Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi pengusaha Kawasan Berikat (KB). Perusahaan yang diteliti adalah PT XYZ yang berdiri sejak tahun 1998 sebagai penerima fasilitas KITE dan sejak tahun 2012 berubah menjadi pengusaha Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pada PMK 253/PMK.04/2012 dan PMK 254/PMK.04/2012 tidak lagi memberikan pembebasan pada PPN dan PPnBM serta sanksi yang memberatkan perusahaan sebesar 100% hingga 500% untuk realisasi ekspor yang tidak sesuai dengan pengajuan, selain itu fasilitas Kawasan Berikat memberikan manfaat-manfaat bagi PT XYZ seperti adanya penangguhan Bea Masuk, Cukai, serta PPN dan PPnBM sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan dan hasil barang yang telah diproduksi dapat dijual di dalam Daerah Pabean sebanyak-banyaknya 25% dari realisasi ekspor/penyerahan ke Kawasan Berikat dari tahun sebelumnya.

---

This study aims to analyze the implementation of the Facility for Export Purpose (KITE) associated with the phenomenon of a decrease in the receiving facility and the changes become bonded entrepreneurs (KB). Companies studied were the XYZ Ltd. was founded in 1998 as a recipient of KITE facilities and since 2012 turn into bonded entrepreneurs. The approach used in this study is descriptive qualitative approach. The results of this study that the PMK 254/PMK.04/2012 and 253/PMK.04/2012 no longer give exemption on VAT and luxury sales as well as sanctions that incriminate the company by 100% to 500% for export realization that does not comply with the filing, bonded facility additionally provide benefits for XYZ Ltd. as the suspension of import duty, excise, VAT and luxury sales and thus affect the company's cash flow and results that have been produced goods can be sold in the customs area as much as 25% of the export realization / delivery to bonded zones from the previous year."

"Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tidak dipungut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) lebih digunakan oleh industri garmen dibanding dengan industri serat benang dan kain sebagai penyedia bahan baku dalam industri tekstil. Pemberian insentif menghambat berkembangnya industri serat benang dan kain, serta mendistorsi penggunaan bahan baku lokal karena fasilitas hanya untuk bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada industri garmen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas PPN terutang tidak dipungut merupakan penerapan fungsi pemerintahan yang diungkapkan oleh Musgrave berupa fungsi stabilisasi. Komitmen dan pengetahuan penerapan baik perpajakan dan administrasi sangat penting dalam penerapan fasilitas PPN KITE. Komitmen dari pemerintah dan Kementerian terkait saling bersinergi untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas secara efisien. Pemberian fasilitas untuk impor bahan baku yang diolah tujuan ekspor dianggap tidak netral karena mendistorsi pilihan untuk menggunakan bahan baku lokal. Bila diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut untuk bahan baku lokal yang diolah tujuan ekspor dari segi pengawasan akan sulit dan restitusi harus dilakukan bukan hanya di industri garmen saja tetapi juga industri serat benang dan industri kain.

---

The Incentive of uncollected Value Added Tax (VAT) Facility for Ease of Import Purpose of Exports (KITE) is more used by the garment industry than The Yarn and Fabric Fiber Industry as a provider of raw materials in the textile industry. In addition, the provision of incentives inhibits the development of the yarn and fabric fiber industry and distorts the use of local raw materials because the facilities are only for imported raw materials. The aim of this research is to analyse the application of VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports in the garment industry. The research approach used in this research is a qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques that are used in this research are literature studies and interviews. The result of this research show that the provision of uncollected VAT facilities is the application of the Government function revealed by Musgrave, that is the stabilization function. Commitment and knowledge of both taxation and administration is very important in the application of the VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports. Government and related ministry commitments are mutually synergistic to optimize the implementation of facilities efficiently. Providing facilities for importing raw materials to be processed for export purposes is considered not neutral because it distorts the choice to use local raw materials. If incentive of uncollected VAT facility is also given for local raw materials to be processed for export purposes, there will be difficulties in order to supervise the implementation. Besides, the restitution must be applied not only in the Garment Industry but also in the Yarn Fiber Industry and the Fabric Industry."