Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rudatin
Pengukuran kinerja pelaksana harian BNN dengan pendekatan balanced scorecard
" Akuntabilitas Kinerja Pemerintah RI saat ini diukur dengan berdasarkan pada Pedoman Penyusunan LAKIP yang hanya berdasarkan keuangan saja. Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002 adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga akuntabilitas kinerjanyapun diukur dengan LAKIP. - Pengukuran dengan LAKIP ini dipandang belum sempurna. Guna memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih memadai, penulis menerapkan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Pelaksana Harian (Lakhar) BNN. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22558
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ijmatul Murtika
Akibat hukum terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Pdt/2018 = Legal consequences of deed of probate cancellation by the court for the wills executor : study case of Indonesia Supreme Court Decision Number 400K/Pdt/2018
" Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iras Gabriella
Ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum = Discrepancy between the recommendations of The Local Supervisory Council and the decision of The Regional Supervisory Council to the decision of The Central Supervisory Council Number 19/B/MPPN/XII/2017 against the sale and purchase agreement legally flaw
" Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat. Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library