Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem dunia yang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secara relatif dapat dikatakan sebagai multilateralisasi kepentingan AS dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antara lain lewat pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal resolusi ditetapkan dan setelah itu sesuai dengan jadwal harus diajukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian laporan yang dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini dunia yang sedang dibangun oleh negara-negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.Teori-teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin, yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rejim Keamanan dari Robert Jervis. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannya di CTC sebagai langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk mengantisipasi kebijakan negara lain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan seintensif keterkaitan posisi Indonesia di CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya."

"Neoliberalisme adalah suatu bentuk varian dari Liberalisme yang berkembang di Amerika sejak tahun I980an. Neoliberalisme muncul seiring dengan proses globalisasi sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemikiran Liberal selama ini (Embedded Liberalism).Pemikiran Neoliberal Amerika - yang timbul dari hubungan individu, masyarakat dan negara dalam budaya Liberal Amerika - tidak hanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika, melainkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara lain - yang disosialisasikan melalui hubungan multilateral lewat lembaga-lembaga internasional.Tesis ini akan menunjukkan bagaimana pemikiran Neoliberalisme itu terbentuk mengikuti perkembangan kebutuhan dan kepentingan bangsa Amerika, dan akhirnya mengendalikan kebijakan ekonomi politik luar negeri Amerika yang diimplementasikan dalam kebijakan welfare Bank Dunia.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari suatu gejala atau pola yang ada dalam penerapan kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika. Dan menggunakan teknik penulisan deskriptif-interpretably yang melihat gejala-gejala dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu pemahaman yang holistik dan integratif- selain sebagai gejala yang berdiri sendiri.

---

Neoliberalism is a variant of Liberalism, which has widespread influence in the United Stated since the 1980s. Neoliberalism emerged along with globalization as the best choice in answering many questions that Embedded Liberalism is not equipped to provide.

American Neoliberalism - that grew from the relationship between the state, the community and the individual in American Liberal thoughts - affected not only the policies of United States' government, but also influenced has influenced the policies of other countries' government as well - due to their interaction with international institutions.

This thesis will attempt to show how Neoliberalism idea evolved in the effort to satisfy the interests and the needs of the United States' government. This neoliberal idea deeply impacted the international political economic policy of the United States especially those, which pertains to the World Bank's welfare programs and their implementations.

The thesis is largely based on library research with an emphasis on a qualitative approach focusing on general principles of a phenomenon or a method in analytically describing the implementation of the United States foreign policy in the area of political economic. While at the same time using a descriptive-interpretation technique to understand phenomenons from a diversity of aspects, economic, political, cultural, and social as a holistic and integrative understanding of it."

"ABSTRAKPemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah organisasi merupakan sebuah alat penting dalam mencapai tujuan bisnis organisasi tersebut. Salah satu teknologi yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah cloud computing, yang memungkinkan layanan dapat diakses dari mana saja secara nyaman. Cloud computing juga dapat memungkinkan akses terhadap layanan jaringan bersama dari suatu sumber daya komputasi yang telah dikonfigurasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian Kementerian Luar Negeri RI dalam mengadopsi cloud computing dengan menggunakan pemodelan Misra Mondal Model dan menentukan tipe cloud deployment yang tepat menggunakan pendekatan AHP (Analytic Hierarchy Process) serta kriteria yang ditentukan berdasarkan analisa BCOR (Benefit, Cost, Opportunity, Risk). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara, penyebaran kuesioner dan juga studi literatur untuk metode pengumpulan datanya.Hasil dari penelitian ini yaitu organisasi Kementerian Luar Negeri berada di range yang dapat dimungkinkan untuk mengadopsi teknologi cloud. Sedangkan hasil penelitian untuk tipe deployment yang paling sesuai di Kementerian Luar Negeri adalah tipe deployment private cloud.

---

ABSTRACTThe use of information technology in an organization is an important tool to achieve the business goals of the organization. One of the technology that can be used for that purpose is cloud computing which enable some services could comfortably accessed anywhere. Cloud computing also enabling access to the shared network in some computing resource that have been configured.The purpose of this research are to identify the suitability of cloud computing adoption by using Misra Mondal model and to select the most suitable cloud deployment type by using AHP (Analytic Hierarchy Process) and the specified criteria by using BCOR (Benefit, Cost, Opportunity, Risk) Analysis. On this research, the data collection method are interviews, questionnaires, and also study the literature.The results from this research is that Ministry of Foreign Affairs on the range which cloud computing technology could be possible to adopt. While the other results of this research in the Ministry of Foreign Affairs for the most appropriate type of cloud deployment type is private cloud type."

"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

---

The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research."

"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

---

The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."