Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengembangkan sistem pengenalan entitas bernama pada teks dokumen berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan machine learning. Metode dalam machine learning yang digunakan adalah association rules. Entitas yang dikenali pada penelitian ini adalah entitas nama orang, nama organisasi dan nama lokasi. Aturan-aturan untuk mengenali suatu entitas dibuat berdasarkan informasi morfologi dan kelas kata yang digunakan sebagai fitur term/token yang ingin dikenali. Suatu term dapat mempunyai satu fitur (fitur tunggal) atau banyak fitur (fitur berganda). Fitur berganda dapat dibuat berdasarkan informasi morfologi, informasi kelas kata dan gabungan keduanya. Uji coba sistem dilakukan pada beberapa kombinasi penggunaan informasi morfologi dan kelas kata dalam aturan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan pengenalan entitas bernama dengan F-measure tertinggi sebesar 79.39%. Hasil ini diperoleh dengan aturan pengenalan entitas bernama yang dibuat berdasarkan gabungan informasi morfologi dan kelas kata."

"Pengendalian intern adalah suatu proses, dijalankan oleh manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut:- Keandalan pelaporan keuangan- Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku- Efektivitas dan efesiensi operasionalPengendalian intern sangat diperlukan untuk memelihara asset, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Bagian pertama karya akhir ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembahasan masalah, tujuan dan metode studi kasus,serta teknik pengumpulan data .yang digunakan dalam penulisan.Bagian kedua menjelaskan beberapa definisi, teori dan konsep mengenai pengendalian intern. Penulis menggunakan COSO sebagai panduan dalam penulisan studi kasus pengendalian intern di Pusat Perbukuan karena panduan ini sangat luas digunakan. Komponen pengendalian intern yaitu 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Aktivitas Pengendalian, 4) Komunikasi dan Informasi, dan 5) Pengawasan merupakan komponen yang menjadi perhatian dalam penulisan karya akhir ini. Bagian ketiga merupakan gambaran umum Pusat Perbukuan. Gambaran umum yang ditulis dalam karya akhir ini merupakan hasil pengamatan langsung di Pusat Perbukuan, juga dibatasi pada kelima komponen tersebut. Bagian Keempat merupakan pembahasan mengenai pengendalian intern yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ketiga disesuaikan dengan teori dan konsep pada bagian kedua. Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintahan Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengendalian intern di Pusat Perbukuan."

"Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar hukum. Diperkuat Mahkamah Agung, doktrin tersebut dijadikan Preseden oleh KPPU untuk Kasus Astro dan Kasus Pfizer.

---

The rapidness of economic development has influenced the existence of company with parent-subsidiary structure, based on stock ownership. Indonesian Company Law only acknowledge separate legal entity doctrine towards such structure. Instead of use that doctrine, KPPU on Temasek case used the single economic entity doctrine which interpreted from the definition of "undertaking" Law of 15/1999.

The result shows that KPPU use such doctrine to expand its jurisdiction (extrateritorial principle). The reseach result shows that single economic entity doctrine does not have any legal basis. Supported by Supreme Court, the doctrine has become precedent by KPPU for Astro and Pfizer Case."

"Performa sistem tanya jawab berbasis Knowledge Graph (KGQA) sangat dipengaruhi oleh dua tugas, yaitu deteksi entitas dan penautan entitas dan relasi. Daftar entitas dan relasi yang dihasilkan oleh tugas ini akan digunakan oleh konstruktor kueri untuk memperoleh data yang benar dari Knowledge Graph (KG). Telah ada beberapa penelitian terkait kedua tugas ini. Namun, pada kedua tugas ini masih terdapat beberapa isu. Terdapat tiga isu utama pada tugas deteksi entitas. Pertama, tidak semua entitas yang ada di dalam pertanyaan digunakan di dalam kueri. Kedua, sebuah pertanyaan menggunakan entitas, tetapi tidak dikenali oleh Named Entity Recognizer (NER), dan ketiga adalah tidak diketahuinya posisi entitas di dalam Triple. Untuk mengatasi isu pada tugas deteksi entitas ini penulis mengusulkan sebuah pendekatan pola berbasis posisi. Pendekatan ini memanfaatkan pola dari sebuah pertanyaan untuk memprediksi di mana posisi entitas berada di dalam Triple. Sementara itu, pada tugas penautan entitas dan relasi, terdapat dua isu utama yaitu isu kesenjangan leksikal dan ambiguitas entitas. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, penulis mengusulkan sebuah pendekatan penautan entitas dan relasi dengan menggunakan konsep pencarian bertahap. Dalam pendekatan ini, prediksi relasi dilakukan sebelum penautan entitas. Selanjutnya, penautan entitas dilakukan secara bertahap dimulai dengan pencarian berbasis teks sampai dengan pencarian berbasis vektor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan pola berbasis posisi untuk deteksi entitas memperoleh nilai akurasi lebih baik dari Falcon 2.0, yaitu sebesar 98,91% dan 89,52% pada SimpleQuestions dan LC-QuAD 2.0. Pendekatan pencarian bertahap untuk penautan entitas dan relasi juga menunjukkan akurasi yang lebih baik dari Falcon 2.0. Masing-masing 89,87% dan 74,83% pada SimpleQuestions dan LC-QuAD 2.0 untuk penautan entitas dan 91,74% dan 61,96% pada SimpleQuestions dan LC-QuAD 2.0 untuk penautan relasi.

---

The performance of knowledge graph question answering (KGQA) systems is significantly influenced by entity detection tasks and entity and relation linking tasks. The correct entities and relations output by the tasks is a must to retrieve the correct data from a KG. Some works have been proposed for the tasks. However, the tasks still have challenging issues. There are three main issues with the entity detection task. First, a question may contain an entity(s) that is/are not used in the query. Second, a question uses an unrecognizable entity(s) by Named Entity Recognizer (NER). The last one is where the position of an entity(s) is unknown in the Triple. To address the issues, we propose an approach called the position-based pattern. While the entity and relation linking task have two main issues, namely, lexical gap and entity ambiguity. To overcome the issues, we propose an approach to gradually link entities and relations. Our proposed approach predicts the relation(s) used by the question first and then gradually searches the proper entity(s) against the entity(s) of the KG by using text-based searching and vector-based searching approach. The position-based pattern outperforms the baselines on SimpleQuestions and LC-QuAD 2.0 datasets, namely 98.91% and 89.52% for SimpleQuestions and LC-QuAD 2.0, respectively. For the entity linking task, using a gradual searching approach reaches 89.87% and 74.83% for SimpleQuestions and LC-QuAD 2.0, respectively, on average. This approach outperforms the baseline for relation linking, namely, 91.74% and 61.96% for SimpleQuestions and Lc-QuAD 2.0, respectively."

"Globalisasi ekonomi di abad 21 memunculkan tantangan baru, karena ketatnya persaingan terutama ditingkat pekerja dengan masuknya tenaga kerja asing yang tentunya mempunyai semangat kompetitif dan kemampuan intelektual yang unggul yang terbuka untuk bersaing dengan pekerja lokal, realitas yang tidak bisa dihindari ini tentunya hams direspons dengan Sumber Daya Manusia Indonesia yang juga siap bersaing dalam artian mempunyai kualitas yang kompetitif. Pembentukaan Sumber Daya Manusia Indonesia yang mempunyai kemampuan intelektualitas juga religisiutas maka Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu institusi formal yang dapat diharapkan perannya dalam membentuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif. Pemerintah telah memodifikasi Status Hukum pada PTN menjadi Badan Hukum untuk memberi ruang agar PTN dapat melakukan usaha-usaha komersil dengan sebagian kekayaannya dalam rangka mendapatkan laba untuk mencukupi pembiayaan mahasiswa yang menurut penelitian Dirjen Dikti untuk membentuk mahasiswa yang berkualitas dibutuhkan Rp. 18 Juta/Mahasiswa untuk satu tahun (unit cost) atau Rp. 14 Triliun untuk 48 PTN yang ada di seluruh Indonesia, sementara yang dapat dibiayai oleh pemerintah hanya 2/3 dari Rp. 14 Triliun atau dengan unit cost Rp. 5-6 Juta/mahasiswa untuk satu tahun, defisit ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, kekurangan ini yang dicoba disiasati lewat konsep Badan Hukum pada PTN dalam rangka mencukupi dana yang tidak mencukupi."

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Music Industry in Indonesia is a newly developing industry. It is a new phenomenon in economic realm. Due to be a new economic phenomenon, it certainly has significant impact to taxation administration. We also can say that the phenomenon has emerged a taxation phenomenon, which has to be studied carefully in order to find taxation's good practice.Research and study, which is undertaken for this thesis deliberately, limited to existence of bands in music industry. The thesis takes directly a focus on phenomenon a band as business entity and legal entity.As indicate by the title of thesis above, this thesis eventually will point out which business and legal entity is most recommended to single out.A business entity, just like individually person, is a taxable entity. A band comprised of persons who is doing a certain activity altogether, namely plays music professionally. Hence a band can be assume as corporate taxable entity,Some options can be offered to members of band in view of finding the most efficient taxation on their taxable income through a band: First, even though the members of the band receipt their income through the bands, the members do not transform a band as a certain business entity, Second, transform their band into taxable entity. As taxable entity the band can be a legal business entity such as a limited corporation or non-legal business entity such as a firm.Base on prevailing study and researches for this thesis, some inferences have been made. First, The members of the band who do not transform their band as taxable entity will have to face a difficulty regarding to count amount of their actually net income caused by operational costs which have been used to generate, maintenance and collect their income are joint cost of all members. Those costs are not so easy to allocate to each members correctly. It is hard to prove that the assets belong to the members of the band have simply been used directly to make their money due to the assets have been bought in the name of each member. It is difficult to prove weather the purchases of the assets are for sake of their personal hobby or their business. And the members of the band will hard to state sort of income, subsequently their will face a difficulty of implementing taxation administration properly refers to a cash flow which is influenced by their contract that is made with third party. Second, in the case of the band became a legal-business-taxable-entity, the difficulties which have to face by members of non taxable entity band will not has to settle any longer as long as all transactions have been made in the name of the band and are booked properly in order to easy to be reported. Unfortunately by single out this option, members of the band will have to face an economic double taxation because our prevailing tax act has been treated a corporate as separated entity from its owner (classical system). Third, in the case of the band became a non legal-business-taxable entity, members of the band will be free from economic double taxation because our prevailing tax act, assume such a business entity as transparent entity, no more than a mediator for its owner to make a money. In case of members of the band receipt their income only from or through their band, the member will report their income in annual individual blue return as a non-taxable income.Base on result of the study and research, it is very recommended to members of band in order to minimize their tax on their income and to simplified in fulfilling tax obligation, to transform their band to be non legal-business-taxable entity or in a formal term: to single out a business entity for the band which its ownership is not distributed by stocks such a firm."

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees..."