Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-commerce diartikan sebagai mekanisme bisnis dengan menggunakan media elektronik. Perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peluang untuk mengenakan pajak atas transaksi ini sangat besar terutama Pajak Konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun sampai dengan saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN Tahun 2000, belum mengatur secara jelas tentang bagaimana sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi ini. Pada beberapa negara seperti Irlandia, Inggris, Australia dan Singapura secara khusus telah membuat aturan mengenai transaksi ini.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan substansi ekonomi transaksi e-commerce. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu staf Sub Direktorat PPN Jasa dan Kepala Sub Direktorat Aplikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat E-Business pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem dan pemungutan pajak, teori PPN, prinsip pemajakan, dan konsep penyerahan. Sebagai perbandingan, dilakukan studi pustaka terhadap beberapa negara untuk mengetahui bagaimana negara-negara tersebut memperlakukan transaksi e-commerce dalam ketentuan PPN-nya. Bagaimana negara tersebut melakukan identifikasi atas obyek, subyek dan saat terutangnya dan bagaimana prosedur administrasinya. Berdasarkan penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan terutama UU PPN Tahun 2000 dan UU KUP Tahun 2007. Ketentuan pengenaan PPN diperkuat juga dengan dikeluarkannya aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang intinya mengatur masalah penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan pengaturan pelaku transaksi e-commerce. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi.The term e-commerce is defined as a business mechanism using electronic media. It is shown that e-commerce develops significantly year by year along with the development of information technology. Although, the possibility to impose consumption tax namely Value Added Tax (VAT) on such transaction is very high. However, until now, the Indonesian VAT Law ( Law Number 18 Year 2000) has not clearly ruled the system and procedure of it. In some countries, as a comparison, such as Ireland, United Kingdom (UK), Australia and Singapore, VAT already apllied to this transaction. This thesis is drawn up pursuant to reseach by using qualitative approach with analyzes descriptive methode. The aim of this research is to describe the economic substance of e-commerce transaction for impose VAT purpose. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials of Directorat General of Taxes and Sub Directorate of Politic, Law and Security Application on Departement of Information and telematics. Theoretical reference applied is tax collection and tax system theory, VAT theory, taxing principles, and supplies concept. As a comparison, bibliography study and site research is done to certain country to describe how their VAT regualation treating e-commerce taxation. How they identify the object, person, tax due and it?s administration procedure.

According to this research, Indonesia is still enable to impose VAT on e-commerce transaction pursuant to taxation law, that is VAT Law and The General Tax Provisions and Procedures Law, and trenghtened with The Law of Information and Electronic Transaction (Law Number 11 Year 2008) that arrange of using electronic document, digital signature, and the arrangement of the persons who involve in electronic transaction (e-commerce). Therefore, it is advisable to Directorate General of Taxes in order to make a clear and comprehensive regulation about e-commerce transaction, especially in making system and procedure for taxing VAT on e-commerce transaction base on certainty principle, ease of administration and low cost by using technology."

"Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing), serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya. Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak.Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana, jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing pihak.

---

Policy of centralization of VAT reporting by using electronic media released by Directorate General of Taxation as follow-up from applying of rule of the submission of SPT (Tax Advice Form) by online. This rule enhances the rule which have preexisted before, so that gives the more choice to taxpayer to do their tax obligations. Its target is to improve service to taxpayer by making simpler in tax administration and procedure.

This research is to compare between policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) against without using electronic media (e-filing), and know whether do policy released by Directorate General of Taxation can simplify tax administration for both taxpayer and also Directorate General of Taxation. In order to answer problems and reach the goal of this research, theory that used in this thesis among such as theory, about public policy, four maxims theory, e Government and theory about public service.

Research methodologies which is used in this thesis is qualitative and descriptive, and using source of primary data in the form of interview with persons who have responsibility in implementation of centralization of VAT

Reporting by using electronic media (e filing) and also secondary data in the form of regulations, books and literature related to the topic.

The result of this research is that policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) represents addition of rule which have preexisted, with a few difference of treatment among both. This policy represents facility provided by Directorate General of Taxation to taxpayer submitting SPT VAT by online (e- filing). Mechanism and procedure of centralization of submitting VAT by using electronic media is simpler than without e-filing. With the centralization of place to report VAT by using electronic media, both taxpayer and Directorate General of Taxation get the benefit, that is decreasing clerical work of documentation and administration in order to execution of obligation of taxation, because the delivery of data conducted centrally and sent "real time" and online by exploiting information technology had by Directorate General of Taxation.

The development of information technology by Directorate General of Taxation in order to simplify the tax administration can be told as one of the implementation of e-Government with aim to serve the taxpayer more easily. So that the taxpayer is easier in executing its obligation, and in the end it can improve voluntary compliance of the taxpayer.

To give maximal benefit for both taxpayer and Directorate General of Taxation, the Directorate General of Taxation have to realize that as governmental institution, one of their duty is to give better service to taxpayer not only by providing medium in the form of a set simple policy, clear, and easy to be comprehended and executed but also not oppose against to other policy. For that reason, professional attitude, commitment and active role from all related party in Directorate General of Taxation is needed."

"Writing for Television, Radio, and New media has been the leading work in its field for more than fifty years. Its frequently updated revisions, including the eleventh edition, combine the best principles and examples of the past with those of contemporary practice. Its thorough coverage of concepts, approaches, and techniques concentrates on the key media formats of commercials; news and sports; documentaries; reality programs; talk shows; interviews; music programs; corporate, educational, and children's formats; and drama and sitcoms. The text also presents basic information that writers need to know about production techniques, demographics, copyrights, and career opportunities. New material on social media allows today's students to understand the continued importance of clear writing and shows them how their digital skills can transfer to career opportunities"

"Kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyaluran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik individu, penggunaan media cetak dan elektronik dengan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Kebiasaan Baru (AKB). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-sectional menggunakan sampel pada keluarga di wilayah kota Tangerang dengan jumlah 120 orang yang diambil menggunakan purposive sampling . Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Squaremenunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan promosi dari media cetak dan elektronik terhadap kepatuhan terhadap kesehatan protokol kesehatan dengan nilai p < 0,05. Hasil analisis multivariat menggunakan regresi logistik untuk melihat variabel yang paling berhubungan dengan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan menunjukkan bahwa variabel usia, pendidikan, dan promosi kesehatan dengan media elektronik hubungan yang paling kuat terhadap kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dengan nilai p- valueuji wald (Sig) < 0,05. Peningkatan intervensi promosi menggunakan media elektronik diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan perilaku kepatuhan terhadap perilaku sehat dengan memperhatikan karakteristik, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

---

Mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik individu, promosi kesehatan menggunakan media cetak dan elektronik dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional dengan menggunakan sampel 120 keluarga di wilayah kota Tangerang, diambil dengan menggunakan purposive sampling. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan promosi kesehatan menggunakan media cetak dan elektronik terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dengan p value < 0,05. Hasil analisis multivariat menggunakan regresi logistik untuk melihat variabel yang paling berhubungan dengan kepatuhan protokol kesehatan menunjukkan bahwa variabel usia, pendidikan, dan promosi kesehatan dengan media elektronik memiliki hubungan paling kuat dengan kepatuhan protokol kesehatan dengan p-value uji Wald . (Sig) < 0,05. Peningkatan intervensi promosi kesehatan dengan menggunakan media elektronik diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kepatuhan berperilaku sehat dengan memperhatikan karakteristik usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan"