Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
The enactment of the labor contrct act: Its significance and future issues
" The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts... ... "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
M.A.I. Saptenno
more than meets the eye: internet stories and the voice of wong cilik in a changing landscape
" ABSTRACT
This thesis is an ethnographic study on the cultural process involving the wong cilik as a result of the deployment of Telecenter in the village. The fieldwork is conducted in Telecenter Muneng in the Sub-District of Pilangkenceng, Madiun District, East Java. This research shows that the efforts to sustain the telecenter's operation and programs which cover the virtual and agricultural landscapes have shown the dynamics of domination-resistance in the context of power and engagement-enactment of ... "
2011
T44145
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shella Nurul Purbani
Hak hadhanah untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: studi kasus putusan pengadilan agama nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB = Hadhanah right to foster underage (mumayyiz) children after divorce according to marriage enactment number 1 of 1974 and Islamic compilation law: case study of religion court verdict number 2139/Pdt.G/2014/PA.JB
" Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai hak hadhanah merupakan permasalahan yang besar ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68831
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Haniatunnisa
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act
" Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi muatan Perppu adalah materi muatan undang-undang. Di sisi lain, ada beberapa Perppu yang mengatur mengenai otonomi daerah, antara lain seperti: Perppu tentang Kawasan Ekonomi Khusus ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library