Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melakukan hubungan fisik dalam bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan akan diukur dari tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diperhitungkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jabatan, penghasilan, status pernikahan, status pernikahan orang tua, gaya hidup, tingkat kebebasan bergaul, pernah patah hati atau tidak, mempunyai masalah finansial atau tidak, tingkat kejenuhan, self image, need for acceptance, tingkat kepuasan hidup, tingkat berahi, dan tingkat kerohanian. Dengan menggunakan metode CHAID akan direduksi faktor-faktor yang diduga signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan juga profil orang-orang yang memiliki tingkat kecenderungan tinggi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian faktor-faktor tersebut akan diperiksa dengan metode perbandingan dua model regresi. Selain itu, akan dilihat juga apakah faktor-faktor tersebut berbeda antara pria dan wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah tingkat kerohanian, tingkat kebebasan bergaul, tingkat berahi, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara pria dan wanita berbeda. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan pada wanita, sedangkan pada pria tidak mempengaruhi.

---

Fornication is sexual intercourse between two people who are not married to each other. Fornication will be measured from the level of tendency of fornication. In this study, the factors which be used as factors that influence the level of tendency of fornication are the level of education, age, occupation, income, marital status, parental marital status, life style, level of free sex, broken heart, financial problem, level of burnout, self image, need for acceptance, level of life satisfaction, level of desire, and spirituals level. The significant factors that influence the tendency of fornication will be searched by CHAID Method. In addition, the significant factors on men and women will be compared using the comparing two regression method. The result showed that the significant factors that influence the tendency of fornication are spiritual level, the level of free sex, the level of libido, and level of education. Factors that influence the tendency of fornication between men and women are different. The level of education affects the tendency of fornication in women, whereas in men does not affect.

"

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."