Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sugeng Triono
Hukuman badan pengganti denda terhadap warga negara asing pada tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia = Substitution penalty penalty against foreign citizens on crime of fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone
" ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51836
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Herjanto
Ketertiban umum (public policy) dalam pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase asing = Public policy in the annulment of enforcement of foreign arbitral awards
" Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antony Putra Abraham
Proses penegakan hukum di dalam tindak pidana perikanan (suatu kajian atas pelaksanaan pasal 69 ayat 4 undang-undang nomor 45 tahun 2009) = Law enforcement process in the crime of fisheries a study on implementation of article 69 paragraph 4 of act no 45 of 2009 / Antony Putra Abraham
" ABSTRAK
Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal asing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelaman kapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhoda atau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan. Dalam ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42427
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardyansyah
Peran Polri dalam penertiban penumpang pada pelayanan embarkasi debarkasi PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok = Police role in controlling passenger on service of embarkation debarkation PT Pelni process at the port of Tanjung Priok
" ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan proses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugas melakukan pembiaran terhadap penumpang, barang ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library