Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi proses akumulasi, alokasi, dan transformasi struktur produksi yang disebabkan antara lain oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada proses transformasi struktur produksi menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Sedangkan sektor non-pertanian (industri dan jasa) cenderung meningkat. Terkait dengan transformasi struktur produksi juga terjadi transformasi dalam struktur ketenagakerjaan, yaitu penurunan distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pertanian terhadap total tenaga kerja. Transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian tersebut disinyalir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi faktor-faktor dimaksud.Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka secara teoritis dan praktis menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi merupakan faktor yang dominan seperti tingkat upah atau pendapatan yang lebih baik. Analisis lain untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan mobilitas secara geografis, yaitu antara daerah pedesaan yang mewakili sektor pertanian dengan daerah perkotaan yang didominasi kelompok sektor industri dan jasa. Selain itu alasan-alasan berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskannya adalah adanya daya dorong sebagai faktor negatif dan daya tarik sebagai faktor positif.Untuk mengupas transformasi ketenagakerjaan dalam kajian ini digunakan metode dengan membandingkan antara pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian dengan pekerja yang tidak melakukannya. Lokasi penelitiannya di 2 wilayah perdesaan yaitu kel. / desa Pagentan kec. Singosari dan Kalirejo kec. Lawang Kabupaten Malang - Jawa Timur. Penentuan sampel sebagai responden menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan lapangan pekerjaannya, kemudian dipilih secara simple random sampling dengan bantuan tabel angka random. Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data baik sekunder maupun primer yang diupayakan dengan mewawancarainya secara langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data I informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (statistika dan ekonometrika), serta secara kualitatif (deskriptif).Berdasarkan data sekunder, karakteristik di lokasi penelitian yang dilihat secara geografi, demografi, dan ekonomi pada umumnya tergolong kondusif. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi pekerja yang dilihat dari usia, pendidikan dan pendapatannya secara statistik menunjukkan perbedaan antara pekerja yang melakukan transformasi dengan tidak. Sedangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan pekerja antara dua kelompok tersebut tidak terbukti berbeda secara signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk melakukan transformasi sesuai hasil estimasi dengan model probabilitas liner, logit, dan probit, yaitu usia, pendapatan dan luas lahan yang dimiliki pekerja. Sedangkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pekerja signifikan hanya pada model pertama, serta jumlah keluarga yang ditanggung pekerja tidak signifikan di semua model. Tetapi seluruh faktor-faktor tersebut secara serentak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transformasi pekerjaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan mengalami hambatan dalam proses tersebut. Selain itu terdapat manfaat lain sebagai faktor non-ekonomi yang tidak / sulit diukur (intangible benefit)."

"Kecamatan Tapaktuan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Aceh Selatan, ternyata tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten dalam 20 tahun terakhir ini. Terdapat beberapa hal yang diduga/diasumsikan sebagai penghambat pengembangan kota Tapaktuan, yaitu : Keadaan geografis Tapaktuan yang merupakan pegunungan terjal dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia; Tidak berfungsinya Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan dan akumulasi perekonomian; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota; Perbedaan visi dan misi dari masing-masing periode kepemimpinan kepala daerah; dan Pelaksanaan RUTRK yang tidak sesuai dengan dokumen RUTRK yang telah ditetapkan.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi dilakukan kajian terhadap berbagai konsep dan teori yang relevan dengan masalah pengembangan kota. Dimana konsep dan teori tersebut lebih berorientasi pada aspek sosial tentang Kota dan Perkotaan (Budiardjo, Kartasasmita, Rodinelli); Sosial Budaya Dalam Perkotaan (Suryasumantri); Aspek-Aspek Dalam Perkembangan Kota (Branch, Northam, ChristalIer, Rapoport); dan Kriteria untuk sebuah ibukota kabupaten (UN dan Dep. PU). Sehingga dari berbagai konsep dan teori tersebut, diperoleh kerangka pemikiran studi/penelitian untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tidak berkembangnya Kecamatan Tapaktuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatan, yang mencakup aspek geografi, ekonomi, demografi, birokrasi dan RUTRK.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup unsur pemerintahan/4 (empat) orang dan unsur masyarakat yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat kecamatan Tapaktuan/4 (empat) orang. Dengan demikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya Kecamatan Tapaktuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya kota Tapaktuan sebagai suatu ibukota kabupaten adalah :1. Kondisi geografis kota Tapaktuan yang terdiri dari pegunungan yang curam dan terjal (kemiringan 400). Serta berbatasan langsung lautan Samudera Hindia, temyata mengakibatkan ketersediaan lahan untuk membangun menjadi terbatas. Sehingga konsentrasi kegiatan penduduk lebih terkonsentrasi pada BWK A dan B. Walaupun pada dasamya, BWK C dan D lebih memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana. Namun BWK A dan B merupakan wilayah yang paling potensial untuk dikembangkan karena letaknya yang berada di pusat perkotaan dibandingkan dengan BWK C dan D yang letaknya jauh dare pusat kota.2. Permasalahan dibidang ekonomi, muncul akibat dari jalur perdagangan yang menyebabkan Tapaktuan tidak dapat menjadi pusat akumulasi perdagangan dan jasa. Sehingga Tapaktuan bukan merupakan pusat ekonomi regional.3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita masyarakat Tapaktuan yang masih sangat rendah.4. Pergantian kepemimpinan daerah mengakibatkan kebijakan pengembangan kota menjadi sesuatu yang unsustainable. Sebab masing-masing kepada daerah memiliki visi yang berbeda-beda. Kerjasama lintas instansi yang kurang terkoordinasi dengan baik, menyebabkan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan menjadi tumpang tindih antar instansi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan dalam penempatan dan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang kurang mengacu pada profesionalisme bidang kerja masing-masing. Sehingga akhimya mengakibatkan suatu pekerjaan menjadi tidak terlaksana dengan baik.5. RUTRK Tapaktuan yang pelaksanaannya telah bergeser dan tidak berpedoman pada RUTRK yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan (1989/1999).Dalam usaha untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :1. Pengembangan ekonomi daerah; Membuka beberapa daerah yang dijadikan pusat-pusat perdagangan/pertokoan sehingga dapat lebih menggairahkan perdagangan regional di Tapaktuan.2. Peningkatan fungsi transportasi pelabuhan laut Tapaktuan yang dapat menjangkau daerah Sibolga, Padang dan Aceh Barat.3. Mendatangkan investor luar daerah yang akan membangun pasar dan pertokoan, sehingga akan meningkatkan kompetisi dalam penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.4. Rencana reklamasi pantai sebelah timur; sepanjang 2 Km yang akan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan perdagangan.5. Pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Sehingga sosialisasi program pengembangan kota Tapaktuan didukung oleh partisipasi masyarakat6. Revisi ulang RUTRK 198911999; Dalam RUTRK yang barer ini nantinya pengembangan wilayah kota Tapaktuan akan lebih berpusat di kota Tapaktuan itu sendiri."

"Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999.Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam.Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis.Hasil studi memperlihatkan bahwa(1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi.(2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis.(3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15)."

"Dunia Usaha adalah merupakan penggerak dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang pelakunya adalah masyarakat dalam pembangunan ekonomi tersebut. Negara-negara berkembang memerlukan modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, apabila pertumbuhan ekonomi rendah akan mengakibatkan tingkat pengangguran semakin besar, dan akan memperihatinkan, untuk mengatasi tingkat pengangguran yang besar pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cars rneningkatkan investasi untuk itu diperlukan iklim yang konduksif bagi perkembangan insvestasi.Ada beberapa faktor penghambatan investasi yang antara lain adalah sektor ketenagakerjaan khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mernpengaruhi instansi misalnya : Mogok kerja, perselisihan hubungan Industrial, timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat intihusi dan mekanisme penyelesaian pemelisihan yang diatur melalui Undang-Undang N022 Tahun 1957 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat dan murah. Oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu yang cukup lama antara 2 tahun sarnpai 3 tahun bahkan lebih.Dengan telah berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial dapat mempergaruhi dan dampak undang-undang tersebut terhadap illim investasi dan secara substanti undang-undang hubungan industrial rnengatur inst tusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisrne perselisiamn hubungan industrial yang dilakukan rnelalui konsthasi mediasi atau a rasi pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbudnya kerjasama sang mernbuluhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan intemasional di masa mendatang."

"This research is related to the Role of Forestry industry on Local Economical Structure Development at West Kalimantan.From existing problems, the following are formulated for research objective:(1) To describe and analyze economical structure of West Kalimantan for last three years (2000 - 2002). (2) To decide the role of forestry manufacturing industry on labor for last three years and to estimate it for 2004 ? 2008. (3) To analyze and estimate local dynamic condition at West Kalimantan for 2004 - 2008. Means of dynamic condition here is all living aspects which cover economic, politics, social, culture and defense aspectsUsed method is analysis-descriptive method with quantitative and qualitative data. Used data is secondary data, where there is hesitancy on secondary data or there is no secondary data which has been done with structured interview or questionnaire with involved officials.For research objective on point (1), observed varible is agriculture, manufacturing industrial and trade sectors. And in order to answer research objective on point (2), observed variable is large and medium-scale industries, labor force, amount of employed population with junior high school graduated. And to answer point (3), observed varibie is politics, economical, social, culture and security.The following is results of the research :1. Economical structure on West Kalimantan which reflected from GDP (Gross Domestic Product) is still supported by agriculture, manufacturing industry, trade sectors and hotel and restaurants, and contribute 26.03% for agriculture sector, 23.27% for manufacturing and trade sector, and then hotel and restaurant contribute 20.97%. Totally those three sectors contribute to 70.27% for Gross Domestic Product which is a reflection of economical structure at West Kalimantan.2. Total labor force in manufacturing sector on 2001 was around 43,153 which include timber manufacturing was around 34,957 or 79.52%, and food and beverage processing industry was around 3,729 or 6.64%, and rubber processing industry was around 2,215 or 5.13%. Totally those three industries can absorb around 40,901 or 94,7% of total labor force in large and middle-scale manufacturing industry.3. Local dynamic condition which is seen from political aspect showed two majority races (Malay and Dayaks) as the cornerstone of population at West Kalimantan which even has different religious, however, they have higher political awareness as citizen under NKRI (The integrated Nation of the Republic of Indonesia). And from interaction at social culture aspects showed that in West Kalimantan is similar to other Indonesian regions which can be said as a harmonious living (Malay, Dayaks, Chinese, and outsiders) as long as under a certain boundary, the outsiders can adjust their living pattern (they can get along together)."

"Bandung menjadi salah satu role model kota ekonomi kreatif di Indonesia dan di Dunia. Capaian baik tersebut adalah hasil dari usaha stakeholders yang berasal dari unsur masyarakat, bisnis, entitas sosial dan pemerintah entitas politik melalui peran strategisnya dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Walaupun demikian, sebenarnya potensi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung ini bisa jauh lebih besar dari pada hasil yang telah dicapai, namun hal tersebut tidak terjadi karena interaksi yang dilakukan oleh ketiga entitas tersebut belum optimal baik itu secara terpisah maupun bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi interferences, interplays, dan interventions yang dilakukan para pemangku kepentingan pada kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif, dan penelitian ini juga menggunakan wawancara dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep societal governance ini secara prinsip sesuai dengan apa yang dilakukan Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya, ada sub-variabel yang bisa berjalan dengan baik tetapi ada juga belum. Pertama, bahwa Bandung Creative City Forum BCCF sebagai representasi entitas sosial, dapat menjalankan sejumlah aktivismenya secara otonom dengan cara membuat sejumlah prototipe solusi kreatif perkotaan, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, kedua bahwa ada sebuah kolaborasi yang tampak diantara para pemangku kepentingan melalui program Design Action Bandung, namun dalam pelaksanaanya masih ada diantara entitas yang terkesan powerless padahal kekuasaan dan kewenangannya cukup besar untuk bisa ikut mengatur dan mengurus program tersebut, walaupun demikian program ini berhasil memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah agar bisa dijalankan melalui sejumlah program yang akan dibuat kemudian, ketiga bahwa saat ini pemerintah sebagai entitas politik dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung namun dalam aplikasinya masih ada yang perlu ditingkatkan, serta kontrol dan sanksi yang juga belum sepenuhnya dilakukan dengn baik, hal tersebut karena terbatasnya dukungan jajaran SKPD kota yang masih dalam proses memahami ekonomi kreatif itu sendiri.

---

Bandung serves as a pilot project for creative economy implementation in Indonesia and abroad. It has been recognized that this achievement was made possible with a collaboration between stakeholders, including the government and society, through their strategic roles in creative economy development in the city of Bandung. Nevertheless, the potentials of creative economy in the city of Bandung are in fact much more significant in comparison to what has been actualized, but it does not happen because the interactions between the three entities are not optimal either separately or concurrently. This research aims to analyze the interactions of interferences, interplays, and interventions run among hose stakeholders on the policy of creative economy development in Bandung. This research is descriptive research and employed post positivist approach. In depth interviews and document study were carried out for the purpose of data collection. Present research results showed that the use of the concept of societal governance is in principle has accordance with the Bandung City in developing its creative economy, there are sub variables that could go well but there are also yet. First, the Bandung Creative City Forum BCCF as a representation of the social entity, can run a number activism autonomously by making several prototype creative solutions to urban areas, both internal and external. Secondly, there is a collaboration that appeared among stakeholders through the Design Action Bandung program, but in the implementation, there are still entities who give powerless impression even though the power and authority are large enough to be able to organize and manage the program. However, the program succeeded in providing recommendations for the government to be run through programs that will be made later. Thirdly, nowadays the government as the political entity should be able to use its authority by making supported policies and programs but in its application, it still needs to be improved also the control and sanction which also not fully done well. This is due to the limited support of SKPD of the Bandung City that still in the process of understanding the creative economy itself. "

"ABSTRAKTujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan ekonomi makro terhadap inflasi dan distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Laju inflasi diukur dan perbedaan indeks harga umum dalam dua periode yang berbeda. Sedangkan distribusi pendapatan diukur dari rasio antara pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah dan pendapatan rumahtangga berpenghasilan tinggi. Dalam studi ini dilakukan analisis dampak perubahan dari tujuh buah instrumen kebijakan ekonomi makro, yaitu tarif, suku bunga deposito, rasio cadangan wajib, penawaran uang, pajak tak langsung, pajak penghasilan rumahtangga, dan upah. Model dalam studi ini memiliki beberapa ciri, antara lain: mempunyai konsistensi sektoral; mengandung persamaan tingkah laku; memberlakukan variabel harga secara endogen; mampu menjelaskan proses alokasi kegiatan ekonomi menurut institusi; mencakup beberapa keseimbangan parsial yang dikenal dalam model ekonomi makro, seperti: keseimbangan pasar barang, pasar tenagakerja, pasar uang, dan keseimbangan perdagangan luar negeri, sehingga berbagai kebijakan ekonomi makro pemerintah, seperti: kebijakan fiskal, moneter, dan upah dimungkinkan dianalisis dalam model; dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model memungkinkan harga untuk bervariasi secara babas. Model ini adalah hasil modifikasi dari studi Feltenstein (1984), Werin (1990), dan Lewis (1994). Untuk kasus Indonesia, studi ini cukup relevan dilihat dan beberapa aspek, antara lain, untuk menganalisis kebijaksanaan: (a) yang ditujukan untuk menekan laju inflasi; dengan rendahnya laju inflasi dalam negeri maka daya saing barang ekspor nonmigas di pasar dunia cenderung semakin meningkat; (b) yang berorientasi pada peningkatan perturnbuhan ekonomi; (c) penghapusan atau pengurangan tarif terhadap komoditi impor menurut sektoral yang pada umumnya ditujukan untuk mendorong agar industri-industri dalam negeri lebih kompetitif, melalui studi ini dapat diketahui manfaatnya dilihat dari aspek lain, khususnya terhadap inflasi dan distribusi pendapatan; (d) yang relevan memperbaiki kinerja pemerataan yang sedang digalakkan pemerintah saat ini; (e) pemberdayaan fungsi pajak untuk tidak hanya sebagai sumber penerimaan pernerintah semata tetapi untuk tujuan penstabilan dan perbaikan kinerja distribusi pendapatan; (f) pemberdayaan instrumen kebijakan moneter dalam menunjang peningkatan efisiensi kegiatan sektor keuangan; dan (g) yang mendukung penentuan harga yang diarahkan semakin besar kepada mekanisme pasar. Dari hasil studi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan:1.Beberapa kebijakan yang dianalisis dalam studi ini selain dapat menekan laju inflasi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: penurunan tarif, pengurangan pajak tak langsung, dan progresifitas pajak penghasilan.2.Kebijakan kedua adalah yang memberikan dampak menekan laju inflasi dan yang berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib.3.Sedangkan kebijakan lainnya memberikan dampak bervariasi terhadap inflasi dan distribusi pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: a) peningkatan penawaran uang dapat memacu inflasi dan berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan; b) peningkatan upah secara serentak pada semua status tenaga kerja dapat meningkatkan laju inflasi tetapi tanpa perbaikan terhadap distribusi pendapatan; c) peningkatan upah yang terfokus pada tenaga kerja kasar tidak berpengaruh pada laju inflasi tetapi berdarnpak positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan; dan (d) menghapus pajak penghasilan pada semua kelompok rumahtangga tidak memberi dampak pada laju inflasi dan distribusi pendapatan.Dalam menghubungkan berbagai hasil studi di atas dengan upaya dalarn perumusan kebijaksanaan perlu diperhatikan beberapa keterbatasan studi, antara lain: (i) fenomena ekonorni saat ini (tahun 1997) sangat jauh berbeda dengan fenomena ekonomi pada tahun 1993 yang digunakan sebagai basis data dalam model, khususnya dengan adanya krisis moneter yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia; (ii) konstruksi model masih sangat sederhana dan masih belum menjangkau faktor-faktor non-ekonomi yang seyogianya dipertimbangkan dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi; (iii) karena data tidak tersedia, maka beberapa parameter dalam model diestimasi menggunakan metode non-survey, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil studi; (iv) cakupan kegiatan ekonomi dalam model masih terbatas pada sektor formal, dan belum mencakup sektor informal; serta (v) hasil kalkukasi model masih mengandung bias sebesar 2% dibandingkan dengan data aktual.Dari hasil studi ini dapat ditarik beberapa saran kebijakan ekononu, antara lain:(1) Upaya untuk menurunkan tarif secara umum mungkin perlu didorong lebih cepat dari jadual yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini didulcung oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa penurunan tarif dapat menekan laju inflasi dan pada saat bersamaan memperbaiki distribusi pendapatan;(2) Studi ini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tujuannya, antara lain, untuk mengendalikan laju inflasi, tetapi ternyata berdarnpak negatif terhadap distribusi pendapatan, seperti peningkatan suku bunga dan rasio cadangan wajib. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang lebih hati-hati pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut agar tidak memberi kesan bahwa kebijakan-kebijakan ekonorni makro kita mengabaikan pemerataan.(3) Kebijakan upah menunjukkan bahwa harus ada pembedaan perlakuan terhadap berbagai status tenagakerja, dan tidak dilakukan secara umum. Hal ini dapat menjadi masukan dalam penetapan gaji buruh untuk lebih memperhatikan pada status tenagakerja. Masukan ini didukung oleh hasil studi ini yang secara khusus menunjukkan bahwa peningkatan upah yang terfokus kepada tenagakerja kasar juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan tanpa mempengaruhi inflasi.(4) Dalam reformasi sistim perpajakan lebih lanjut mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi pajak tak langsung dan peningkatan progresifitas perpajakan. Karena studi ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak hanya memperbaiki distribusi pendapatan tetapi dapat menekan laju inflasi.Sekalipun model dalam studi ini teiah memenuhi syarat yang dipandang relevan untuk analisis inflasi dan distribusi pendapatan, tetapi tidak berarti bahwa tanpa kelemahan. Kelemahan-kelehaman tersebut yang dapat dijadikan bahan pernikiran mengenai studi sejenis di masa depan, antara lain, yaitu: (a) studi Mahi (1996) menunjukkan bahwa dalam model komputasi keseimbangan umum, variabel penawaran tenagakerja dapat diperlakukan sebagai variabel endogen, sehingga interaksi penawaran tenagakerja dapat tertangkap dalam model, ini tidak dilakukan dalam model ini; (b) dalam studi ini analisis portfolio harta uang rumahtangga masih terbatas pada dua bentuk, yaitu dalam tabungan deposito dan dalam uang tunai. Dalam situasi saat ini, pilihan portfolio rumahtangga cukup banyak, seperti: asuransi, saham, reksa dana, obligasi pemerintah, obligasi luar negeri, valuta asing, dan berbagai surat berharga lainnya. Jika unsur-unsur tersebut tercakup dalam model, maka dalam struktur model perlu disisipkan pasar bursa, pasar valuta asing dan pasar surat-surat berharga, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Integrasi pasar bursa, valas, asuransi, dan berbagai pasar surat berharga lainnya dalam model, dapat dijadikan sebagai salah satu topik studi lanjutan; Dan (c) model komputasi keseimbangan umum dalam studi ini adalah model statis. Jika struktur model disusun menjadi model dinamis dengan memperlakukan waktu sebagai salah satu variabel, maka penggunannya untuk analisis kebijakan ekonomi akan lebih baik lagi."