Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Penerapan fasilitas yang diberikan kepada pengusaha kecil (Rokok K.1000) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S9994
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisa atas kehapuskannya fasilitas PPn terhadap kewajiban perpajakan kontraktor kontrak bagi hasil
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanisa Yunanda
Implementasi kebijakan fasilitas investment allowance bagi investasi di Indonesia = Policy implementation of investment allowances facility for investment in Indonesia
" ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa investment allowance pada periode PP No. 52 tahun 2011 dan PP No. 18 tahun 2015, serta bagaimana pengaruhnya terhadap investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun jumlah realisasi investasi meningkat stabil sejak tahun 2011 hingga triwulan pertama 2016, namun tidak diikuti dengan tingginya jumlah Wajib Pajak penerima fasilitas investment allowance. Rendahnya jumlah Wajib Pajak penerima fasilitas ... "
2017
S65909
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadivia Salsabila
Analisis penerapan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahap eksplorasi dan eksploitasi = Analysis of the application of zero rate value added tax incentives for upstream oil and gas business activities at the exploration and exploitation stage
" Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nimas Setia Ningsih
Analisis kebijakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor barang kena pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi = Analysis of non-collected value added tax facilities policy on imports of taxable goods used for geothermal utilization activities
" Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi merupakan kebijakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketersediaan listrik. Sebelumnya atas impor tersebut telah diberikan fasilitas dibebaskan. Industri pertambangan yang mendapatkan fasilitas ini hanya industri panas bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis kebijakan fasilitas tersebut ditinjau dari asas netralitas dan asas keadilan dan menganalisis implikasi diberikannya fasilitas tersebut terhadap beban Pajak Penghasilan dan administrasi perpajakan bagi usaha panas ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Ghassani
Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 (Studi Kasus: KPP Wajib Pajak Besar Dua) = Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions in Order of Year of Taxpayer Development 2015 (Case Study: Large Tax Office Two)
" Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhartanto
Efektivitas kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance) tahun 2007-2016 = The effectiveness of income tax facility policy for investment in certain business fields and or in specific areas (tax allowance) in the year of 2007 until 2016
" ABSTRAK
Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar ... "
2017
T48004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Feria Chairani
Evaluasi fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas buku pelajaran umum = Evaluation of value added tax exemption facility for text book
" Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55229
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yumeina Tiffani Husni
Analisis kebijakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi = Policy analysis of value added tax not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities
" Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55088
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini
Implementasi Kebijakan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dipercepat Bagi Sektor Konstruksi Pada Masa Pandemi Covid-19 = Implementation of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax Facility for the Construction Sector During the Covid-19 Pandemic
" Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>