Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."