Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini memuat hasil penelitian dan pemikiran atau gagasan yang berhubungan dengan kebijakan dan permasalahan pendidikan dan kebudayaan."

"Keberadaan widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud yang berasal dari para pejabat struktural eselon II yang mendekati usia 60 tahun dan sebagian pejabat struktural eselon III yang mendekati usia 56 tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas mengajar, melatih, dan mendidik peserta diktat. Adapun pengangkatan pejabat struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional widyaiswara tidak di dasarkan pada Ketentuan terhadap Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menpan No.68 tahun 1985. Implementasi data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat tersebut di atas, ditemukan adanya ketidaklengkapan data yang dimiliki dalam pengangkatan sebagai pejabat widyaiswara. Prestasi peserta Diklat SPAMA 1997/1998, merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara. Maka latar belakang masalah tesis ini adalah ?Belum terlaksananya Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Sedang metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian, penulis telah menemukan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian tersebut mendapatkan penilaian kurang yaitu hanya kurang Iebih 50% dari para pejabat pelaksana Keputusan Menpan tersebut. Itu artinya bahwa Keputusan Menpan tersebut terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) belum terlaksana di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Rendahnya prestasi peserta Diktat SPAMA merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara ditinjau dari aspek kognitif maupun komprehensif. Ditemukan adanya ketidaklengkapan data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat struktural yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi widyaiswara. Atas dasar penemuan hasil penelitian tersebut di atas disarankan agar implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusdiklat Depdikbud adalah : Pertama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perlu adanya perbaikan dan peningkatan, agar implementasi Keputusan Menpan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, implementasi data Pasal 16 ayat (1) harus dilaksanakan dengan adil dan konsisten, bila ada pejabat struktural yang belum mempunyai kelengkapan data tersebut di atas, untuk tidak diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiswara. "

"The national character of public policy indicates that the decision is up to the court of national country concerned. Therefore, each country can rule whether public policyand its related issues are part of the country's public policy. Courts around the world have recognized that Article V of the Convention is discretionary. The courts of Civil Law countries appear to be interpreting public policy broadly. This is quite evident from decisions made by courts in Indonesia, The People's Republic of China, Japan and Korea, The Indonesian Court considered Article V(2) (b) of the New York Convention which states that the court may deny the enforcement of an arbitral award if enforcement would violate public policy of the place of enforcement. In addition, before the enactment of Law No. 30 of 1999, which provides that the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia imitatively applies to awards which do not violate public policy order in terms of all underlying principles of the Indonesian legal system and society."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus membahas peran Majelis Agama Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di wilayah Pattani. Makalah ini didasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Kajian terdahulu Joseph C. Liow mengemukakan dua tokoh penting dari Pattani terhadap reformasi dan pendidikan Islam di Pattani, pada penelitian ini akan membahas peran lembaga Islamnya. Permasalahan penelitian adalah apa saja yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam dalam pengembangan Pendidikan Islam di wilayah Pattani dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah. Dengan menggunakan teori peranan, ditemukan bahwa majelis tidak membuat norma secara tertulis untuk dipatuhi lembaga pendidikan. Majelis melakukan beberapa kegiatan terkait Pendidikan Islam yaitu dengan menjaga dan menambah pustaka di Pattani, meningkatkan kualitas guru, dan menaungi langsung sekolah Mahad Darul Maarif. Majelis Agama Islam Pattani berusaha untuk bersikap netral dan berpikiran hubungan institusional dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Sehingga kedudukan Majelis Agama Islam saat ini adalah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Islam dengan pemerintah.

---

ABSTRACTThis study focuses on discussing the role of the Islamic Religious Council in the development of Islamic education in the Pattani region. This paper is based on descriptive qualitative research with interview data collection techniques, field observations, and literature studies. Previous studies Joseph C. Liow revealed two important figures from Pattani for reform and Islamic education in Pattani, in this study will discuss the role of Islamic institutions. The research problem is what is done by the Islamic Religious Council in the development of Islamic Education in the Pattani region and how it relates to the government. Using role theory, it was found that the assembly did not make written norms for educational institutions to adhere to. The Assembly carried out several activities related to Islamic Education, namely by maintaining and adding literature in Pattani, improving the quality of teachers, and directly overseeing the Mahad Darul Maarif school. The Pattani Islamic Council seeks to be neutral and think of institutional relations with the surrounding community and the government. So that the position of the Islamic Religious Council at this time is as an institution that is given full authority to take care of matters relating to Islam with the government."

"Character building bangsa merupakann persoalan yang menarik. Permasalahan tersebut tidak dapat di lepaskan dari persoalan kebangsaan dan begitu juga persoalan pendidikan berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam menuntaskan persoalan besar seputar perubahan nilai dengan segala implikasi sosial budaya yang mengiringinya. Bagaimana pendidikan pengembangan pendidikan budaya sehingga menjadi kekuatan institusional bagi proses revitalisasi nilai budaya masyarakat dalam konteks perubahan nilai, bai yang sedang berlangsung maupun pada masa yang akan datang, merupakan pokok bahasan yang saat ini dirasakan sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang mendera negeri ini secara beruntun. Salah nsatu alternatif dalam upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini, dapat dilakukan melakukan aktualisasi nilai-nilai pancasila. Karena kebijan menjadi atribut suatu karakter pada pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional."