Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan adalah kebutuhan dasar dimana seseorang berada pada keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Departemen Kesehatan RI 2009 Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma No 42 bertujuan untuk memahami dan menambah pengetahuan secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek Selain itu memahami dan menambah pengetahuan secara langsung mengenai tugas fungsi dan peran Apoteker dalam pengelolaan sebuah apotek Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Kelayakan Apotek Kimia Farma Ampera Raya Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui kelayakan suatu lokasi untuk didirikannya suatu apotek berdasarkan aspek teknis pasar dan keuangan dan menentukan apakah apotek tersebut layak atau tidak layak untuk didirikan Berdasarkan hasil analisis baik teknis pasar dan keuangan apotek layak didirikan.

---

Health is a basic needs where someone is in their health state whether physically mentally spiritually or socially that allowed everyone to live productively in socially and economically Departemen Kesehatan 2009 Pharmacy as one of the health service facility a place where pharmaceutical practices being done by pharmacists Apothecary Profession Internship in Apotek Kimia Farma No 42 aims to learn and increase knowledge about pharmaceutical practices directly in Pharmacy Furthermore to learn and increase knowledge about duties functions and role of pharmacists in managing a Pharmacy The title of the special assignment given is Feasibility Study Apotek Kimia Farma Ampera Raya The purpose of the special assignment is to find the feasible of one location where the pharmacy will be build according to technical aspect market and financial and to ascertain whether the pharmacy feasible or not to be built From the analysis it was known that the pharmacy is feasible to be build."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan Penugasan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT.Hutama Karya (Persero), yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham negara sebesar 100% (seratus persen), sebagaimana diketahui bahwa disatu sisi APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, namun disisi lain infrastruktur dibutuhkan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, makadari itu Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang telah ditetapkan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera adalah investasi yang secara finansial tidak layak. Adapun dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UUBUMN) dan lebih spesifik lagi pada pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2005 yang merupakan turunan aturan pelaksanaan UUBUMN, mewajibkan Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN yang melaksanakan Penugasan yang tidak layak finansial, termasuk margin yang diharapkan. Bahwa Pemerintah berperan aktif memainkan peran BUMN dalam menyediakan barang jasa publik dalam hal ini membangun Jalan Tol Trans Sumatera, tentunya sejalan dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), namun peran aktif tersebut tentunya terkendala ketika Negara juga oleh aturan memiliki kewajiban memberikankompensasi atas biaya termasuk margin sedangkan APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur yang porsi kebutuhannya sangat besar. Selain itu penulisan tesis ini akan membahas kendala klasik dalam pembangunan untuk kepentingan umum yaitu masalah pembebasan lahan, yang tentunya menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana dikomitmenkan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Service Level Agreement untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini Jalan Tol Trans Sumatera.

---

This thesis discusses the implementation of the Government Assignment for the Business of the Trans Sumatra Toll Road implemented by PT. Hutama Karya (Persero), which is a State-Owned Enterprise with 100% (one hundred percent) state ownership, as it is known that on the one hand the APBN is unable to fund the overall infrastructure development program, but on the other hand infrastructure is needed in order to sustain national economic growth, therefore the Government of Joko Widodo-Jusuf Kalla accelerated the construction of toll roads in Sumatra based on the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025 (MP3EI) that had been set by the Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono Government. Business of the Trans Sumatra Toll Road is an investment that is financially inadequate. As for Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and more specifically in article 65 paragraph (3) Government Regulation Number 45 of 2005 which is a derivative of the rules for implementing UUBUMN requires the Government to compensate for all costs incurred by SOEs that carry out assignments that are financially not feasible, including the expected margin. That the Government has an active role in playing the role of SOEs in providing public goods services in this case build the Trans Sumatra Toll Road, certainly in line with the conception of the welfare state, however, the active role is certainly constrained when the State also has the obligation to provide compensation for costs including margins while the APBN is unable to fund infrastructure development programs, the portion of which is very large. In addition, this thesis will discuss the classic constraints in development for the public interest, is a problem of land acquisition, which isanalyzes the application of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, as committed together with the Central andRegional Governments in the Service Level Agreement to support the acceleration of infrastructure development in this case the Trans Sumatra Toll Road."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk mendiversifikasi ekspornya ke lebih banyak pasar non-tradisional.  Penelitian ini mengkaji potensi perdagangan Indonesia dengan negara anggota Southern African Customs Union (SACU). Kami menggunakan Augmented Gravity Model dengan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) estimator¸ Revealed Comparative Advantage (RCA) index dan Constant Market Share Analysis (CMSA) index atas data arus perdagangan dari periode 2003-2022. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan negara SACU sejalan dengan Linder Theory of Trade yang menyatakan bahwa negara yang memiliki banyak kesamaan cenderung berdagang lebih banyak dengan sesamanya.  Lebih lanjut, hasil penelitian menekankan pentingnya Indonesia-SACU Preferential Trade Agreement untuk mengurangi atau mengeliminasi tarif yang pada akhirnya akan meningkatkan perdagangan di antara kedua pihak.

---

Indonesian government is determined to diversify its exports to more non-traditional markets. This paper estimates the potential of Indonesia’s trade with the Southern African Customs Union (SACU) countries. We use an augmented gravity model with feasible generalized least square (FGLS) estimator, revealed comparative advantage (RCA) index, and constant market share analysis (CMSA) index on trade flows data for the period 2003-2022. The results indicates that trade relation between Indonesia and SACU countries is in line with Linder theory of trade, which states that similar countries tend to trade more. Furthermore, the finding emphasizes the importance of Indonesia-SACU preferential trade agreement to reduce or eliminate tariffs which otherwise will increase trade between both parties."

"Analisis antara kesejahteraan dengan kesehatan pada negara berkembang menjadi fokus dalam berbagai kebijakan. Kesehatan penduduk yang buruk akibat penyakit kronis dapat menjadi bahaya dan ancaman bagi kestabilan perekonomian suatu negara. Salah satu penyakit kronis penyebab morbiditas dan mortalitas terbesar di dunia adalah hipertensi. Beban atau cost akibat hipertensi tidak hanya merugikan bagi penderita saja namun juga art lainnya yang turut menanggung biaya pengobatan bagi si penderita. Sehingga tujuan penelitian ini adalah melakukan estimasi kerentanan (forward looking) sebagai dampak hipertensi dengan mengunakan metode kerentanan vulnerability expected to poverty (VEP). Studi ini menggunakan data IFLS wave 4 dan 5. Penghitungan VEP diselesaikan dengan menggunakan metode estimasi Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian menunjukkan rumah tangga yang terkena hipertensi cenderung memiliki expected consumption yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang tidak hipertensi dan signifikan memengaruhi peningkatan peluang terjadinya kerentanan rumah tangga.

---

Analysis among the well beings and the health on the developed countries have become as the main focus on th evarious policies. The poor of the health population due to the chronic diseases appear as the hazard and the threat to the countries stability economy. One of the chronic diseases cause the largest morbidity and mortality in the world namely as hypertension. The burden or the cost happened after hypertension is not only affected to the victims and the others received the impact, as example is to pay the health treatment for the sufferer. Thus the purpose of this study is to estimate vulnerability as the result of hypertension with using the methods of the vulnerability expected to poverty (VEP). This study utilize the data from IFLS waves 4 and 5. The VEP calculation is completed by adding the method of three-step feasible generalized least squares (FGLS). The results have shown that the households in which retrieve the impact of the hypertensions tend to have a lower of expected consumption compared to the other households that have not hypertensions and it is significantly increasing the opportunities for household vulnerability influence."

"Hingga saat ini, pengembangan Metode Simpleks terus dilakukan untuk mendapatkan algoritma efisien yang dapat mengurangi iterasi dan waktu komputasi. Penelitian ini dilakukan sebagai hasil pengembangan dari penelitian terdahulu dan difokuskan pada pembentukkan algoritma untuk mendapatkan Basic Feasible Solution (BFS) karena penggunaan BFS pada Metode Simpleks terbukti dapat mengurangi iterasi. Algoritma yang dikembangkan menggunakan Kriteria Cosinus serta Eliminasi Gaussian dalam mendapatkan BFS dan diuji pada 13 kasus yang berasal dari jurnal-jurnal Programa Linier. Di akhir skripsi, dibahas hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa algoritma yang dikembangkan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah Programa Linier, dan dapat mengurangi jumlah iterasi yang dilakukan.

---

Up until now, researches in developing Simplex Method are done continually to get the most efficient algorithm to reduce iteration and computation time in solving Linear Programming. This research is held as a development of previous researches and focused in forming algorithm to get Basic Feasible Solution (BFS) because using BFS in Simplex Method has been proved in reducing iteration. This algorithm uses Cosine Criterion and Gaussian Elimination to get BFS and is tested by solving 13 problems which are gained from Journal about Linear Programming. At the end, this paper discusses the result from this research which shows that this algorithm can be used to solve Linear Programming and reduce iteration. In solving Linear Programming."