Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi memiliki peranan penting agar tercapainya tujuan bersama. Agar mencapai tujuan tersebut, diperlukannya pengelolaan juga sistem yang bisa memantau perkembangan yang terjadi, salah satunya melalui penilaian kinerja. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja selama era new normal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja bagi para aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan, bagaimana hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa adanya pengelolaan kinerja yang baik pula agar dapat bermanfaat bagi pegawai, serta bagi organisasi itu sendiri agar bisa berkembang dan berfungsi sosial secara baik. Penelitian ini dilakukan sejak September 2021 hingga Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam bersama 4 informan dari BKPSDM secara luring dan menggunakan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKPSDM (1) telah membentuk sistem penilaian kinerja yang disebut Aplikasi Penilaian Kinerja (APIK), (2) Terdapat gap dalam penggunaan Peraturan Pemerintah dalam menilai kinerja PNS, (3) Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guna melakukan penilaian kinerja bagi aparatur negara, dan (4) Ditemukan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran penting dari pihak penilai guna menjalankan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah, serta perlunya sistem penilaian yang harus dikembangkan, juga pentingnya penilaian yang adil.

---

Human resources in an organization have an important role in achieving common goals. In order to achieve this goal, it is necessary to have a management system that can monitor developments, one of which is through performance appraisal. This study describes the implementation of the performance appraisal conducted by the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) of the South Tangerang City Government Office. This study aims to see how the process, also the supporting and inhibiting factor for the implementation of performance appraisals for state apparatus, especially Civil Servants (PNS) in government agencies. This research was conducted from September 2021 to June 2022. Data were collected using in-depth offline interviews with 4 informants from the BKPSDM by implementing health protocols. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study indicate that BKPSDM (1) Has established a performance appraisal system called the Performance Appraisal Application (APIK), (2) There is a gap in the use of government regulations in assessing the performance of civil servants, (3) In its implementation, there are supporting and inhibiting factors found to conduct performance appraisals for state apparatus, and (4) Found efforts to improve the performance of state apparatus as a form of performance management. The study results also show that there is a vital role for the appraiser to carry out performance appraisals to government regulations, as well as the need for an assessment system to be developed and the importance of a fair assessment in order to maintain the social functioning of workers and organizations."

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.

---

Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."