Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deplu RI adalah salah satu instansi vital pemerintah yang memilik tugas penting untuk menjalankan diplomasi luar negeri RI. Namun dalam menjalankan tugas tersebut Deplu RI belum bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi SI/TI untuk mendukung pencapaian tugasnya tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dicoba untuk membangun sebuah rencana strategis sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi Deplu RI. Proses perencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja perencanaan strategis sistem informasi oleh Ward & Peppard. Untuk melengkapi metodologi tersebut tersebut akan digunakan pola umum perencanaan strategis sistem informasi instansi pemerintah sebagai patokan dalam penyusunan dokumen rencana pengembangnya.Dari hasil penelitian ini ditemukan sejumlah portofolio aplikasi yang strategis dan memiliki potensi yang sangat bermanfaat untuk dijadi kan sebagai panduan dalam rencana pengembangan sistem informasi di Deplu RI. Selain itu juga ditemukan beberapa perubahan dalamstruktur organisasi Deplu RI yaitu perlu di tingkatkannya status bidang pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI (PPSI) menjadi pusat pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI mengingat posisi SI/TI yang sangat vital dalam mendukung kesuksesan visi dan misi Deplu RI.Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia is one the vital indonesian government institution to do diplomatic mission. But until now, Dept. of Foregin affair has not using maximum ability of IS/IT to support their mission. Because of that this paper will to try to make use of IS/IT as the driver to achieve Dept of Foreign affair goal and mission by inventing the strategic planning of information system that is fit and appropriate for Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia. Planning is conducting by using methodology from Ward and Peppard, SISP Framework. The methodology uses a general pattern analysis approach to look at the relationships among all of the planning ?core elements? as well as the strategic goals and objectives. To complement the result we are comparing different strategic information system planning from various govenrment agency in the state and abroad to find a generic pattern in building IS/IT document.

The result of the research is some application portfolio that has strategic and potential value to the Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia as guideline to develop their IS/IT. Another result is the need for upgrading their IT unit to a higher level so they have more power and strenght to enforce IS/IT policy in Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate"

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik. Aplikasi e-planning dalam bentuk aplikasi RKA-KL, dikenal sebagai aplikasi Renja, dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan aplikasi e-budgeting dalam bentuk aplikasi RKAKL dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kedua aplikasi ini menggunakan basis data offline dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan, terkait dengan data, siklus, dan struktur. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di mana produk dari peraturan ini adalah aplikasi Krisna, sebagai alat sinkronisasi antara aplikasi RKA-KL dan aplikasi RKAKL, dan sebagai sistem informasi terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran. Dengan mengambil lokus penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam perspektif model Edwards III adalah sebagai berikut: (1) Faktor komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam internal Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun ke mitra di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dengan Kementerian PPN/Bappenas; (2) Mayoritas sumber daya yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memahami dan terampil dalam pengoperasian aplikasi, pembagian kewenangan yang tepat, informasi yang mudah diakses, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; (3) Disposisi (sikap) pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi, tidak adanya penolakan oleh pelaksana kebijakan, dan kesamaan sikap dalam implementasi kebijakan ini (4) Struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan.

---

This thesis discusses the implementation of synchronization planning and budgeting policies using electronic applications. The e-planning application in the form of an RKA-KL application, known as the Renja application, was built by the Ministry of PPN / Bappenas, and the e-budgeting application in the form of the RKAKL application was built by the Ministry of Finance. Both of these applications use offline databases and are not connected to each other, giving rise to inconsistencies, related to data, cycles, and structures. The Government has enacted Government Regulation Number 17 of 2017 concerning Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process, where the product of this regulation is the Krisna application, as a synchronization tool between RKAKL applications and RKAKL applications, and as an integrated information system of planning and budgeting. By taking a research locus at the Ministry of Communication and Information Technology, this research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in-depth interviews and secondary data. The results obtained in this study state that the implementation of planning and budgeting synchronization policies in the perspective of the Edwards III model are as follows: (1) Communication factors have been running well, within the Ministry of Communication and Informatics internally as well as partners outside the Ministry of Communication and Information, such as with the Ministry of PPN / Bappenas; (2) The majority of resources owned have met the needs of policy implementation. Human resources who understand and are skilled in the operation of applications, the right division of authority, easily accessible information, adequate facilities and infrastructure; (3) Disposition (attitude) of implementing policies has supported implementation, there is no rejection by implementing policies, and similarity of attitudes in implementing this policy (4) The existing organizational structure is in accordance with the needs of policy implementation."

"Teknologi informasi diharapkan berperan besar dalam pembangunan demokrasi bangsa disebabkan karena biaya implementasi yang murah, penyajian informasi yang cepat, jangkauan yang luas serta bebas sensor yang memungkinkan informasi yang diterima bersifat transparan. Lahirnya Instruksi Presiden No. 312003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Secara Elektronik (E-Government) menunjukkan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini, pemerintah selalu mendominasi, menemukan apa yang menjadi "kebutuhan dan bagaimana seharusnya publik"dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini.Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomipolitik media untuk melihat hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber days, termasuk sumber daya komunikasi. Untuk lebih melihat ke dalam mengenai latar belakang hsitoris lahirnya kebijakan, akses publik terhadap kebijakan dan pertarungan yang terjadi digunakan teori konstruksi realitas sosial.Pada tataran metodologis, secara ontologis, penelitian ini melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dibentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik. Secara epistimologis, dalam penelitian ini, peneliti melalui proses yang interaktif menggali malma-makna realitas yang tersembunyi. Sedang secara aksiologis, penelitian ini melihat nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian talc terpisahkan dari penelitian. Terakhir, asumsi metodologis, penelitian bersifat partisipatif dengan mengutamakan analisa komprehensif, kontekstual dan analisa multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial.Data dalam penelitian ini mencakup berbagai data primer dan sekunder dalam berbagai tingkatan informasi: analisa dokumen, wawancara mendalam dan unstructure observation. Data yang didapat baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi tidak terstruktur diinterpretasikan dalam perspektif Critical Political-Economy (Ekonomi-Politik Kritis) dengan varian konstruktivisme.Dari hasil penelitian, konstruksi realitas sosial kebijakan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) yang dikaitkan dengan akses informasi publik, terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak lahir begitu saja. Demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan rencana strategisnya merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut.Dalam proses internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi mengkonstruksi realitas kebijakan pengembangan e-government ini, lahirnya kebijakan juga merupakan sebuah pertarungan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan, ideologi dan agenda politik masing-masing. Berdasar penelitian relasi kekuasaan antara kebijakan dengan negara, publik dan market (pasar), meski rejim authoritarian corporatism tumbang, terlihat bahwa state masih mendominasi karena kekuatan politik dan ekonorni yang berlebih Kalaupun terjadi pengurangan state regulation, hal itu ekspansi market regulation yang intervensinya diawali oleh negara.Akhimya, dari berbagai temuan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan bagaimana penelitian berikut seharusnya dilakukan serta, pada tataran implementasi, perlunya perhatian terhadap perubahan tindakan pelaku penyelenggara negara dan sumberdaya pendukung dalam pengembangan layanan e-government. Dan tak ketinggalan, perlunya memberikan penyadaran dan pemberdayaan pada publik agar publik mengetahui hak-haknya atas informasi."

"Tesis ini membahas mengenai maturity level sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kemenristekdikti menempati peringkat terakhir dalam penilaian e-Government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2016. Padahal seharusnya Kemenristekdikti menjadi motor utama dan acuan bagi lembaga kementerian lain dalam pelaksanaan e-Government (SPBE) di Indonesia sehingga tentu dapat dilihat bahwa SPBE belum menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan maturity level SPBE berdasarkan indikator pada five level maturity level model menurut UN/ASPA (2002) dan faktor-faktor menurut Yong (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, pengisian kuesioner, dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturity level SPBE pada Kemenristekdikti masih berada pada tahap ketiga yaitu interactive dimana terdapat lima faktor di dalamnya yaitu support, capacity, value, leadership, dan organization. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the maturity level of an electronic-based government system (SPBE) at the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti). This research departs from the problem where the Ministry of Research, Technology and Higher Education last ranked in the assessment of e-Government Indonesia (PeGI) conducted by the Ministry of Communication and Information in 2016. Eventhough, Kemenristekdikti should be the main motor and reference for other ministry agencies in implementing e-Government (SPBE) in Indonesia so it can be seen that SPBE has not been a top priority. This study aims to describe the state of SPBE maturity level based on indicators at the five level maturity level model according to UN/ASPA (2002) and factors according to Yong (2003). This study uses a postpositivism approach by collecting data through in-depth interviews, filling out questionnaires, and studying documentation on related literature. The results of the study indicate that the SPBE maturity level in Kemenristekdikti is still in the third stage, namely interactive where there are five factors in it, namely support, capacity, value, leadership, and organization. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this study."

"In two parts, this expert guide from ALA's Government Documents Round Table (GODORT) provides the necessary resources librarians can use to connect patrons to specific information via government sites and electronic documents.Managing and providing access to the ever-expanding wealth of electronic government information now available presents a significant challenge for librarians, even those who are government documents specialists.In two parts, this expert guide from ALA's Government Documents Round Table (GODORT) provides the necessary resources librarians can use to connect patrons to specific information via government sites and electronic documents.In part one, the contributing authors discuss historical contexts and contemporary issues of electronic government collections. In part two, they give practical guidance for implementing and improving services.Deftly edited by Andrea Morrison, this book: navigates the local, state, federal, and international e-government landscape; provides in-depth description and examples for cataloging electronic government documents; suggests outreach methods for sharing resources internally and externally; and recommends practical tips for keeping up with electronic government information. Libraries of all types will find this comprehensive book a very useful bridge to serving more patrons through electronic government collections. Offering sound advice for anyone who is or should be working with government documents, this book is especially useful for reference, map, digital, and technical services librarians."