Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Idha Rachmani
"
ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1061/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana ...
"
2017
T47629
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Claudia Anastasya
"
Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat melakukan pelanggaran apabila tidak berpedoman kepada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Salah satu pelanggaran Notaris yang terjadi adalah penahanan sertipikat milik kliennya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pembatalan PPJB, serta telah selesainya pengurusan IPPT. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum serta tanggung jawab Notaris sehubungan dengan adanya penggelapan sertipikat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan analisis ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50207
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riko Regina Putra
"
Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perbuatan pidana yang dilakukannya dan bagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, berdasarkan studi kasus. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47325
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sahetapy, Rama Putra
"
ABSTRAK
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam ...
"
2018
T49531
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tamara Ratnasari Thioris
"
Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa depan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mazaya Dhiyanadira
"
Artikel ini membahas kasus tindak pidana penggelapan yaitu kasus penggelapan upah; insentif; bonus dan tantiem pekerja di PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN yaitu PT Y yang memberikan pelayanan dan jasa pengeboran minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Kasus ini dilakukan oleh seorang pekerja outsourcing dengan inisial GPP. GPP melakukan penggelapan dengan modus memasukkan rekening bank fiktif serta bonus fiktif saat pengajuan upah pekerja, dan uang yang digelapkan tersebut ia ...
"
Depok: Univesitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Deasyna Alyssa Putri Sukandar
"
Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang asuransi mengajukan pembatalan polis asuransi tanpa persetujuan tertanggung dan pialang asuransi pada kasus ini tidak menyalurkan premi asuransi kepada penanggung dan menahan premi asuransi tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Angelina
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh
notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana
tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB
ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan
BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandang
hukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan
BPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39037
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nareswari Anjani Putri
"
[ABSTRAK
Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya
perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan
ini membahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan
jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait penggelapan sertipikat. Metode
dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya
peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan
bahwa jasa yang diberikan oleh ...
"
2015
T43967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Grace Anggreini
"
ABSTRAK
Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana kewenangan Notaris dalam penyimpanan ataupun pengecekan sertipikat tanah dan bagaimana analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kasus tersebut. ...
"
2018
T49459
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
