Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sakhyan Asmara
Evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia: studi kasus pada kebijakan pemberdayaan pemuda tahun 2010-2014 = A Policy evaluation on youth empowerment at the youth and sports Ministry of the Republic Indonesia: a case study on youth empowerment policy year 2010-2014
" Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardy Purnawansani
Evaluasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta
" Dalam Perda No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010, sasaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2010 adalah sebesar 13,94% dari total luas wilayah DKI Jakarta atau setara dengan 9.544 hektar (ha). Namun keberadaan Ruang Terbuka Hijau saat ini sangat rentan terhadap perubahan status dan konversi lahan untuk kepentingan yang lebih ekonomis. Oleh karena itu perlu dilakukan Evaluasi kebijakan Pengelolaan RTH, agar diketahui pengelolaan RTH dan penerapannya dalam pencapaian target sebesar ... "
2007
T20718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhasanah
Evaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok = Evaluation of The implementation no smoking area`s policy in Lebak
" ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T47161
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhasanah
Evaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Lebak = Evaluation of the implementation no smoking area's policy in Lebak
" Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tumangger, Lewi Evander Christ
Evaluasi Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Batubara = "Evaluation of Value Added Tax Policy on Coal Delivery"
" Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Binsar Antoni
Evaluasi terhadap rumusan pernyataan pastoral majelis pekerja harian persekutuan gereja-gereja di Indonesia tantang lesbian, gay, biseksual, transgender
Jakarta : Pusat Pengkajian Reformed bagi Agama dan Masyarakat, 2019
200 SODE 6:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wibowo Oktafian Pratama
Analisis kebijakan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat = Evaluation policy analysis of local regulations on regional tax and retribution by the government
" Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 di bawah rezim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55357
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Liga Suryadana
Evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata : Studi kasus pada subsektor Perhotelan)
" Tesis ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan pengembangan SDM di sektor pariwisata secara makro, terutama pada subsektor perhotelan, dikaitkan dengan fenomena perkembangan yang terjadi dalam industri perhotelan dan pariwisata saat ini serta pada era diberlakukannya pasar bebas. Masalah pokok yang menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini, adalah untuk mengkaji kembali apakah kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan/pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vindi Haras
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Atas Perlakuan Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) (Studi Kasus: Universitas Indonesia) = Evaluation of Government Policies in the Imposed of Corporate Income Tax in Higher Education – Legal Entities (Case Study: University of Indonesia)
" Sejak PTN ditetapkan sebagai Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan Pemerintah atas perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PTN Badan Hukum, dan menganalisis bagaimana dampaknya dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan postpostivist dengan menggunakan teknik ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwindra Rachmawan
Evaluasi implementasi kebijakan pemberian fasilitas keringanan bea
" Banyak pihak beberapa saat ini beranggapan bahwa instansi yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran arus barang impor di pelabuhan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC). Padahal, apabila ditilik lebih jauh, sangat banyak instansi yang terlibat dalam proses pengeluaran barang impor di pelabuhan. Dimulai dari perusahaan pengangkut, perusahaan asuransi, pelabuhan, pengusaha tempat penimbunan, pemilik peti kemas, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Karantina, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, pemilik truk pengangkut, sampai kuli angkut. Kesemuanya ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>