Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
Barus, Michael Endha Bastari
"
ABSTRAK
Setiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya
sehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlu
mendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesak
tersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untuk
menggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpa
menjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai
pergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikan
pengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnya
dan ...
"
2017
S65847
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizal Fikri
"
Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49506
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cornelia Kristi Deswardhani
"
Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Walangitang, Alicia Valda Veyfra
"
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rachma Dwi Juliana Putri
"
ABSTRAK
Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sudah sangat berkembang di tanah air dan salah satunya disebut dengan crowdlending. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada bagaimana hubungan hukum ...
"
2017
S69675
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nico Noverian
"
Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sibarani, Marlina
"
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada
penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan
tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan
pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang
termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun
aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan
pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis
ini meliputi analisis mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sibarani, Marlina
"
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada
penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan
tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan
pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang
termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun
aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan
pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis
ini meliputi analisis mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Junaidi Cerdas
"
Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan ...
"
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Senja Artika
"
ABSTRAK
Perkembangan Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam bidang perbankan. Dampak positif dapat dimanfaatkan guna menyejahterakan dan memudahkan kehidupan juga perekonomian. Sedangkan dampak negatif harus diminimalisir dengan cara dibuatnya peraturan yang menunjang upaya perlindungan bagi konsumen dan pelaku penyelenggara industri perbankan berbasis teknologi finansial. Perkembangan kemajuan teknologi finansial juga melahirkan adanya peluang dan tantangan yang harus dihadapai oleh masyarakat dan perbankan. Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait teknologi finansial guna memitigasi ...
"
2018
T49588
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
