Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dila Paruna
Tinjauan prinsip due process of law dalam penerapan larangan pengajuan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (studi kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Pky dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis) = The Review of the due process of law principle on the prohibition on filling of Habeas Corpus Examination Request for Suspects of The List of wanted persons (case study in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis)
" Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penerbitan DPO terhadap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldino Ahmad Ossama
Analisis Penggunaan Hasil Pemeriksaan Poligraf (Lie Detector) sebagai Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia dalam Kaitannya terhadap Asas Due Process of Law = Analysis of the Usage of Polygraph Examination Results (Lie Detector) as Evidence in Indonesian Criminal Justice Practices in relation to Due Process of Law Principle
" Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang dijadikan alat bukti dalam praktik peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat diiringi dengan keberadaan regulasi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan pemeriksaan poligraf agar dapat sejalan dengan asas due process of law. Hal tersebut tentunya berkaitan pada keabsahan suatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, mengingat keabsahan suatu alat bukti dapat ditentukan dengan melihat ke belakang terkait kesesuaian tata cara perolehan alat bukti tersebut dengan ketentuan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryono Budhi Pamungkas
Pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan = The implementation of suspend of transaction by the Indonesian financial transaction reports and analysis center
" ABSTRAK
Dalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Apakah kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungi kepentingan nasabah PJK? Dan apakah kewenangan penghentian sementara oleh PPATK sejalan ... "
2012
T31127
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Donny Wahyu
Tinjauan hukum terhadap hukum acara persaingan usaha dalam perspektif due process of law : studi kasus pada putusan komisi Nomor 07 KPPU/l/2007 = Judicial study for the competition law procedure in perspective due process of law case study on the decision of commission number 07/KPPU/I/2007
" Penelitian ini mengangkat permasalahan yang disampaikan oleh LKPPUI terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Menurut LKPPUI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi. Selain itu, para Terlapor dalam perkara tersebut juga mendalilkan bahwa Komisi telah melanggar prinsip due process of law dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44032
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maysa Arifa Widyasukma
Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
" Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan merupakan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Character evidence tersebut tetap diperiksa oleh Majelis Hakim dan dipertimbangkan pada putusan. Peneliti akan meneliti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library