Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
May Kurniawan Sanjaya
"
Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama 10 tahun sudah sangat menguntungkan bagi para investor asing mengingat mineral dan batubara bukanlan energi terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilandasi dengan prinsip kehahati-hatian mengingat prioritas ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irawan Malebra
"
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49882
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hendry Chandra
"
Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali dan akibat hukum terhadap divestasi saham PT XYZ Corporindo pada PT Bank ABC Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Redi
"
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengaturan, diantaranya mengenai mekanisme dan tata cara divestasi saham; prosedur penawaran; pilihan tata cara, kriteria penilaian, dan penetapan harga saham. Selain ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
D1416
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Amanda Dwi Cahyaningsih
"
Kewajiban divestasi saham pada sektor pertambangan dilatarbelakangi dengan tujuan meningkatkan partisipasi nasional dalam proses pengelolaan sektor penting untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kepemilikan asing pada sektor pertambangan. Akan tetapi, dengan semakin ketatnya regulasi yang ada, investor asing justru semakin gencar untuk mencari jalan keluar dalam rangka menyimpangi regulasi tersebut agar kontrol yang dimiliki oleh investor asing tidak berkurang, salah satunya dengan pembentukan perusahaan cangkang melalui pembiayaan dari Reksa Dana Penyertaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Erza Farandi
"
Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana praktik rent seeking dijalankan dalam kasus ini. Teori rent seeking Tullock (1967) digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan bagaimana rent seeking ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yudhistira Ikhsan Pramana
"
Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38926
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silalahi, Ruth Caroline R.A.
"
PT. Kyowa Indonesia merupakan sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memiliki waktu perizinan produksi komersial lebih dari 15 tahun sehingga mempunyai kewajiban melaksanakan divestasi saham. Akan tetapi PT. Kyowa Indonesia belum melaksanakan proses Divestasi tersebut hingga saat ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari perizinan, penanaman modal dan Divestasi Saham yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 7 ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42171
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Claudya Putri Dewanti
"
Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pohan, Mohamad Anindya
"
Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
