Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"sejak adanya Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategi pengembangan e-Goverment, pemeintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melelalui pengembangan e-Goverment. jika ditilik kondisi pemenfaatan e-Goverment di tingkat nasional, memang sudah banyak di daerah yang memilki inisiatif mengimplentasikan e-goverment , namun tidak dipungkiri disparitas juga terjadi antara daerah atau lembaga di Indonesia dengan berbagai alasan, seperti faktor manajemen, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-Goverment yang dikembangkan hanya mengindikasi sekedar pemenuhan terhadap Indonesia khususnya kualitas layanan publik melalui website. metode penelitian yang digunakan adalah survei berbasis kuesioner dengan pendekatan e-Goqual. hasil survey dianalisis dengan metode IPA untuk melihat gap antara harapan dan kerja layanan. hasil penelitian dri penelitian diharapkan dapat membntu pemerintah daerah dalam mengetahui kualtas layanan dari sistem e-Goverment yang telah diimplementasikan berdasarkan perspektif pengguna. selain itu juga dapat diberikan rekomendasi terkait kualitas layanan apa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitassistem e-Monevdalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi e- Monevbelum efektif dalam pengendalian pelaksanaan APBD tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, sistem ini mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Provinsi DKI Jakarta dari segi realisasi anggaran karena mampu menampilkan data realisasi anggaran yang bersifat realtime.

---

This study aimed to describe the efectiveness of the implementation of e-Monevsystem in the control of revenue and expenditure (budget)in Jakarta in2013. The method used in this research is post positivis approach with data collection using in-depth interviews and literature study. Based on the results of this research, it concluded that this e-Monev system was not effective to control the used of public revenue and expenditure budget from activities of works unit in Jakarta. Even so, this system supports the implementation of monitoring and evaluation activities in Jakarta in terms of budget realization, with it’s ability to display the real-time budgeting data realization."

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."