Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai koalisi NGO yang membahas mengenai pekerja anak di Afrika Barat yang bekerja di sektor kakao dan turut bekerja untuk perusahaan perusahaan cokelat di dunia termasuk Hershey. Adanya situasi pekerja anak tersebut sebuah koalisi NGO di Amerika Serikat membentuk kampanye ?Raise the Bar, Hershey!?. Kampanye ini melakukan jejaring yang menarik simpati para pendukung dari berbagai kalangan untuk memperjuangkan fair trade. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai jejaring, teknik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kampanye ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memperoleh hasil dari sebuah perjuangan maka diperlukan sebuah jejaring yang kuat serta kegiatan-kegiatan yang kreatif.

---

The focus of this thesis is about NGO coalition which concerns in the child labor phenomenon in West Africa that works in cocoa industry for chocolate companies, including Hershey Company. Concerned with this problem, an NGO Coalition in the United States created ?Raise the Bar, Hershey!? Campaign. This campaign started a network that has successfully attracted supporters from various backgrounds to fight for fair trade. This thesis will elaborate about networking, techniques and activities undertaken in this campaign. The type of research analysis chosen for this thesis is a qualitative research descriptive analysis. The research results obtained suggest that the achievement from a struggle requires a strong network and creative activities."

"Ekonomi persaingan usaha dapat ditelaah dari dua sisi. Pertama, dari sisi pelaku usaha atau produsen, dan kedua, dari sisi konsumen. Dari sisi pelaku usaha, ekonomi persaingan usaha menyangkut hal bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing, apakah dilakukan dengan cara sehat atau saling mematikan.Dalam praktiknya persaingan usaha sangat terpengaruh oleh berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Seharusnya kebijakan publik tersebut dibuat dengan wawasan yang berpihak kepada masyarakat, baik kepada produsen maupun kepada konsumen namun kenyataannya banyak kebijakan yang menyangkut sektor usaha yang diwarnai dengan berbagai kepentingan terselubung dari pihak tertentu.Di masa pemerintahan orde baru, banyak dijumpai praktik persaingan yang tidak sehat, dengan ciri-ciri; (1) Unregulated, (2) Concentrated, (3) Protected dan No Competition, dan (4) Priveledge atau perlakuan khusus.Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam usaha menciptakan ekonomi yang efisien pada tahun 1999 Indonesia telah berhasil membuat Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu UU. No. 5 Tahun 1999. Instansi yang ditugasi untuk menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Komisi ini bersifat independen.Tesis ini mengkaji KPPU dari sisi kelembagaannya. Di sini dibahas berbagai aspek kelembagaan dalam kaitan dengan implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia = dan mencoba memberikan gambaran bagaimana sistem dan mekanisme kelembagaan yang sama di negara-negara lain."

"Global governance and fair trade are two highly debated concepts in the study of international relations. The shifting of the leading role within world politics from state centric to non-state centric has altered this analysis. The demand for global governance therefore becomes essential to maintain the global cooperation among the actors."

"[ABSTRAKStarbucks sebagai korporasi global yang mencerminkan nilai-nilai Amerika berperan penting dalam perdagangan industri kopi. Kapitalisasinya yang mencapai lebih dari 70 miliar US Dolar membuatnya jadi sasaran tembak dari sisi negatif globalisasi dan sekaligus sasaran tuntutan agar perusahaan berlambang Siren ini mengadopsi Fair Trade. Mulai Februari 2000 Starbucks secara resmi mengadopsi Fair Trade dan pada awal 2001 secara sepenuhnya Starbucks mengadopsi Fair Trade. Tesis ini berupaya untuk mengkaji kembali hubungan antara Starbucks sebagai lambang globalisasi dengan Starbucks sebagai korporasi global yang mengadopsi Fair Trade. Penulisan ini juga berupaya menjelaskan bagaimana praktik Fair Trade Starbuck secara keseluruhan dan mengungkap alasan-alasan dibalik Starbucks mengadopsi Fair Trade.Tesis ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan sumber sumber referensi primer dan sekunder baik berupa buku maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Starbucks memiliki alasan-alasan kuat yang pada akhirnya membuat perusahaan ini mengadopsi Fair Trade. Proses adopsi Fair Trade yang dikenal dengan istilah CAFE Practices ini ternyata tidak luput dari kritik para pemerhati Fair Trade.

---

ABSTRACTStarbucks as a global corporation that reflect American values play an important role in the trade of the coffee industry. Capitalization that reached more than 70 billion US Dollars makes Starbucks a target of the protesters who hates negative side of globalization. At the same time Starbucks also a target of protesters who demands that company bearing the Siren to adopt the Fair Trade. Starbucks in February 2000 partially adopted the Fair Trade and in early 2001 Starbucks fully adopt Fair Trade. This thesis seeks to examine the relationship between Starbucks as a symbol of globalization with Starbucks as a global corporation who adopt Fair Trade. This study also seeks to explain how any practical Starbucks Fair Trade as a whole and uncover the reasons behind Starbucks adopt Fair Trade.The thesis uses a case study method and using a primary and secondary reference sources in the form of books and journals. As a results, this study indicate that Starbucks has strong reasons that ultimately makes the company adopted the Fair Trade. The adoption of Fair Trade also known as CAFE Practices is apparently not spared from criticism of the observer of Fair Trade., Starbucks as a global corporation that reflect American values play an important role in the trade of the coffee industry. Capitalization that reached more than 70 billion US Dollars makes Starbucks a target of the protesters who hates negative side of globalization. At the same time Starbucks also a target of protesters who demands that company bearing the Siren to adopt the Fair Trade. Starbucks in February 2000 partially adopted the Fair Trade and in early 2001 Starbucks fully adopt Fair Trade. This thesis seeks to examine the relationship between Starbucks as a symbol of globalization with Starbucks as a global corporation who adopt Fair Trade. This study also seeks to explain how any practical Starbucks Fair Trade as a whole and uncover the reasons behind Starbucks adopt Fair Trade.The thesis uses a case study method and using a primary and secondary reference sources in the form of books and journals. As a results, this study indicate that Starbucks has strong reasons that ultimately makes the company adopted the Fair Trade. The adoption of Fair Trade also known as CAFE Practices is apparently not spared from criticism of the observer of Fair Trade.]"

"ABSTRACTStarbucks sebagai korporasi global yang mencerminkan nilai-nilai Amerika berperan penting dalam perdagangan industri kopi. Mulai Februari 2000 Starbucks secara resmi mengadopsi Fair Trade dan pada awal 2001 secara sepenuhnya Starbucks mengadopsi Fair Trade.Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali hubungan antara Starbucks sebagai lambang globalisasi dengan starbucks sebagai korporasi global yang mengadopsi Fair Trade. Penulisan ini juga berupaya menjelaskan bagaimana praktik Fair Trade Starbuck secara keseluruhan dan mengungkap alasan-alasan dibalik Starbucks mengadopsi Fair Trade. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan sumber sumber referensi primer dan sekunder baik berupa buku maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Starbucks memiliki alasan-alasan kuat yang pada akhirnya membuat perusahaan ini mengadopsi Fair Trade. Proses adopsi Fair Trade yang dikenal dengan istilah CAFE Practices ini ternyata tidak luput dari kritik para pemerhati Fair Trade. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek dan faktor apa saja yang menyebabkan minyak sawit menjadi hambatan dalam negosiasi kerjasama I-EFTA CEPA serta menganalisa alasan kedua entitas tersebut mempertahankan kerjasama perdagangan ditengah persoalan isu sawit. Bagi Indonesia dan EFTA kerjsama ekonomi I-EFTA CEPA diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mengurangi hambatan perdagangan. Namun pada prosesnya, kerjasama tersebut mengalami negosiasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan dan belum mencapai ratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan teori Sekuritisasi dan konsep Fair Trade. Temuan penelitian ini ialah isu minyak sawit berhasil disekuritisasi oleh organisasi yang berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan negara EFTA sebagai ancaman dan mempengaruhi negosiasi kerjasama perdagangan I-EFTA CEPA. Adapun isu-isu yang berhasil menjadi masalah adalah dampak minyak sawit terhadap berbagai isu yaitu, lingkungan, HAM, kesehatan, dan juga upaya perlindungan minyak nabati lokal. Sebagai implikasi proses tersebut, negara- negara EFTA membuat ketentuan syarat perdagangan yang ketat terkait perdagangan minyak sawit pada perjanjian perdagangan tersebut menggunakan konsep fair trade.

---

This study aims to identify what aspects and factors caused palm oil to become an obstacle in negotiating of I-EFTA CEPA cooperation and analyze the reasons for the two entities to maintain trade cooperation amidst the issue of palm oil. For Indonesia and EFTA, the I-EFTA CEPA economic cooperation is expected to improve the economy and reduce trade barriers. However, in the process, this cooperation has undergone a long negotiation to reach an agreement and has not yet reached ratification. This research uses qualitative methods and use securitization theory and the Fair Trade concept. The findings of this study are that the issue of palm oil has been successfully securitized by organizations that influence EFTA country."

"Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memperluas pengertian persekongkolan menjadi tidak hanya sebatas terhadap pelaku usaha lain saja, tetapi juga pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain. Tak hanya itu, putusan tersebut juga membatasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU menjadi hanya sebatas pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. Jepang sebagai salah satu contoh negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak lama, telah memberikan definisi persekongkolan sebatas perilaku antarpelaku usaha. Disamping itu, hukum persaingan usaha di Jepang telah memberikan kewenangan yang cukup besar untuk melakukan penyelidikan kepada Japan Fair Trade Commission JFTC sebagaimana diatur dalam Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade Antimonopoly Act. Perbandingan kedua poin diatas akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penafsiran pihak lain yang juga mencakup pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain merupakan suatu hal yang tidak tepat. Selain itu, KPPU juga masih belum diberikan dengan jelas tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan penyelidikan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari UU No. 5 Tahun 1999 dalam rumusan pasal persekongkolan dan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi KPPU untuk menjalankan kewenangannya.

---

Constitutional courts verdict No. 85 PUU XIV 2016 extends the definition of bid rigging is not only limited to other business actors, but also parties related to other business actors. Furthermore, the decision also restraints KPPUs investigation authority as long as collecting evidence for examination. Japan, as one example of a country that has had long standing business competition law, has given the definition of bid rigging only to the behavior among business actors. In addition, Japan rsquo s law of business competition also gives a lot investigation authority to Japan Fair Trade Commission JFTC as provided in Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade Antimonopoly Act. The comparison of these two points will show the differences between both countries. This research was conducted by normative juridical method. The results of the study show that the interpretation of other parties that also includes parties related to other business actors is an imprecise thing. In addition, KPPU also still has not given clear what action can be done in conducting investigation by Law no. 5 of 1999. Therefore, the refinement of Law No. 5 Year of 1999 is required, regarding on formulation of bid rigging and KPPUs authority should be clear to give legal certainty for KPPU to exercise its authority."

"This book highlights the traditional boundaries of the textile industry and discusses to what extent organic cotton is sustainable. It also examines the domestic and international influences of agricultural practices on cotton. Sustainability issues in the textile and fashion sectors require the influences that arise from beyond the boundaries of the conventional textile industry to be taken into account. These “external” influences—from (international or domestic) agricultural practices and energy policies to consumption patterns and levels of ecological notions of the society—have a significant impact on the sustainability of the textile and fashion sectors as a whole. Ecological and social concerns go far beyond individual companies and industries; therefore, in order to become more sustainable, the textile (and fashion) industry needs to address these concerns appropriately and connect with other disciplines, industries, communities, and international groups."