Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Dian Lestari
"
Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35385
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indri Sukma Gumanti
"
Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan tetapi juga dapat merugikan pihak lain apabila di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti halnya dalam kasus yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28019
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fiqi Fatichadiasty
"
ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum
administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas
pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks
putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut
Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan
dari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidak
dilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait ...
"
2020
T54430
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gerrid Williem Karlosa Reskin
"
Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alrido Ahmad Hidayatullah
"
Penelitian ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aska Laksamana Putera
"
ABSTRAK
Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya
semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relativ mudah
dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan
eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan
eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan
hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau kelemahan yang dapat
menunda atau menggugurkannya bagi yang hendak mengingkarinya, seperti halnya
dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah akibat
hukum atas perbedaan perhitungan jumlah hutang ...
"
2008
T36927
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ali Reza Mahendra
"
Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Furqoniah Hayati
"
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
