Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengawasan obat di apotek merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pembagian kewenangan pengawasan obat di apotek, adanya persinggungan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berpotensi menghambat efektivitas pengawasan obat. Tulisan ini mengangkat permasalahan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat di apotek dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat di apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan obat di apotek seharusnya diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi dengan tetap menempatkan kewenangan BPOM sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap obat di apotek. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek perlu direvisi dengan menegaskan bahwa wewenang pengawasan obat merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yakni BPOM. Sedangkan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap izin apotek dan penyelenggaraan kegiatan di apotek yang tidak beririsan dengan kewenangan BPOM.

---

ABSTRACTDrugs control in pharmacies is part of concurrent governmental affairs that are divided between the Central Government, the Provincial Region, and the Regency/City Region. The implementation of governance in the regions is carried out with three principles namely decentralization, deconcentration, and co-administration. In the distribution of drug control authority at the pharmacy, there is a conflict between the authority of the Central Government and the Regional Government which has the potential to hamper the effectiveness of drug control. This research raises the issue of the relationship between the authority of the Central Government and Local Governments in drug control in pharmacies and the efforts are made to improve the effectiveness of drug control in pharmacies. The research method used in this study is juridical-normative research through the statutory approach and the conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that drug control in pharmacies should be carried out with the principle of deconcentration while giving the authority of BPOM as an institution authorized to conduct drug control in pharmacies. Therefore, Regulation of the Minister of Health Number 73 Year 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy and Minister of Health Regulation Number 9 Year 2017 on Pharmacy needs to be revised by emphasizing that the authority of drug control is the authority of the Central Government, in this case is BPOM. Meanwhile, the Local Government has the authority to supervise the permit for pharmacies and supervise the activities in pharmacies that are not the authority of BPOM."

"Permasalahan obat batuk sirop yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak mencapai angka 326 kasus per 5 Februari 2023. Kasus ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat selaku konsumen karena produk obat yang harusnya menyembuhkan malah menyebabkan kematian pada anak. Selain itu penyebab kematian ini disebabkan oleh obat atau sediaan farmasi yang pada dasarnya telah memiliki izin edar. Masalah ini menunjukkan lemahnya perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini konsumen yang selalu berada di posisi yang tidak diuntungkan dalam hubungannya dengan pelaku usaha obat-obatan. Pengawasan obat yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum kepada konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengumpulkan data-data melalui media cetak, dalam jaringan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya dalam kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal sehingga menyebabkan meninggal ratusan anak di seluruh dunia pada tahun 2022-2023. Pada penelitian ini melihat pelanggaran hukum di bidang perlindungan konsumen yang dilanggar oleh beberapa industri farmasi. Serta melakukan komparasi hukum dengan pengaturan yang dilaksanakan di Amerika dan India terkait pengawasan obat. Pada akhirnya ditemukan adanya 4 perusahaan yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan. Serta adanya permasalahan dalam kelembagaan pengawasan obat di Indonesia yang menjadikan pengawasan obat yang lambat dan tidak efektif dalam melakukan pengawasan di Indonesia.

---

The Case of cough syrup that causes acute kidney failure to children reached 326 cases as of February 5, 2023. This case has a big impact on society, Those situation cause of medicinal products that should cure patient become cause of death hundreds of children. In addition, the cause of death is caused by drugs that basically have a distribution license. This case shows the lack of protection to the consumers who are always at a disadvantage position in transaction with drug industries. Those situation is implication of Drug supervision which is a form of legal protection to consumers is not implemented properly by the government. This study uses doctrinal research methods that collect data through print, dalam jaringan, journals, books, and laws and regulations related to cases of violations that cause harm to consumers, especially in the case of drugs that cause kidney failure causing the death of hundreds of children worldwide in 2022-2023. This study looks at violations of laws in the field of consumer protection that are violated by several pharmaceutical industries. As well as comparing the law with the regulations implemented in America and India related to drug control. In the end, it was found that there were 4 companies that had violated the provisions in the Consumer Protection and Health Law. Moreover, there are problems in drug supervision institutions in Indonesia that make drug supervision slow and ineffective in conducting supervision in Indonesia compared to food and drugs administration in America and Central Drugs Standard Control Organization in India."

"Model persamaan simultan dalam tesis ini melibatkan 16 variabel yang terdiri dari 14 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Persamaan terdiri dari 13 persamaan tingkah laku dan 1 persamaan identitas. Data diambil dari Laporan Tahunan 26 Balai/Balai Besar POM dan sumber lain yaitu BPS. Proses pengolahan data dilakukan dengan software TSP 43A.Secara keseluruhan, model cukup baik menjelaskan pola pengalokasian anggaran diindikasikan dengan nilai t-statistik, F-statistik, R2 dan Theirs Inequality Coefficient (U-Theil).Simulasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan (diwakili dengn asumsi variabel) berdampak peningkatan efisiensi jumlah anggaran atau justru sebaliknya. Variabel yang disimulasikan adalah pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, pengurangan jumlah penyebaran informasi, penambahan alat laboratorium serta peningkatan cakupan pengawasan - jumlah sarana termasuk IRTP.Hasil simulasi memberikan gambaran bahwa pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta pengurangan jumlah penyebaran informasi memberikan hasil yang kurang efisien dibandingkan simulasi data awal. Sedangkan penambahan alat laboratorium dapat meningkatkan efisiensi. Sementara pada peningkatan cakupan pengawasan, terjadi efisiensi jumlah anggaran, tetapi dengan peningkatan jumlah sampel dan penurunan alat laboratorium, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan fungsi pengujian Balai/Balai Besar POM."