Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi perekonomian yang semakin global, Pemerintah menginginkan BUMN-BUMN memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi di antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Kebijakan untuk mendorong terjadinya Sinergi BUMN tersebut, saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-15/MBU/2012. Sinergi yang dimaksud dalam peraturan tersebut pada dasarnya adalah dorongan untuk saling melakukan penunjukan langsung di antara BUMN, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya. Terhadap hal tersebut, KPPU menilai Kebijakan Sinergi BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang utamanya tercermin dalam putusan dan saran atas perkara nomor 07/KPPU-I/2013.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha terhadap Kebijakan Sinergi BUMN. Guna menjawab hal tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan pembatasan studi pada industri jasa teknologi informasi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian non-doctrinal legal research, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara melakukan perhitungan konsentrasi industri. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa secara material Kebijakan Sinergi BUMN memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak terhadap kompetisi ataupun efisiensi. Kendati demikian, oleh karena secara legal formal Kebijakan Sinergi BUMN tetap dapat dilakukan maka diperlukan beberapa perbaikan dalam aturan pelaksanaannya sehingga Kebijakan Sinergi BUMN menjadi tidak berpotensi merugikan persaingan secara luas. Adapun dari pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada industri jasa teknologi informasi khususnya pasar data center services, Kebijakan Sinergi BUMN dapat berpotensi membatasi persaingan. Hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan kinerja pelaku usaha pesaing, meningkatnya penguasaan pasar dan rendahnya efisiensi Perusahaan Terafiliasi BUMN.

---

In the face of an increasing global economy, Government wants State-Owned Enterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal, Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs, its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy to encourage business synergy between SOEs is implemented by the Government through SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy that stipulated in the minister regulations is basically to permit and encourage procurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commission considers such kind of policy is against to the principles of competition. Such consideration was mainly reflected in the Commision?s verdicts and suggestion on case number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrust economic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this research performed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited to the information technology services industry. Qualitative data was analyzed by using non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzed by calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, it can be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that can influence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policy still can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensure that implementation of the policy will not harm competition. From the quantitative data processed, it can be known that competition in information technology services industry in particular market of data center services is potentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from the performance of the competitors as well as market share and efficiency of Affiliated Companies of the SOE."

"Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa produk regulasi yang memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan berupa aturan yang limitatif bahkan menjadi entry barrier terhadap peritel modern. Pada tesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, juga membahas adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil pada sektor ritel di wilayah DKI Jakarta pada khususnya menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu fasilitatif dan protektif. Untuk pengeculaian terhadap usaha kecil dari penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil sebagai salah satu pilar pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sesuai dengan amanat Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sedangkan terkait penerapan perlindungan hukum, permasalahan persaingan usaha pada sektor ritel di DKI Jakarta adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap regulasi pada sektor ritel khususnya pengaturan zonasi terkait pendirian ritel modern dan jam operasional ritel modern. Masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi yang ada berimplikasi terhadap persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional di wilayah DKI Jakarta. Selain hal tersebut masih terdapat celah dalam pengaturan perpasaran swasta di wilayah DKI Jakarta dimana belum up date terkait munculnya jenis Toko Modern dengan format yang baru.

---

Legal protection for small business was commanded by UUD 1945 Article. 33, 4th amendment which sentence that The national economy is provided based on on economic democracy with the principles of community, efficiency with the fairness, sustainability, environmental view, reliant also keep the balances of national progress and national economic unity.Retail take a big portion on national economics. Legal protection for the sector held by regulation which give protection to the small business and limitate modern retail. The other side this kind of regulation not proper with the principle of fair competition which promote efficiency and open maket. This thesis resume how the legal protection was deployed to the small business in Indonesia. The exemption of Law No.5/1999 for small business also analyze in the thesis. Last this thesis take a review about the deployment of legal protection for small business on retail sector in Jakarta from the competition law framework. The methods of the research using yuridis normative with the statute and conceptual approach. The result says that legal protection for small business can be categorized into facilitative and protective form. About the exemption, it was kind of the state alignments for the small businesses as one of the national economics pillars which should have priority, support, and development as mandate by Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 about politics of economy for economics democracy. There?s still vioation on the application of the protection especially about zoning and time operating of modern market which has implications to the competition between traditional retail and modern retail."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis respon perusahaan pada industri sepeda motor setelah Permendag No.21/M-DAG/PER/10/2005 terhadap structure, conduct, dan performance : Price Cost Margin sebagai performance, belanja R D serta iklan sebagai conduct, dan rasio konsentrasi sebagai structure terhadap Industri sepeda motor pada periode 2001 - 2014, yang dianalisis berdasarkan tingkat perusahaan. Setelah peraturan Permendag disahkan, justru hal tersebut membuat kompetisi semakin lemah. Hal ini diawali dengan rasio konsentrasi yang lebih tinggi setelah peraturan Permendag dan berkorelasi dengan jumlah keanggotaan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia AISI semakin sedikit dan dibatasi. Hal ini menjadi dugaan bahwa penyalahgunaan keanggotaan terhadap posisi dominan pada pasar industri sepeda motor di Indonesia. Setiap pertemuan keanggotaan asosiasi dapat berpotensi mempermudah dalam membuat koordinasi. Baik langsung maupun tidak langsung, hal tersebut bisa membuat rasio profitabilitas lebih besar. Penelitian ini menggunakan model sistem persamaan simultan, digunakan Two Stage Least Square TSLS untuk estimasi parameter. Data diperoleh dari Statistik Industri Skala Menengah dan Besar baik ISIC 35911 pada periode 2001-2009 dan ISIC 30911 pada periode 2010-2014. Data rasio konsentrasi diperoleh dari AISI yang menggambarkan tingkat persaingan. Hasil empiris menunjukkan bahwa dari analisis model secara simultan ditemukan bahwa Permendag berpengaruh secara tidak langsung terhadap PCM. Permendag pengaruh positif signifikan secara langsung terhadap CR-2 dan kemudian hal ini menjadikan interaksi antara CR-2 dan pertumbuhan demand industri berpengaruh positif terhadap PCM secara signifikan.

---

ABSTRACTThis research analyzes firms respond in motorcycle industry after Permendag No.21 M DAG PER 10 2005 on structure, conduct, and performance price cost margin as performance, advertising and R D expenditure ratio as conduct, and concentration ratio structure in the motorcycle industry in the 2001 ndash 2014 period, which are distinguished based on firm size. After Permendag regulation, it makes the competition even lower. It begin higher concentration ratio after Permendag regulation and corelate with membership of Indonesia Motorcycle Industry Associaton AISI is getting smaller and smaller. This is a conjecture that membership abuse of dominant market power of motorcycle industry in Indonesia. Any membership in the AISI can make ease of collution and makes some coordination of price and quantitiy production. Both direct and indirect, it can make profitability ratio bigger. This study uses simultaneous equation system model, and the Two Stage Least Square TSLS for the parameter estimation. Data obtained from Medium and Large Scale Industries Statistics both ISIC 35911 in the 2001 2009 period and ISIC 30911in the 2010 2014 period. Data of concentration ratio obtained from AISI and describing level of competition. The empirically result shows that permendag regulation and dummy krisis as exogenous variable can make CR2 grow and have negative impact on motorcycle industry competition. Foreign direct investment as foreign shareholder of the firm have negative impact on conduct of firm because no big five firm have central of R D in Indonesia. On the performance, efficiency have positive impat on price cost margin. The others variables on performance, concentration ratio and growth industry interaction have positif impact on price cost margin. It describe that ease of collution of motorcycle industry in Indonesia can make high performance on price cost margin. "