Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan proyeksi permintaan listrik dan pemenuhannya menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan. Proyeksi permintaan listrik didapatkan dari model time series berdasarkan data historisnya. Sedangkan penentuan pemenuhan listriknya didasarkan pada tiga skenario, yakni pemenuhannya hanya berasal dari EBT (skenario 1), EBT dan energi konvensional (skenario), dan berdasarkan pemenuhan bauran energy (skenario 3). Dua skenario pertama bertujuaan mendapatkan biaya energi listrik minimum (LCOE), sedangkan skenario 3 untuk mencapai proporsi energi terbarukan dalam bauran energi 23% pada tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai 2025 sektor umum menjadi sektor yang paling tinggi kenaikannya secara persentase (78%), sedangkan kenaikan secara nominal yang tertinggi adalah sektor rumah tangga (971 GWh). Secara total, ada penambahan sebesar 2.285 GWh (43%) permintaan listrik di Sulawesi Selatan. EBT yang tersedia di Sulawesi Selatan sudah dapat memenuhi target pemenuhan permintaan listrik dan bauran enegi dengan jenis EBT yang paling optimum adalah Hydropower dengan biaya sebesar USD 168.242.725

---

ABSTRACTThis study aims to determine electricity demand projections and fulfillment of using new and renewable energy (EBT) in South Sulawesi. Electric demand projection is obtained from the time series model based on historical data. Whereas the determination of electricity fulfillment is based on three scenarios, namely fulfillment only comes from EBT (scenario 1), EBT and conventional energy (scenario), and based on fulfilling the energy mix (scenario 3). The first two scenarios are getting minimum electricity costs (LCOE), while scenario 3 is to reach the proportion of renewable energy in the 23% energy mix in 2025. The results show that from 2017 to 2025 the public sector is the highest percentage increase (78 %), while the highest nominal increase is the household sector (971 GWh). In total, there is an addition of 2,285 GWh (43%) of electricity demand in South Sulawesi. EBT available in South Sulawesi has been able to meet the target of fulfilling electricity demand and the energy mix with the most optimum type of EBT is Hydropower at a cost of USD 168,242,725"

"Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer.

---

The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy."

"Penelitian ini mempertimbangkan upaya penurunan emisi CO2 dari sistem jaringan listrik yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit listrik: batubara, gas alam, minyak, dan energi alternatif. Model diformulasikan sebagai programa linier dan diimplementasikan dalam LINGO 10. Model diterapkan dalam cakupan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan dikembangkan untuk memenuhi target emisi CO2 yang telah ditentukan. Dua strategi mitigasi CO2 yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah fuel balancing dan fuel switching. Untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% pada tahun 2021, PLN diperkirakan akan menghasilkan hingga 30% listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 617,765 per kWh untuk strategi fuel balancing sedangkan untuk strategi fuel switching, PLN harus menghasilkan 29% listrik dari EBT dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan menjadi Rp 532,96 per kWh.

---

This research considers the problem of reducing CO2 emissions from a power grid consisting of a variety of power-generating plants: coal, natural gas, oil, and alternative energy. The problem is formulated as a linear programming and implemented in LINGO 10. The model is applied to Java-Bali Power Generation Interconnected System and was developed for a nation to meet a specified CO2 emission target. Two carbon dioxide mitigation options are considered in this study: fuel balancing and fuel switching. In order to reduce the CO2 emissions by 26% in 2021, PLN has to generate up to 30% of electricity from Renewable Energy (RE) and the cost of electricity (COE) is expected to increase to Rp 617.765 per kWh for fuel balancing option While for fuel switching option, PLN has to generate 29% of electricity from RE and the COE is expected to increase to Rp 532.96 per kWh."

"Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.ABSTRACTTarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.

---

Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. "

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan pembangunan PLTH Pandasimo, kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kebijakan ini sebagai salah satu implementasi dari Undang-undang no. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengarah pada terwujudnya kemandirian energi. Kondisi ekonomi masyarakat Pandansimo yang terganggu karena tidak adanya pasokan listrik menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan ini. Karena pada dasarnya setiap Kebijakan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, namun apakah semua kebijakan-kebijakan energi tersebut benar-benar dibuat untuk kesejahteraan masyarakat atau hanya sekedar untuk menciptakan kegiatan demi mendapatkan anggaran dan apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar diarahkan untuk mencari sumber energi baru dan terbarukan guna mengurangi dan menghilangkan ketergantungan kita pada energi fosil?. Hal ini lah yang penulis kaji dalam tulisan ini dengan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan berdasarkan analisis manfaat dan biaya yang dilakukan, kebijakan Pembangunan PLTH ini layak untuk dilakukan dan di terapkan kembali di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan energi listrik, terutama daerah terpencil yang sulit dari jangkauan listrik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the policy of Hybrid Energy Turbin at Pandasimo, joint cooperation between the Ministry of Research and Technology and the Regional Government of Bantul. This policy as one of the implementation of Law no. 30 Year 2007 on Energy which leads to the realization of energy independence. Economic conditions Pandansimo disturbed in the absence of power supply is the reason the issuance of this policy. Because basically every government policy created with the aim to achieve the welfare of the community, but if all that energy policies are really made for the welfare of society or just to create activities to get their budgets and whether these policies actually directed to seek new and renewable energy sources in order to reduce and eliminate our dependence on fossil energy?. This is what the authors studied in this paper using the Regulatory Impact Analysis (RIA) and based on the analysis of benefits and costs are conducted, PLTH Development policy is feasible to do and applied back in the areas that really need electric energy, particularly difficult remote areas of electric range."

"ABSTRAKMelihat kondisi pasokan sumber energi yang semakin menurun, dan pemanasan global yang mengancam hajat hidup manusia, pengelolaan sumber daya energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Feed-In Tariff, yaitu kebijakan insentif fiskal untuk mendorong pengelolaan sumber daya EBT. Pengaturan feed-in tariff di Indonesia bandingkannya dengan pengaturan di Jerman dan Jepang. Berdasarkan penelitian ditemukan kendala-kendala dan praktek terbaik untuk perancangan kebijakan feed-in tariff di Indonesia.

---

ABSTRAKWith current energy supplies dwindling, and global warming threatening the entire human population, moving to renewable energies has become an imperative. This study attempts to analyze feed-in tariffs; a fiscal incentive policy scheme aimed at the promotion of renewable energy sources. After comparing and contrasting Indonesian, German and Japanese feed-in tariff policies, this study finds the current constraints and best practices for Indonesian feed-in tariff policy design."

"Pemerintah Indonesia memandang penting kemandirian dan ketahanan energi sebagai faktor pendukung proses pembangunan nasional. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung penemuan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), salah satunya dengan merancang biodigester yang menghasilkan biogas. Umumnya biodigester berukuran besar sehingga tidak mudah untuk dipindahkan atau permanen di suatu tempat. Jenis biodigester yang dikembangkan dalam penulisan ini adalah biodigester portabel yang ukurannya cukup kecil dan mudah untuk dipindah sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Untuk mengaplikasikan biodigester portabel perlu dilakukan analisis simulasi secara teknis dan ekonomis dengan beberapa skenario, baik dari sisi penawaran yaitu ketersediaan masukan kotoran sapi dan dari sisi permintaan yaitu kebutuhan gas masak dan listrik dasar harian itu sendiri. Berdasarkan analisis teknis dan keekonomian berupa Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP) dan Benefit Cost Ratio (BC Rasio), skenario 1 yaitu desain basis biodigester portabel untuk pemenuhan gas masak harian yang bersumber dari kotoran satu ekor sapi adalah skenario optimal dan paling menguntungkan. Biodigester portabel tersebut memiliki kapasitas produksi 2,247 m3 biogas per hari dengan nilai NPV sebanyak Rp 3.431.947, IRR sebesar 32,30%, PP tercapai di tahun ke-2,70 dan nilai BC rasio sebesar 1,78 kali berdasarkan harga dan biaya acuan. Desain basis biodigester portabel tersebut masih layak dijalankan apabila terjadi perubahan hingga maksimal peningkatan 70% harga drum yang merupakan komponen biaya terbesar dalam instalasi alat biodigester. Selain itu, skenario 4 yaitu desain basis alat berdasarkan kebutuhan gas masak harian sebesar 1,070 m3 biogas per hari juga tergolong less favorable namun tetap layak dijalankan bagi penulis. Hal ini dikarenakan desain basis alat pada skenario tersebut hanya layak dijalankan apabila terjadi perubahan hingga peningkatan 20% harga drum. Parameter keekonomian untuk skenario 4 adalah nilai NPV sebanyak Rp 2.859.100 dengan nilai IRR sebesar 12,24%, PP tercapai di tahun ke-4,32 dan nilai BC rasio sebesar 1,15.

---

Indonesian Government concerns on energy security and independency as driven factors for National development process. Some policies had issued to support findings about Potentials of New and Renewable Energy (EBT), one of which is by developing a biodigester that produces biogas. Generally, biodigesters are large so they are not easy to move or permanently in place. The type of biodigester developed is portable biodigester, which is small enough and easy to move so that many people can use it in daily life. To apply that portable biodigester, it is necessary to analyze the simulations of its technical and economic feasibility by setting some scenarios, on supply side that is availability of cow manure and on demand side that is the need of cooking gas and daily basic electricity itself. Based on technical and economic analysis of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP) and Benefit Cost Ratio (BC Ratio), the first scenario of simulation which is basis design of portable biodigester to fulfill cooking gas had sourced from one cows manure is the optimal and the most profitable one. It produces 2,247 m³ biogas every day and results in positif economic parameter values which are Rp3.431.947 of NPV, 32,30% of IRR, 2,70 year of PP has achieved and 1,78 times of BC ratio based on price and cost reference. That basis design of portable biodigester is still feasible to be applied if change occurs up to 70% increase in price of drums that took the largest portion of biodigester installment cost. Besides, the fourth scenario of simulation which is basis design of portable biodigester based on daily cooking gas needed of 1,070 m3 biogas every day is categorized as less favorable for authors while is still feasible to be applied if change occurs up to 20% increase in price of drums. Economic parameters of the fourth scenario are Rp 2.859.100 of NPV, 12,24%, of IRR, 4,32 year of PP has achieved and 1,15 times of BC ratio."

"Emisi karbon telah menjadi isu global yang menjadi perhatian salah satunya dari segi penyediaan energi listrik. Pemanfaatan energi yang sebelumnya berasal dari bahan bakar fosil kini perlahan bergeser menjadi pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Dengan ketersediaan lahan dan potensi energi anginnya, wilayah Sulawesi Selatan memiliki potensi dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis energi angin. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi pembangunan turbin angin yang yang dikaji melalui potensi luas area dari wilayah yang dipilih, potensi pembangkitan energi berdasarkan tipe turbin, potensi pembangkitan energi berdasarkan pemanfaatan lahan, dan kelayakan secara ekonomi. Tiga jenis turbin yang digunakan dalam penelitian ini adalah turbin Eno Energy Eno-126 3.5, Enercon E-141 EP4, dan Envision EN-182-5.0. Berdasarkan penelitian ini, potensi pembangunan turbin angin yang layak secara ekonomi pada lahan seluas 2.581,28 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah pembangunan turbin Envision EN-182-5.0 dengan kapasitas total 125 MW. Pembangunan tersebut mencangkup pembangunan 25 turbin angin dengan total biaya pembangunan sebesar 3,9 Triliun Rupiah. Turbin-turbin ini mampu membangkitkan energi listrik pada setahun pertama sebesar total 299,54 GWh dengan nilai Capacity Utilization Factor keseluruhan pada 27,36%. Secara keekonomian, pembangunan turbin ini memiliki nilai Levelized Cost of Electricity sebesar 1.164 IDR/kWh.

---

Carbon emissions have become a global issue, particularly in providing electricity. The utilization of energy, which previously based on fossil fuels, is gradually shifting towards renewable energy sources. With available land and it’s wind energy potential, the South Sulawesi region has the potential for developing wind energy-based power plants. This research aims to determine the potential for the development of wind turbines, assessed through the potency of available area on the selected region, energy generation potential based on turbine types, energy generation potential based on land utilization, and economic feasibility. Three turbine types used in this study are the Eno Energy Eno-126 3.5, Enercon E-141 EP4, and Envision EN-182-5.0 turbines. Based on this research, the economically viable potential for wind turbine development on a 2,581.28 Ha land located in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province, is the construction of Envision EN-182-5.0 turbines with a total capacity of 125 MW. The development includes the construction of 25 wind turbines with a total construction cost of 3.9 trillion Indonesian Rupiah. These turbines can generate electrical energy for the first year totaling 299.54 GWh with an overall Capacity Utilization Factor of 27.36%. Economically, the construction of these turbines has a Levelized Cost of Electricity at 1,164 IDR/kWh."