Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna.

---

The development of information technology has significantly changed the conventional economic system into the digital economy. This digital system allows the business to do a transaction using electronic media more offers convenience, speed and efficiency. Issues raised and regulated in the Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures In this study from the juridical point of its kind that is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or a form of legal norms written. Data processing method was qualitative, resulting analytical data are descriptive.

With the enactment of Law ITE, electronic evidence has been recognized and accepted as valid evidence. Electronic evidence is viewed as an extension of the existing evidence in a judicial procedure in Indonesia. In practice the current evidentiary value of electronic evidence as evidence only the beginning, unable to stand alone in a sufficient threshold of evidence, thus should be supported by other evidence, one of them with expert witness testimony, which belong to the presupposition Judge thus the nature strength of proof is free (vrij bewijskracht). Later, with improvements UU ITE through its Government Regulation, electronic evidence in the form of an electronic document that has been authenticated by the competent institutions can be compared as authentic evidence to prove the value of perfect"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan prosedur legalisasi dokumen privat antara Indonesia dengan Singapura. Legalisasi dokumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu dokumen, sehingga dokumen yang diterbitkan di suatu negara dapat digunakan di negara lainnya. Dokumen privat merupakan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan diri seseorang sehingga bersifat lebih tertutup dan dapat diarsipkan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif berupa penelitian perbandingan hukum, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah studi dokumen dan wawancara. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana klasifikasi dokumen publik dan privat di Indonesia dan di Singapura, bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, dan hal apa saja yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut. Diantara prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara lain mengenai para pihak atau lembaga yang berwenang untuk melegalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, istilah yang digunakan oleh lembaga yang berwenang tersebut untuk melegalisasi dokumen, dan tindakan perbaikan terhadap dokumen jika hasil verifikasi dokumen privat pada lembaga yang berwenang di Indonesia dan di Singapura tidak sesuai. Perbedaan antara lain mengenai mekanisme legalisasi dokumen privat dan jenis dokumen (baik yang dapat dilegalisasi atau yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan legalisasi dokumen) di kedua negara tersebut.

---

This thesis discusses about comparative law on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore. Legalization of document is an act done by authorized official to legalise a document so that document can be used abroad. Private documents are documents relating to one's own existence so that they are more closed and can be archived. This research was done by using the method of normative-juridical in the form of comparative law research, which the data sources are obtained by collecting data from related literatures. Data collection tools used by the author in this thesis are study of documents and interviews. The main matter of this thesis is how to classify public and private document in Indonesia and Singapore, how the similiarities and differences on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore as well as anything that lies behind the similiarities and differences. There are some similiarities and differences between legalization procedure of private document in Indonesia and Singapore. Similiarities include those with the authority to legalize private documents in Indonesia and in Singapore, the terms used by the authorized institutions to legalize documents, and corrective actions on documents if the results of verification of private documents at the authorized institutions in Indonesia and in Singapore are not appropriate. The differences are about the mechanism of legalization of private documents and types of documents (both of which can be legalized or which is a requirement to get document legalization) in both countries."

"Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan lintas negara. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis empiris yang bertujuan untuk membahas dampak aksesi Konvensi Apostille terhadap proses hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen publik asing sebagai alat bukti dalam persidangan sudah terjadi sebelum aksesi Konvensi Apostille. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan dokumen yang telah disematkan apostille sebagai alat bukti tulisan dalam persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aksesi Konvensi Apostille bertujuan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen, implementasinya di Indonesia masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi nasional untuk memastikan efektivitas dan kepastian hukum.

---

Indonesia has acceded to the Apostille Convention through Presidential Regulation No. 2 of 2021 with the aim of simplifying the legalization process of public documents for cross-border purposes. This study employs an empirical juridical analysis to discuss the impact of Indonesia's accession to the Apostille Convention on the legal processes in Indonesia, particularly in the field of international civil procedure law. The findings indicate that the use of foreign public documents as evidence in court proceedings has been occurring even before the accession to the Apostille Convention. However, to date, there are no specific regulations governing the use of documents bearing an apostille as written evidence in court proceedings. The study concludes that although the accession to the Apostille Convention aims to facilitate the legalization process of documents, its implementation in Indonesia still requires further adjustments in national regulations to ensure effectiveness and legal certainty."

"ABSTRAKUniversitas Indonesia (UI) merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut merasakan dan mengalami jatuh bangun bangsa ini. Oleh karena itu, UI merasa sangat peduli dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kepedulian UI diwujudkan dalam dua saluran dan bentuk yaitu : pertama, apa yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari moral force, dan kedua, apa yang disumbangkan oleh kalangan akademis yaitu dosennya. "

"ABSTRAKUniversitas Indonesia (UI) sebagai lembaga akademis berkepentingan untuk berpartisipasi secara aktif menyumbangkan pemikiran untuk GBHN 2000-2004. Sumbangan pikiran ini merupakan wujud pengabdian Universitas Indonesia pada bangsa dan negara yang sifatnya netral dan berlandaskan wawasan kebangsaan yang bertumpu pada kajian akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan konsep-konsep reformasi di berbagai bidang kehidupan."

"Penelitian ini membahas bagaimana kaedh hukum terkait dengan penerapan bea meterai dokumen elektronik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan membandingkan bagaimana penerapan bea meterai menurut Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai terkait dengan Undang-undng No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan bea meterai di Indonesia belum mengatur tentang pungutan meterai terhadap dokumen elektronik, namun hanya mengatur tentang pembubuhan tanda meterai lunas dengan menggunakan teknologi/sistem elektronik, sehingga disarankan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pemungutan bea metrai terhadap dokumen elektronik agar mendapatk kepastian hukum mengenai apakah bea meterai akan diterapkan terhadap dokumen elektronik ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pengenaan bea meterai."