Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simamora, Petronella Maytea Lantio
Tinjauan yuridis terhadap pasal 60 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (studi kasus sengketa PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer, DKK dalam putusan pengadilan negeri nomor 681/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL.) = Legal review of the article 60 law numbers 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution case study dispute between PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer on district court decission number 681/PDT.G/2014/PN. JKT. SEL) / Petronella Maytea Lantio Simamora
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, ... "
2016
T46529
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Rianita Rehulina
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 30C Huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia = Juridical Review of Final and Binding Decisions of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016 Against Article 30C Letter H of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia
" Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA) pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), peraturan ini memberikan kewenangan kepada JPU untuk mengajukan PK dalam perkara pidana. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library