Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitanggang, Rosiannauli
Perolehan Hak Milik Berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata Dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah): Studi Kasus (Putusan PN Takalar Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-TK, Putusan Banding Nomor 390/Pdt/2012/PT-MKS, Putusan Kasasi Nomor 1264/K/Pdt/2013) = The Royalty Based on Article 1963 Indonesian Civil Code and Principle Agrarian Law regarding Unmoveable Things (Land): Case Study (The Decision of Takalar District Court in the case number 05/PDT.G/2012/PNTK, The Decision of Makassar High Court in the case number 390/Pdt/2012/PT-MKS, The Decision of Supreme Court in the case number 1264/K/Pdt/2013) / Sitanggang, Rosiannauli
" Skripsi ini membahas tentang perolehan hak milik berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). Pasal 1963 mengatur tentang syarat-syarat memperoleh hak milik benda tak bergerak (Tanah) dengan cara daluwarsa. Pasal 1963 yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya pasal ini tidak lagi dapat digunakan sebagai suatu dasar. Namun pada kenyataannya Pasal ini masih digunakan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S57054
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debby Tulistania
Pembatasan jangka waktu tanggung jawab notaris yang sudah purnabakti atas akta yang telah dibuatnya dengan daluarsa penuntutan untuk kepastian hukum (studi putusan nomor 262/PID.B/2014/PN.BDG) = The limit of responsibility of a notary who has retired on the deed he has made with expiration prosecution for legal certainty verdict number 262/PID.B/2014/PN.BDG
" Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ini, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50927
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Raziv Barokah
Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Absolute Competence Shifts from General Court to Administrative Court: Lawsuit Against the Law by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad)
" Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka waktu mengajukan gugatan dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh) hari. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library