Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan klausul K3 pada perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Pembatasan pembahasan pada penelitian ini adalah  mengetahui sejauh mana pemahaman bagi pekerja mengenai klausul K3 dalam substansi perjanjian kerja. Penurunan risiko terjadinya kecelakaan kerja, khususnya sektor konstruksi, dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pekerja dalam pengembangan budaya K3 pada perusahaan. Penelitian ini membahas sejauh mana penerapan budaya K3 dapat mempengaruhi pelaksanaan program K3 dalam hal kesadaran dan keterlibatan pekerja, pelaksanaan pengawasan oleh petugas K3 pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan memaparkan kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan pekerja, serta penjelasan mengenai dampak bagi pekerja dan perusahaan pemberi kerja apabila sistem K3 tidak diselenggarakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk tetap menumbuhkan budaya K3 pada proyek KCJB untuk menambah keterlibatan pekerja dalam aktivitas pembinaan terkait K3 sudah sangat baik. Nampak upaya perusahaan untuk tidak hanya berhitung segala hal dikaitkan dengan efisiensi anggaran saja, namun juga melihat keterlibatan buruh sebagai faktor pendukung suksesnya pengembangan budaya K3.

---

Issues in this research are related to the OHS (Occupational Health and Safety) clause in employment contract between the worker and the employer. The limitation of the discussion in this research is knowing the extent of understanding for workers regarding the OHS clause in the substance of the employment contract. Reduction of the risks of work accidents, especially in the construction sector, can be done by increasing the understanding and involvement of workers in developing OHS culture in the company. This research uses analytical method approach combine between qualitative and quantitative, where quantitative methods are used as an amplifier of qualitative methods. This research discusses the extent to which the application of OHS culture can influence the implementation of the OHS program in terms of employee awareness and involvement,

the implementation of supervision by the OHS officer on the Project of Kereta Cepat Jakarta Bandung and describes the obstacles that occur in protecting the workers. The conclusion from this research that the efforts made by management to continue to foster the OHS culture in the KCJB project have been very good. The companys efforts to not only count everything are related to budget efficiency, but also to see the involvement of workers as a supporting factor for the success of OHS culture development.

"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana profesi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal. Kewenangan notaris telah jelas diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Namun, terkait dengan kewenangan pembuatan surat perjanjian kerja yang menjadikan seorang notaris sebagai pihak belum ada suatu patokan baku. Hal ini yang menyebabkan seorang notaris dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian dalam surat perjanjian kerja. Fungsi surat perjanjian kerja pada dasarnya menunjukkan kelemahan karena terdapat komponen yang mengakibatkan salah satu pihak kedudukannya lebih rentan yang tidak berbanding dengan pihak lainnya. Dalam menjalankan jabatannya notaris dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerumuskannya ke dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, Undang- Undang dan Kode Etik Jabatan hadir untuk menjadi pedoman seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.

---

This analysis explores the legal responsibility of notaries in cases where employment agreements lead to breach of contract. The study is based on the case of the Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. The doctrinal research method is employed in examining the specific legal aspects involved. The authority of notaries is clearly defined in law regarding the Position of Notary, there is lack of standardized guidelines for notaries when notary become parties in the employment agreements. This gap has implications, as notaries may be held accountable for breach of contract in such agreements. The inherent weaknesses in the function of employment agreements become apparent due to components that render one party more vulnerable than the other. Notaries, in the course of their duties, face potential legal challenges, and thus, laws and the Code of Ethics for the profession serve as essential guides to navigate these responsibilities."

"Untuk mengantisipasi era globalisasi, organisasi pemerintah maupun swasta harus mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia. Kunci utama pendayagunaan SDM adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (diktat), sehingga akan memiliki keterampilan tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Departemen Tenaga Kerja melaksanakan diktat Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubin Syaker) untuk mengatasi kekurangan Pegawai Perantara melalui sistem jarak jauh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian prestasi belajar peserta Diklat Jarak Jauh Hubin Syaker dan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terakhir, golongan kepangkatan, jenis kelamin, umur, ujian kelompok modul 1, ujian kelompok modul 2, ujian kelompok modul 3, ujian per modul dan ujian komprehensif terhadap prestasi belajar peserta.Indikator dart prestasi belajar adalah nilai akhir diktat, dengan 325 orang peserta diambil sebagai populasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta DJJ Hubin Syaker termasuk dalam kategori cukup berdasarkan standar penilaian Pusdikiat Pegawai Depnaker. Hasil uji statistik menunjukkan : (1) terdapat hubungan yang signifikan antara ujian per modul dengan prestasi belajar, (2) terdapat hubungan yang signifikan antara ujian kelompok modul 1, 2, dan, 3 dengan prestasi belajar dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara ujian komprehensif dengan prestasi belajar. Sedangkan hasil koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa variabel prediktor yang digunakan secara bersama-sama dapat menjelaskan 98,80 % pada prestasi belajar peserta.Penelitian ini menyimpulkan bahwa ujian per modul, ujian kelompok modul dan ujian komprehensif mempunyai pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar. lmplikasi dari temuan ini adalah bahwa Tim Pengelola dan Tim Pelaksana disarankan untuk memaksimalkan fasilitas kegiatan tutorial dengan menentukan jadwal terprogram untuk mendukung proses belajar peserta. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta dapat dikonsultasikan dengan Tutor secara periodik. Jadwal dimaksud hendaknya dibuat sebagai Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Unit setempat.Bagi Pimpinan Pusdiklat perlu mengevaluasi sistem rekrutmen peserta, karena diktat ini bukan pendidikan formal melainkan pelatihan yang memerlukan unsur kemampuan dan keterampilan menangani suatu kasus perselisihan industrial. Dalam rekrutmen hendaknya memasukkan komponen tes psikologi sebagai bahan pertimbangan manajemen."

"Penelitian ini akan mengkaji karakterislik potensi dan perkembangan perekonomian wilayah/regional dan keterkaitannya dengan karakteristik struktur tenaga kerja wilayah/regional. Wilayah yang dimaksudkan adalah pulau; (a) Sumatera, (b) Jawa, (c) Kalimantan, (d) Sulawesi, dan (c) Pulau lainnya. Pendekatan analisis yang digunakan adalah location quotient(LQ) dan shift share.Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah; (a) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah, (b) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif terhadap daya serap tenaga kerja wilayah, (c) Identifikasi sektor-sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian wilayah, dan (d) Identifikasi karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja wilayah.Hasil penelitian mencatat, secara umum sektor ekonomi "primer" memiliki keunggulan relatif di wilayah luar Pulau Jawa, Sementara itu di wilayah pulau Jawa tidak lagi memiliki keunggulan relatif. Di wilayah pulau Jawa sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" teridentifkasi sudah berkembang menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, Pulau Sulawesi memiliki perkembangan ekonomi yang tercatat relatif paling baik. Demikian juga di wilayah pulau Sulawesi ini beberapa sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah.Sektor pertanian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam menyerap kesempatan kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah luar Pulau Jawa. Sektor ini di wilayah Pulau Jawa teridentifikasi sudah bukan merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan dan penggalian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau lainnya.Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, restoran dan hotel, (e) Pengangkutan dan komunikasi, (1) Keuangan dan persewaan, serta (g) Jasa-jasa lainnya, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Jawa. Selain di wilayah Pulau Jawa, sektor-sektor; (a) Listrik, gas dan air bersih, (b) Bangunan, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lainnya, juga menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyeran tenaga kerja di wilayah Pulau Sulawesi.Sektor-sektor ekonomi antara lain; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, hotel dan restoran, (e) Keuangan dan persewaan, dan (f) Jasa-jasa lainnya, dapat dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Jawa. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai "core competency" ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. Wilayah Pulau Kalimantan, dapat mengembangkan sektor perlambangan dan penggaliannya sebagai "core competency" perekonomian wilayah. Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) Pertanian, (b) Perdagangan, hotel dan restoran, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lain, dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Sulawesi. Untuk wilayah Pulau Lainnya sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian wilayah, masih terbatas pada sektor "primer", yaitu sektor; (a) Pertanian, dan (b) Pertambangan dan penggalian.Karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional mengalami percepatan pertumbuhan yang "tinggi/cepat". Sedangkan di wilayah luar Pulau Jawa, pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada industri yang secara nasional mcnunjukkan percepatan pertumbuhan yang "lambat". Kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa relatif sulit untuk didapatkan, dan mengandung faktor kompetisi antar pencari kerja yang ketat. Permintaan akan tenaga kerja di wilayah Putau Jawa lebih besar danlatau lebih dominan pada tenaga kerja yang memitiki kualitas skill yang tinggi.Secara umum dapat dikatakan; krisis ekonomi yang terjadi, relatif tidak berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional bertumbuh "cepat". Demikian juga relatif berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di iuar wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan, kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang tumbuh "lambat" secara nasional.Berdasarkan pada temuan-temuan penilitian ini, pengembangan ekonomi di wilayah luar Jawa (Pulau Sumatera, Kalimatan, Sulawesi,dan Pulau Lainnya) ke depan hendaknya; (1) Tidak sampai meninggalkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai potensi "core competency" wilayah yang bersangkutan, karena sektor﷓sektor ekonomi ini memiliki keunggulan relatif wilayah, dan keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi di wilayah yang bersangkutan, (2) Harus ada kebijakan ekonomi yang memberikan peluang tumbuhnya sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier", sehingga dapat menarik arus investasi dan arus tenaga kerja dari wilayah Pulau Jawa, (3) Harus ada upaya yang optimal untuk meningkatkan kualitas skill angkatan kerja, sehingga lebih siap dan lebih mampu bekerja di sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan/atau "tersier"."

"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dari status kepegawaian dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan dengan pelatihan kepemimpinan transformasional sebagai intervensi. Samplenya merupakan karyawan PT QRS, sebuah perusahaan minyak dan gas multi nasional (status kontrak dan status permanen). Teknik sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Sampel berjumlah 221 karyawan dengan pembagian 100 orang merupakan karyawan kontrak dan 121 merupakan karyawan tetap. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik regresi moderasi menggunakan macro process Hayes pada SPSS. pearson product moments dan process macro hayes. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa status kepegawaian secara siknifikan memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan. Status kepegawaian tetap memberikan efek yang lebih besar dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap perubahan dibandingkan dengan status kepegawaian kontrak. Intervensi pelatihan kepemimpinan transformasional secara efektif meningkatkan pengetahuan paraa peserta terkait kepemimpinan transformasional.

 

 

 

---

The purpose of this study was to examine the effect of employment status role in moderating the relationship between transformational leadership and commitment to change with transformational leadership training as an intervention. Samples were contract and permanent employees of PT QRS, a multinational oil and gas company. This study used a accidental sampling technique to get 221 employees consisting of 100 contract employees and 121 permanent employees. The analysis technique used was moderation regression with Macro Process Hayes. Hypothesis test results showed that employment status significantly moderated the relationship between transformational leadership and commitment to change. Permanent status employment had higher effect than contract status employment. The result of transformational leadership training, as an intervention, was effectively improved the knowledges of all participants related to transformational leadership.

 

 

"

"ABSTRAKTujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan ekonomi makro terhadap inflasi dan distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Laju inflasi diukur dan perbedaan indeks harga umum dalam dua periode yang berbeda. Sedangkan distribusi pendapatan diukur dari rasio antara pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah dan pendapatan rumahtangga berpenghasilan tinggi. Dalam studi ini dilakukan analisis dampak perubahan dari tujuh buah instrumen kebijakan ekonomi makro, yaitu tarif, suku bunga deposito, rasio cadangan wajib, penawaran uang, pajak tak langsung, pajak penghasilan rumahtangga, dan upah. Model dalam studi ini memiliki beberapa ciri, antara lain: mempunyai konsistensi sektoral; mengandung persamaan tingkah laku; memberlakukan variabel harga secara endogen; mampu menjelaskan proses alokasi kegiatan ekonomi menurut institusi; mencakup beberapa keseimbangan parsial yang dikenal dalam model ekonomi makro, seperti: keseimbangan pasar barang, pasar tenagakerja, pasar uang, dan keseimbangan perdagangan luar negeri, sehingga berbagai kebijakan ekonomi makro pemerintah, seperti: kebijakan fiskal, moneter, dan upah dimungkinkan dianalisis dalam model; dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model memungkinkan harga untuk bervariasi secara babas. Model ini adalah hasil modifikasi dari studi Feltenstein (1984), Werin (1990), dan Lewis (1994). Untuk kasus Indonesia, studi ini cukup relevan dilihat dan beberapa aspek, antara lain, untuk menganalisis kebijaksanaan: (a) yang ditujukan untuk menekan laju inflasi; dengan rendahnya laju inflasi dalam negeri maka daya saing barang ekspor nonmigas di pasar dunia cenderung semakin meningkat; (b) yang berorientasi pada peningkatan perturnbuhan ekonomi; (c) penghapusan atau pengurangan tarif terhadap komoditi impor menurut sektoral yang pada umumnya ditujukan untuk mendorong agar industri-industri dalam negeri lebih kompetitif, melalui studi ini dapat diketahui manfaatnya dilihat dari aspek lain, khususnya terhadap inflasi dan distribusi pendapatan; (d) yang relevan memperbaiki kinerja pemerataan yang sedang digalakkan pemerintah saat ini; (e) pemberdayaan fungsi pajak untuk tidak hanya sebagai sumber penerimaan pernerintah semata tetapi untuk tujuan penstabilan dan perbaikan kinerja distribusi pendapatan; (f) pemberdayaan instrumen kebijakan moneter dalam menunjang peningkatan efisiensi kegiatan sektor keuangan; dan (g) yang mendukung penentuan harga yang diarahkan semakin besar kepada mekanisme pasar. Dari hasil studi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan:1.Beberapa kebijakan yang dianalisis dalam studi ini selain dapat menekan laju inflasi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: penurunan tarif, pengurangan pajak tak langsung, dan progresifitas pajak penghasilan.2.Kebijakan kedua adalah yang memberikan dampak menekan laju inflasi dan yang berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib.3.Sedangkan kebijakan lainnya memberikan dampak bervariasi terhadap inflasi dan distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: a) peningkatan penawaran uang dapat memacu inflasi dan berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan; b) peningkatan upah secara serentak pada semua status tenaga kerja dapat meningkatkan laju inflasi tetapi tanpa perbaikan terhadap distribusi pendapatan; c) peningkatan upah yang terfokus pada tenaga kerja kasar tidak berpengaruh pada laju inflasi tetapi berdarnpak positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan; dan (d) menghapus pajak penghasilan pada semua kelompok rumahtangga tidak memberi dampak pada laju inflasi dan distribusi pendapatan.Dalam menghubungkan berbagai hasil studi di atas dengan upaya dalarn perumusan kebijaksanaan perlu diperhatikan beberapa keterbatasan studi, antara lain: (i) fenomena ekonorni saat ini (tahun 1997) sangat jauh berbeda dengan fenomena ekonomi pada tahun 1993 yang digunakan sebagai basis data dalam model, khususnya dengan adanya krisis moneter yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia; (ii) konstruksi model masih sangat sederhana dan masih belum menjangkau faktor-faktor non-ekonomi yang seyogianya dipertimbangkan dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi; (iii) karena data tidak tersedia, maka beberapa parameter dalam model diestimasi menggunakan metode non-survey, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil studi; (iv) cakupan kegiatan ekonomi dalam model masih terbatas pada sektor formal, dan belum mencakup sektor informal; serta (v) hasil kalkukasi model masih mengandung bias sebesar 2% dibandingkan dengan data aktual.Dari hasil studi ini dapat ditarik beberapa saran kebijakan ekononu, antara lain:(1) Upaya untuk menurunkan tarif secara umum mungkin perlu didorong lebih cepat dari jadual yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini didulcung oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa penurunan tarif dapat menekan laju inflasi dan pada saat bersamaan memperbaiki distribusi pendapatan;(2) Studi ini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tujuannya, antara lain, untuk mengendalikan laju inflasi, tetapi ternyata berdarnpak negatif terhadap distribusi pendapatan, seperti peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang lebih hati-hati pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut agar tidak memberi kesan bahwa kebijakan-kebijakan ekonorni makro kita mengabaikan pemerataan.(3) Kebijakan upah menunjukkan bahwa harus ada pembedaan perlakuan terhadap berbagai status tenagakerja, dan tidak dilakukan secara umum. Hal ini dapat menjadi masukan dalam penetapan gaji buruh untuk lebih memperhatikan pada status tenagakerja. Masukan ini didukung oleh hasil studi ini yang secara khusus menunjukkan bahwa peningkatan upah yang terfokus kepada tenagakerja kasar juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan tanpa mempengaruhi inflasi.(4) Dalam reformasi sistim perpajakan lebih lanjut mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi pajak tak langsung dan peningkatan progresifitas perpajakan. Karena studi ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak hanya memperbaiki distribusi pendapatan tetapi dapat menekan laju inflasi.Sekalipun model dalam studi ini teiah memenuhi syarat yang dipandang relevan untuk analisis inflasi dan distribusi pendapatan, tetapi tidak berarti bahwa tanpa kelemahan. Kelemahan-kelehaman tersebut yang dapat dijadikan bahan pernikiran mengenai studi sejenis di masa depan, antara lain, yaitu: (a) studi Mahi (1996) menunjukkan bahwa dalam model komputasi keseimbangan umum, variabel penawaran tenagakerja dapat diperlakukan sebagai variabel endogen, sehingga interaksi penawaran tenagakerja dapat tertangkap dalam model, ini tidak dilakukan dalam model ini; (b) dalam studi ini analisis portfolio harta uang rumahtangga masih terbatas pada dua bentuk, yaitu dalam tabungan deposito dan dalam uang tunai. Dalam situasi saat ini, pilihan portfolio rumahtangga cukup banyak, seperti: asuransi, saham, reksa dana, obligasi pemerintah, obligasi luar negeri, valuta asing, dan berbagai surat berharga lainnya. Jika unsur-unsur tersebut tercakup dalam model, maka dalam struktur model perlu disisipkan pasar bursa, pasar valuta asing dan pasar surat-surat berharga, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Integrasi pasar bursa, valas, asuransi, dan berbagai pasar surat berharga lainnya dalam model, dapat dijadikan sebagai salah satu topik studi lanjutan; Dan (c) model komputasi keseimbangan umum dalam studi ini adalah model statis. Jika struktur model disusun menjadi model dinamis dengan memperlakukan waktu sebagai salah satu variabel, maka penggunannya untuk analisis kebijakan ekonomi akan lebih baik lagi."