Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindak Pidana Kehutanan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi yang demikian menyebabkan tindak pidana kehutanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. Dalam mengkaji tindak pidana kehutanan bukan saja aspek hukum positifnya yang mesti disoroti, tetapi juga aspek sejarah hukum dan masalah penegakan hukumnya. Aspek sejarah hukum sangat diperlukan untuk melihat politik hukum pemerintah dalam menangani masalah tindak pidana kehutanan yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan kebijakan pada masa kini. Sementara, aspek penegakan hukum boleh dikatakan integral dengan aspek hukum positif, karena penegakan hukum merupakan upaya untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan hukum positif agar memiliki keberlakuan secara efektif. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait, yakni instrumen hukum yang memadai, kebijakan dan peraturan yang mendukung, aparat penegak hukum serta kapasistas kelembagaan yang kuat, proses peradilan yang bersih, dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

---

ABSTRAK

Forestry criminal act in Indonesia has been serious problem that is not only having legal dimension, but also having economic, social, and political dimension. That condition cause forestry criminal act has been able to be qualified as an extraordinary crime that is also pursuit extraordinary handling. In studying forestry criminal act, is not just positive law aspect that must be viewed, but also the aspect of legal history and its law enforcement. The aspect of legal history is much needed to see government's politics of law in handling the forestry criminal act and eventually can be used as policy making references in nowadays. At the same time, the aspect of law enforcement can be said integrated with positive law, because the law enforcement is effort to implement positive law in order to have deed effectively. Success or not the law enforcement toward forestry criminal act in Indonesia influenced by many factors, are sufficient law instruments, supporting policies and rules, law enforcer apparatus and strong institutional capacity, also, clean judicial process, and punishment that is imposed toward criminal actor."

"Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

---

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well."