Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Niken Larasati Abimanyu

Dampak indikator kemudahan berusaha terhadap ekspor dan impor Indonesia = The impact of ease of doing business indicators on Indonesian exports and imports

" Penelitian ini membahas mengenai dampak indikator kemudahan berusaha terhadap ekspor dan impor Indonesia dengan periodisasi waktu dari tahun 2015 hingga 2020. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai ekspor dan nilai impor Indonesia terhadap 100 (seratus) negara trading partner. Metode yang digunakan adalah regresi data panel statis menggunakan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata indikator kemudahan berusaha Indonesia secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor dan impor. Selain itu, indikator starting ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan

Pelaksanaan Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Melalui Mekanisme E-Litigation Di Pengadilan Negeri (Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura) = Implementation Of Simple Lawsuit According To Perma Number 4 Of 2019 Through The E-Litigation Mechanism In The District Court (Comparison Between Indonesia With Malaysia And Singapore)

" Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diakomodir melalui dibentuknya PERMA 2/2015 yang kemudian diubah dengan PERMA 4/2019 tentang gugatan sederhana, serta menerbitkan PERMA 1/2019 tentang e-court ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vitanova Saputri

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

" Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arissawarasty Ratih Permataningtyas

Analisis Dampak Tarif Pajak Rata-Rata Efektif (Effective Average Tax Rates) Terhadap Penanaman Modal Asing : Studi Data Panel Antar Negara = Impact Analysis Of Effective Tax Rates On Foreign Direct Investments : Cross Country Panel Data Study

" Penanaman modal asing memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara sehingga negara berlomba mendapatkan penanaman modal asing dengan menetapkan insentif pajak berupa tarif pajak yang rendah. Dalam mengukur efektivitas insentif pajak tersebut, umumnya dilakukan menggunakan Statutory Tax Rate. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran yang lebih tepat digunakan adalah Effective Average Tax Rates (EATR), karena mampu menjelaskan insentif pajak yang diterima oleh penanam modal. Menggunakan data panel 70 negara dari tahun 2017 sampai ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasution, Hafizha Rika

Pengaturan mengenai pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditinjau dari sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid) koperassi = Regulations concerning the ratification of Cooperative Legal Entities in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically Judging from the nature of the Cooperative Legal Entity (Rechtpersoonlijkheid) / Hafizha Rika Nasution

" ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mardiyah Sulistiorini

Minat Berinvestasi Kembali Pasca Pandemi di DKI Jakarta = The Investor interest to Reinvest Post-Pandemic in DKI Jakarta

" DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara merupakan salah satu kota yang merepresentasi kondisi perekomonian Indonesia dengan harapan dapat menyediakan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui peningkatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi faktor-faktor eksternal dilihat dari perkembangan investasi dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta serta pengaruh variabel kemudahan berusaha, indikator tata kelola pemerintahan, faktor ekonomi, dan sosial budaya terhadap minat investasi kembali di DKI Jakarta. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan ... "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Fardan Kaftaro

Implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro-Kecil di Kota Depok = Implementation of ease of business policy for Micro-Small Enterprises in Depok City

" Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mengalami beragam kesulitan untuk dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai reformasi aspek kemudahan berusaha bagi UMK. Namun, implementasi peraturan tersebut masih memiliki beberapa hambatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model dari Winter (2012). Penggunaan teori ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Teriana Dewi Maya

Pengaruh kemudahan berusaha ease of doing business terhadap masuknya investasi asing langsung (FDI) ke negara negara berkembang dan ASEAN 8 = Effect of ease of doing business on inflow of foreign direct investment to developing countries and ASEAN 8

" Kemudahan berusaha dapat menjadi keuntungan lokasi dari host country yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Penelitian ini menganalisa pengaruh dari kemudahan berusaha terhadap masuknya FDI. Data yang digunakan adalah peringkat ease of doing business dan peringkat doing business indicators, sera data FDI negara-negara berkembang dan ASEAN-8. Metode penelitian adalah data panel dengan periode penelitian dari 2006-2013 untuk kemudahan berusaha dan dari 2007-2013 untuk peringkat lima indikator menjalankan usaha. Kemudahan berusaha ditemukan memberikan pengaruh yang signifikan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T45447

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zelika Setya Ardiani

Business Enabling Environment (BEE) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia = Business Enabling Environment (BEE) in The Perspective of Indonesian Development Economics Law

" Business Enabling Environment (BEE) akan menjadi rumusan indeks baru yang dinilai lebih efektif dalam menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara, setelah penghentian indeks penilaian kemudahan berusaha yakni Ease of Doing Business (EoDB) pada September 2021 lalu. World Bank (Bank Dunia) akan menggantikan EoDB sebagai indikator dalam menilai iklim investasi suatu negara, dengan BEE. Penelitian ini bermaksud untuk untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai indikator penilaian untuk menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara dengan pendekatan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian