Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni Relief at Source, Quick Refund, dan Tax Reclaim. Sementara itu, masih terdapat kendala yang dialami bank kustodian terkait PER-10/PJ/2017. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali ketentuan yang ada pada PER-10/PJ/2017, jangan sampai ketentuan administratif menghalangi kesempatan wajib pajak yang secara substantif bisa mendapatkan manfaat P3B. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan mengenai ketentuan penerapan P3B sebaiknya rutin dilakukan seperlunya, agar tidak ada lagi misinterpretasi terutama dalam industri bank kustodian yang mengurus dokumentasi perpajakan para investor asing.

---

Custodian banks that mediate foreign investors to invest in Indonesia rsquo s capital market have a role in documentation and administration of the tax treaty application. Provisions on the tax treaty application is regulated in PER 10 PJ 2017. However, there are still many obstacles encountered in complying PER 10 PJ 2017. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the role of custodian bank related to PER 10 PJ 2017 is contractual role or clearing custody role. The stages of fulfillment of tax treaty documentation are Relief at Source, Quick Refund, and Tax Reclaim. Meanwhile, there are still obstacles faced by custodian banks related to PER 10 PJ 2017. Therefore, it is necessary to review the existing provisions in PER 10 PJ 2017, so that administrative provision is not disrupting the opportunity of taxpayers who can substantively get tax treaty benefit. Moreover, the socialization or explanation of tax treaty implementation requirements should be routinely carried out, so that there will be no misinterpretation, especially in the custodian bank industry which take care of the tax documentation of foreign investors. "

"Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan antara lain pajak internasional, yurisdiksi pemajakan, domisili fiskal, penghindaran pajak berganda internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pembagian hak pemajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tie breaker rule belum dapat memecahkan masalah status domisili ganda pada Mr. X. Solusi yang dilakukan dengan memberikan kredit pajak luar negeri belum tepat karena seharusnya status domisili dapat ditentukan dengan mutual aggeement procedure. Peraturan pelaksanaan mengenai tie breaker rule harus dibuat agar lebih jelas.

---

The research analyzes the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia for the determination of resident of foreign workers in Indonesia by taking case study on Mr. X. Mr. X is foreign worker in Indonesia from Australia and based on domestic tax laws in Indonesia and Australia have resident status in both countries. Collecting data through in-depth interviews and literature study. Framework theory used are international taxation, tax jurisdiction,tax treaty, and division of right to tax. The result of the research are application of provisions tie breaker rule has not solved problems double status domicile on Mr. X. Solutions that done by giving a tax credit has not been right because status domicile can be determined with mutual aggreement procedure. Regulations of tie breaker rule implementation should be made to make it more clear."

"ABSTRAKHukum perpajakan Australia selalu menjadi persoalan dikarenakan kurangnyapemahaman dalam penerapannya. Tesis ini akan membahas tentangpenerapan hukum perpajakan Australia terhadap Warga Negara Australia dan Warga Negara Asing yang berhubungan dengan penduduk Australia dengan tujuan pajak, penghasilan wajib pajak dan manfaat pinggiran kewajiban pajak

---

ABSTRACTAustralian taxation law has always been a problem due to the lack of understanding in its application. This thesis will discuss the application of Australian taxation law to Australian citizen and foreign citizen related to Australian residents with tax purposes, assessable income of the taxpayer and the fringe benefits tax obligations"

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis terkait perbedaan peraturan lama dengan peraturan baru dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan dampak administratif yang timbul dari adanya peraturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT FM International sudah patuh terhadap kewajibannya dalam memotong/memungut PPh 26 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi dengan PT FM International. Perusahaan-perusahaan asing yang memberikan jasa kepada PT FM International berasal dari Singapura, Australia, India, dan Inggris. Perusahaan dari Singapura XYZ Pte. Ltd sebenarnya bisa menggunakan fasilitas dalam P3B, namun mereka lupa untuk memperbarui Form DGT-1 sehingga atas kelalaian tersebut menimbulkan dampak administratif yang dapat mempengaruhi cash flow PT FM International.

---

ABSTRACTThis internship report discusses an analysis of the difference between the old and the new regulations in the Indonesian Taxation Law on the Procedures of Double Taxation Avoidance Agreement and the administrative implications arising from the existence of regulation. The results of the analysis show that PT FM International has complied with its obligation to withhold income tax on income earned by foreign companies that transact with PT FM International. Foreign companies providing services to PT FM International are from Singapore, Australia, India and the United Kingdom. Companies from Singapore XYZ Pte. Ltd can actually use the facilities in tax treaty, but they forget to update the DGT-1 Form so that such negligence creates an administrative impact that could affect PT FM International 39;s cash flow. "

"Surat Keterangan Domisili Keterangan Perusahaan dipakai oleh pelaku usaha sebagai identitas suatu usaha di suatu wilayah. Sebelum tahun 2015, penerbitan surat ini melalui Kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang ditengarai berpotensi pungli, berbelit-belit, ketidakseragaman persyaratan dan membutuhkan waktu lama. Mulai tahun 2015, surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara gratis kemudian dilanjutkan diproses secara online di tahun 2016. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dari penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yaitu penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara offline, untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online dan untuk mengetahui kepuasanmasyarakat terhadap kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif pada hasil kuesioner dari 294 responden yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Digunakan lima variabel kualitas layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online yaitu efisiensi, kepercayaan, keandalan, dukungan petugas dan keterpaduan layanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil penelitian adalah sebanyak 88% responden menyatakan bahwapenerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan secara offline, masalah yang dialami masyarakat adalah sistem dari situs pelayanan terasa lamban, terkadang eror, waktu yang terbatas, kendala unggah dokumen, gangguan notifikasi, belum paperless, serta sikap pelayanan dan ketelitian petugas dirasa kurang. Sebanyak 88,44% masyarakat merasa puas terhadap layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online. Variabel atau dimensi kualitaspelayanan yaitu efisiensi, dukungan petugas dan keterpaduan layanan berpengaruh positif kepada kepuasan masyarakat dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online.

---

Company Domicile Certificate used by the businesses as an `identity` of their business

in a region. Prior to 2015, the issuance of this letter through village district in Jakarta, which was suspected as extortion, complicated, uninformity of requirements, and longterm needs. Since 2015, this letter was issued by the the Office of Investment and One-

Stop Services as free and online processed in 2016. This thesis study purposed to get information about the policies of online Company Domicile Certificate Licensing is

better than offline Company Domicile Certificate Licensing, to get any issues problems and citizen satisfaction. The method used descriptive quantitative analysis on the results of the questionnaire from 294 respondents and multiple linear regression analysis with efficiency, trust, reliability, officer support and one stop services as variables of the quality of service requested to citizen satisfaction. The results of the study were as many as 88% of respondents choose the online Company Domicile Certificate, problems experienced by the community were slow systems, error, documents upload failures,

notifications failures, not paperless,and a little lack the attitude of service of the

officers. As many as 88.44% of the people were satisfied with the services that were online approved. Variables or dimensions of service quality, namely efficiency, officer support and one stop services have positive affect to citizen satisfaction of online Company Domicile Certificate licensing."

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."

"Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari sistem e-SKD dan mengetahui manfaat atas penggunaan e-SKD. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan atas perubahan penyampaian SKD di realisasikan pemerintah dengan cara penyederhanaan formulir DGT serta menambahkan sarana media elektronik dengan nama layanan e-SKD. Implementasi penyampaian e-SKD dalam prosesnya berjalan dengan efektif dengan di dukung oleh faktor dan pihak yang terlibat. Faktor dan pihak yang terlibat menjadi kesatuan sistem yang berjalan bersamaan dengan baik agar dapat menghasilkan implementasi yang optimal tanpa adanya gangguan. Manfaat utama yang di dapatkan dari adanya sistem e-SKD adalah penyederhanaan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Kemudahan dalam penyampaian dan kemudahan sistem administrasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

---

Regulations related to the submission of DGT Form in tax administration have changed because the previous regulations were deemed ineffective and too complicated for taxpayers in the administrative process, so it can lead in to disputes from the tax audit process due to quite complex administrative. This thesis aims to find out philosophically the differences in regulatory changes, to get know the implementation of the e-SKD system and knowing the benefits of using e-SKD system. he research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies with in-depth interviews. The results showed that the difference in the changes in the submission of SKD was realized by the government by simplifying the DGT form, as well as adding electronic media facilities with the name e-SKD service. The implementation of e-SKD procedure in the process runs effectively with the support from any factors and parties involved. The factors and parties involved become a unified system that runs well together in order to produce optimal implementation without any disturbances. The main benefit from the e-SKD system is the simplification and convenience of the tax administration system. This ease of technical procedure and ease of administration system has the potential to increase taxpayer compliance in fulfilling tax exposure."