Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan cukai terhadap hasil tembakau merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif cukai bagi setiap hasil tembakau berdasarkan harga jual ecerannya. Pemerintah memberlakukan kebijakan cukai terhadap hasil tembakau dalam upaya mencapai target penerimaan negara dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ini ditempuh mengingat potensi produksi dan konsumsi hasil tembakau memberikan peluang yang besar untuk dijadikan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak.Produk hasil tembakau yang menghasilkan sumbangan penerimaan negara yang besar diantaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (5PM). Produk tersebut dihasilkan aleh pabrik rokok yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda yaitu skala besar, menengah dan kecil.Dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu tarif, harga jual eceran dan produksi hasil tembakau. Tujuan kebijakan pemerintah dibidang cukai khususnya hasil tembakau adalah menjamin keamanan penerimaan cukai hasil tembakau, mengontrol dan membatasi tingkat konsumsi hasil tembakau, menciptakan keadilan, iklim berusaha yang sehat dan membina seluruh pabrik hasil tembakau.Untuk itu tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat penetapan tarif cukai dan harga jual eceran minimum berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksi industri rokok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap konsumsi rokok SKI, SKM dan SPM, untuk mengetahui apakah pengaruh diantara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM memiliki sensitivitas yang sama, untuk mengetahui pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM.Pengujian dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data antar komoditi (cross section) atau dengan metode Pooled data. Sebelum dilakukan pengujian,terlebih dahulu dilakukan pemilihan model persamaan yang terbaik disertai pengembangan model dengan struktur fixed effect dan seemingly Unrelated Regression (SUR).Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas dari tiap-tiap individu jenis rokok terhadap permintaan rokok. Pola masyarakat daiam mengkonsurnsi rokok dipengaruhi oleh variabel harga rokok dan pendapatan. Dari hasil pengujian juga diperoleh permintaan rokok SKT, SKM, dan SPM bersifat inelastis. Oleh karena itu mengingat potensi penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar maka kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif cukai harus benar-benar mernperhatikan aspek perubahan pola konsumsi rokok bagi masyarakat serta keberlangsungan produksi rokok."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih sekaligus menganalisis implikasi pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif berupa rekomendasi kebijakan PPnBM atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran dikenakannya PPnBM atas pesawat latih adalah menyangkut prinsip keadilan dan pertimbangan pemerintah bahwa atas sekolah penerbangan yang dibawah pemerintah tidak mendapatkan fasilitas pmbebasan PPnBM apalagi untuk sekolah pilot yang notabenenya adalah milik swasta. Selain itu faktor profit oriented sekolah pilot, fungsi budgetair pajak, dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, serta kekhawatiran penyalahgunaan pesawat latih. Sedangkan dampak pengenaan PPnBM atas pesawat latih tersebut adalah tingginya beban biaya untuk mengadakan pesawat latih, menghambat pendirian sekolah pilot dan perubahan orientasi sekolah pilot tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi penelitian ini adalah pembebasan PPnBM atas pesawat latih.

---

This research study discusses about Analysis of Luxury Tax Policy on Aircraft for Pilot School. The purpose of this study is to determine the rationale for the imposition of import luxury tax on aircraft as well as analyzing the implications of the imposition of luxury tax on such aircraft. In addition, this study aims to provide an alternative form of policy recommendations for luxury tax on aircraft for pilot school. The approach of this study used a qualitative approach with a descriptive design. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The result of this study concluded the rationale for the imposition of luxury tax on aircraft is related to the principle of fairness and consideration that the government-owned flying school does not get the luxury tax exemption facilities, moreover for pilot schools that in fact privately owned. Beside that, the profit oriented factors of pilot schools, tax budgetair function, and lack of information held by government, as well as concerns about the abuse of aircraft. While the impact of the imposition of luxury tax on aircraft are the high costs to hold an aircraft, inhibit the establishment of pilot schools and change the orientation of the pilot schools. Finally, recommendation of this research study is tax exemption on luxury tax on aircraft for pilot school."

"ABSTRAKKebijakan cukai di Indonesia bersifat kontradiktif. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang tergolong berbahaya seperti rokok, di sisi lain cukai juga berkontribusi cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai rokok kemudian dibagi kembali untuk dialokasikan pada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT . Penggunaan DBHCHT ditujukan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi rokok. Tulisan ini disusun untuk menganalisis penerimaan cukai yang berasal dari produk rokok dan berupaya melihat tujuan pengenaan cukai rokok, serta berupaya melihat penggunaan DBHCHT untuk program-program di beberapa daerah di Indonesia yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecenderungan viktimisasi.

---

ABSTRACTExcise tax policy in Indonesia is contradictory. Excise tax serves to control the consumption of dangerous goods such as cigarettes, on the other hand excise tax also contribute for Indonesia rsquo s income. Indonesia rsquo s income from cigarette excise tax are subdivided to be allocated for excise tax and tobacco producing region through Tobacco Excise Tax Revenue DBHCHT . The use of DBHCHT is intended to fund various programs or activities related to tobacco and cigarette consumption. The purpose of this final project is to analyze tax revenue from tobacco products and trying to see the purpose of the cigarete excise taxes, and trying to see the use of DBHCHT for programs in some regions in Indonesia that are not on the right target that leads to victimization tendencies."

"Dalam rangka pengendalian konsumsi rokok melalui pajak, Indonesia telah menerapkan semua sistem cukai yang berlaku di dunia saat ini, yaitu advalorem, campuran, dan spesifik. Ketiga sistem cukai tersebut memiliki insentif tersendiri bagi produsen untuk memaksimalkan profitnya, salah satunya melalui strategi harga yaitu tax shifting. Melalui studi ini, kami ingin melihat apakah ada perbedaan tax shifting antar sistem cukai yang pernah berlaku di Indonesia dan manakah yang memiliki dampak paling besar terhadap harga. Dengan menggunakan data panel yang mencakup semua informasi yang melekat pada merk rokok yang pernah dan sedang beredar dan terdaftar di Indonesia, kami menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan besaran tax shifting pada tiap sistem cukai yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh struktur cukai yang cukup rumit sehingga banyak celah untuk melakukan tax avoidance. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi undershifting pada ketiga sistem cukai yang pernah dan sedang berlaku dengan tingkat yang terbesar secara berurutan adalah spesifik, campuran, dan advalorem.

---

In order to control tobacco consumption through taxes, Indonesia has been implemented all of the excise system that applied in the world today. Started with ad valorem, mixed, and then specific multi tiers which occur in past 9 years. Each excise system has its own incentive for producers to maximize their profit. One of its incentive is pricing strategy or so called tax shifting. Through this study, we would like to see if there are any tax shifting difference between excise taxes that ever been applied in Indonesia and which system has the greatest impact on prices. Using panel data that covers all information attached to existing and registered cigarette brands in Indonesia, we found that there is almost no difference in the amount of tax shifting on each excise system that Indonesia ever implemented. We also found that the structure of excise system contributes to the small amount of tax shifted to consumer price because complicated structure relates to loopholes and avoidance. The result of our research shows that there is under shifting in all three excise systems that ever implemented and the greater degree of shifting are specific, mixed, and ad valorem respectively."

"Prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Satu dari lima orang dewasa Indonesia obesitas sehingga memiliki risiko tinggi menderita diabetes. Sebagai konsekuensinya, Indonesia menduduki peringkat tujuh penderita diabetes terbanyak di dunia. Jika tidak ada intervensi, Kementerian Kesehatan memperkirakan setengah dari penduduk Indonesia akan obesitas pada tahun 2030 yang akan mengarah pada melonjaknya penderita diabetes. Kerugian ekonomi dilihat dari PDB diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun akibat tingginya biaya pengobatan dan turunnya produktivitas. Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus memburuk dikarenakan 90% penduduknya memiliki pola konsumsi tidak sehat yang meningkatkan risiko diabetes. Riset ini membahas mengenai potensi pengenaan pajak pada makanan tidak sehat sebagai langkah interventif. Selain menyajikan tingkat pajak yang optimal, riset ini juga berkontemplasi pada eligibilitas penerapannya. Kontemplasi tersebut didasarkan pada siapa yang nantinya paling terdampak. Pada bagian akhir juga didiskusikan mengenai pro dan kontra pengenaan pajak pada makanan.

---

The prevalence of obesity and diabetes in Indonesia has doubled in a decade. One in five Indonesian adults is obese and thus has a high risk of suffering from diabetes. As a consequence, Indonesia ranks seventh with the most diabetics in the world. If there is no intervention, the Ministry of Health estimates that half of Indonesia's population will be obese by 2030, which will lead to a surge in diabetics. Economic losses seen from GDP are estimated at Rp1,000 trillion per year due to high medical costs and decreased productivity. The health condition of the Indonesian people is expected to deteriorate because 90% of the population has unhealthy consumption patterns that increase the risk of diabetes. This research discusses the potential taxation on unhealthy foods as an intervening step. In addition to presenting the optimal tax rate, this research also contemplates the eligibility of its application. The contemplation is based on who will be most affected. The final section also discussed the pros and cons of the imposition of taxes on food."

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."