legal research methods that put the law as a norm system where the type of data used from secondary data that are primary, secondary and tertiary legal materials. Techniques and methods of data collection are literature methods that based on the assessment of secondary data. The conclusion of this study is that foreign worker are bound in certain time relations, there are restrictions in the form of licensing as well as to protect the opportunities for Indonesian workers hence by law foreign workers can rsquo t be transformed into permanent working relations. The difference in the rights of foreign worker is caused by the disparity of the Supreme Court decision which states that the working relations of foreign worker can rsquo t be transformed into a permanent employment relations whereas other decisions states that the working relations of foreign worker may turn into a permanent working relations. Keywords Foreign Workers, Termination of Employment, Employment Relation"