Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya untuk mengisi research gap terkait employee advocacy pada konteks organisasi pemerintah dengan menguji model komunikasi terkait faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan pegawai organisasi pemerintah yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan tindakan advokasi di media social dengan pertimbangan mediator Employee Organization Relationship (EOR). Survei online dilakukan terhadap 338 pegawai Kementan yang menggunakan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang dapat memfasilitasi kesediaan pegawai dalam melakukan tindakan advokasi di media sosial adalah : Individual motif (Altruism dan Enjoyment), EOR, Transparansi Komunikasi, Employee Empowerment, Identifikasi Organisasi dan Social Media Engagement. Sementara EOR tidak terbukti menjadi mediator dalam penelitian ini. Untuk itu upaya organisasi melalui praktik komunikatif organisasi dan pendekatan manajemen hubungan dalam mempromosikan motif individu, dapat mengarah pada advokasi pegawai di media sosial. Secara praktis, bukti empiris yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan terkait penerapan employee advocacy pada instansi pemerintah untuk memberikan dampak signifikan bagi komunikasi publik.

---

This thesis attempts to fill the research gap related to employee advocacy in the context of government organizations by testing a communication model concerning factors that are suspected to have a significant relationship with the willingness of government employees, specifically at the Ministry of Agriculture, to engage in advocacy actions on social media, with consideration of the mediator Employee-Organization Relationship (EOR). An online survey was conducted with 338 Ministry of Agriculture employees who use social media. The research results indicate that the variables significantly influencing employee advocacy, both directly and indirectly, are: Individual Motives (Altruism and Enjoyment), EOR, Communication Transparency, Employee Empowerment, Organizational Identification, and Social Media Engagement. Organizational efforts through communicative practices and relationship management approaches to promote individual motives can lead to employee advocacy on social media. Practically, the empirical evidence generated can serve as a foundation for decision-making regarding the implementation of employee advocacy in government institution to have a significant impact on public communication."

"Tesis ini berupaya untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mereplikasi penelitian terdahulu terkait perilaku komunikasi pegawai (Employee Communication Behavior) berupa megaphoning yakni pembagian informasi secara sukarela pegawai tentang pencapaian organisasi (megaphoning positif) dan kelemahan organisasi (megaphoning negatif) pada instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada situasi krisis. Penelitian ini berdasarkan komunikasi organisasi dalam membangun dan memelihara hubungan yang dapat memengaruhi perilaku publik yakni perilaku pegawai sebagai publik internal. Karena komunikasi saja tidak dapat menjamin hubungan yang baik dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang dapat membangun hubungan secara menyeluruh. Strategi manajemen hubungan dalam penelitian ini berupa keaslian organisasi (organizational authenticity), pemberdayaan pegawai (employee empowerment), kualitas hubungan pegawai organisasi (employee-organization relationship) untuk membangun hubungan antara organisasi dan pegawai. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang menguji tentang Employee Communication Behavior pada lembaga pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada pegawai di Sekretariat DJP, sebanyak 202 data terkumpul untuk diolah menggunakan metode SEM-PLS. Hasilnya, variabel yang memiliki keterkaitan signifikan dengan megaphoning positif maupun negatif secara langsung ialah organizational authenticity dan employee-organization relationship. Sedangkan employee empowerment tidak signifikan secara langsung berkaitan dengan megaphoning positif maupun negatif. Employee-organization relationship terbukti signifikan memediasi hubungan organizational authenticity dan employee empowerment dengan megaphoning positif maupun negatif.

---

This thesis attempts to fill the gap in the literature by replicating previous research to employee communication behavior, megaphoning, the voluntary sharing of information by employees about organizational achievements (positive megaphoning) and organizational weaknesses (negative megaphoning) in government, the Directorate General of Taxes (DJP) in crisis situations. This research is based on organizational communication in building and maintaining relationships that can influence employee behavior as internal public. Communication cannot guarantee a good relationship in long term, a strategy is needed that can build relationships as a whole. The relationship management strategy in organizational authenticity, employee empowerment, and the quality of employee-organization relationships to build relationships between the organization and employees. This research was conducted because no one had tested employee communication behavior in government institutions. This research using a quantitative approach through a survey of employees at the DJP, 202 data were collected to be processed using the SEM-PLS method. Variables that have a significant relationship with positive or negative megaphoning directly are organizational authenticity and employee-organization relationship. Meanwhile, employee empowerment is not directly related to megaphoning positive or negative. Employee-organization relationship is proven to significantly mediate the relationship between organizational authenticity and employee empowerment with megaphoning positive and negative."

"Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi. Besarnya harapan publik kepadanya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberantas korupsi di negeri ini, membuat para pendiri KPK mendesain lembaga ini dengan kewenangan dan UU khusus. Realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembuatan keputusan di lembaga dan organisasi kepegawaian Wadah Pegawai KPK. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang diperkenalkan oleh Poole dan DeSanctis yang diadaptasi dari teori strukturasi oleh Anthony Giddens; peneliti mendapatkan interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sebuah organisasi kepegawaian yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan KPK. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di organisasi kepegawaian pada sebuah Lembaga Negara berbentuk Komisi dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dengan potret tersebut peneliti menganalisis structural features, other sources of structure serta group’s internal system yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen WP-KPK berinteraksi dengan struktur dalam sistem politik dan birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure yang menghasilkan emergent source of structure dan menggunakannya sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial berikutnya. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan oleh para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable dan committed.

---

The Corruption Eradication Commission (CEC) was born as the child of the reform. The high public expectations to the commission as an independent state institution in combating corruption in this country, made the founders of the KPK design this institution with special authority and law. This reality affects the social interaction that occurs in the decision-making process at the KPK's Employee Organization and staffing organizations. By using the Adaptive Structuration Theory introduced by Poole and DeSanctis which was adapted from structuration theory by Anthony Giddens; researchers get the social interaction that occurs in the structuration process, namely how the structure is produced and reproduced in a staffing organization that is part of the KPK institutional system. At AST, it is emphasized that the critical edge is in the decision-making process that provides opportunities for all members of the organization to participate in expressing ideas. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration in the staffing organization at a State Institution in the form of a Commission in political order and government bureaucracy. Data collection is done by in-depth interviews with agents who play an active role in social interaction. With this portrait the researcher analyzes the structural features, other sources of structure and the group's internal systems that influence the process of social interaction. This study found that when WP-KPK agents interact with structures in political and bureaucratic systems, they take appropriation of structure actions that produce emergent sources of structure and use them as additional structures in subsequent social interactions. The decision making process that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This shows that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable and committed.

Keywords: Adaptive Structuration Theory, structure, agent, appropriation, employee organization"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge sharing behavior, employee organization relationship dan employee creativity terhadap innovative behavior pada karyawan tetap BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat. Serta pengaruh pengaruh knowledge sharing behavior dan employee organization relationship terhadap employee creativity. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan tetap di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat dengan total sampel sebanyak 184 responden. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari knowledge sharing behavior, employee organization relationship dan employee creativity terhadap innovative behavior. Serta terdapat pengaruh signifikan dari knowledge sharing behavior dan employee organization relationship terhadap employee creativity.

---

This study aims to determine the effect of knowledge sharing behavior, employee organization relationships and employee creativity on innovative behavior on BPJS Permanent Employees at the Head Office. And the influence of the influence of knowledge sharing behavior and employee organization relationships on employee creativity. The data collection technique used was a survey by distributing questionnaires to permanent employees at the Central BPJS Employment Office with a total sample of 184 respondents. Hypothesis testing is done by using multiple regression analysis. The results of this study indicate that there is a significant influence of knowledge sharing behavior, employee organization relationships and employee creativity on innovative behavior. And there is a significant influence of knowledge sharing behavior and employee organization relationships on employee creativity."