Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One critique, among others, delivered to the existing criminal justice system is that its decision rarely solves problem. There's always a case that the justice's decision whether to acquit or to punish the suspect be refused by related parties. At this point, a new idea of restorative justice, a model of justice which emphasizes healing for all related parties, is then introduced.The writer proposes to combine the idea of restorative justice with another idea of diversion especially when the involved suspect is children."

"ABSTRAKAnak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjaminkelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari olehmasyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankanposisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hakyang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak(Convention on the Rights of the Child) yang telah di Ratifikasi melaluiKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention onthe Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalahkepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversiyang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsepdiversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukumagar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkanstigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkankonsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikajipermasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukanoleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia danpenerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadihambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik denganhukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridisnormatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan caramelakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalahanalisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapunhasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumennasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satuaturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsepdiversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi olehJaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan UndangundangSistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam Rancangan Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat hambatan-hambatan yang akantidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaituPemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta Kesiapan dari pihakyang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari diversi dapatterwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

---

AbstractChildren as young generation has strategic role that guarantees the sustainabilityof the existence of the nation in the future and knows exist by the internationalcommunity with the appearance of a convention which is emphasizing theposition of a child as human beings who should get the protection of their rights .It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention onthe rights of the child) which has the ratification through the decision of thepresident number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights ofthe child (the children 's rights) . Dotted refuse from a problem child interest anddeveloped the concept of restorative justice and diversion concept that need to beconsidered in handling cases of children, diversion is an alternative concept ofhandling children in conflict with the law so that children does not go through thejudicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role ofthe prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict withthe law can be assessed on how the application of diversion concept conducted bya prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and theapplication of diversion concept is carried out by a prosecutor against childrenconflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and thefactors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children inconflict with the law matters by applying diversion. This research using researchjudicial normative supported by field research conducted by way of doing aninterview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis bythe method of primary and secondary. As for research result obtained conclusionthat until recently with an instrument of the national conflict with the law , no onerule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversi againstchildren conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work ifthey have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal JusticeSystem. However, in the draft law criminal justice system of the child, there areconstraints that would not maximize the handling of children who are dealing withthe law is understanding of the law against diversion itself and readiness of therelated parties n the implementation of diversion so that the purpose of diversioncan be realized by prioritizing the interests and welfare of children."

"ABSTRAKSalah satu kasus yang di tangani oleh Unit PPA Polres Jakarta Pusat adalah aksi bullyingterhadap anak dibawah umur di salah satu pusat berbelanjaan di Jakarta oleh beberapaanak teman sekolahnya. Dalam menangani kasus tersebut pihak kepolisian berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Dua Belas Tahun menerapkan restorativejustice dengan melaksanakan diversi untuk pelaku anak yang berusia 12 tahun keatasdan pengambilan keputusan untuk anak yang berusia 12 tahun kebawah. Dalampertemuan yang dihadiri oleh pihak korban dan pelaku anak beserta keluarga,pendamping kemasyarakatan, penasehat hukum, Psikologi Divisi Pelayanan danPemulihan P2TP2A Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKSHandayani dicapailah kesepakatan yang salah satunya menempatkan ke sembilan anaktersebut dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan/LPKS selama 3 bulan.Namun pada kenyataan nya hasil pengambilan keputusan dan diversi tersebut tidaksesuai dengan pelaksanaanya, hal ini dikarenakan anak-anak yang seharusnya menjalanipendidikan dan pelatihan selama 3 tiga bulan sudah dikeluarkan dari LPKS sebelumjangka waktunya berakhir. Dengan kejadian tersebut tentunya membawa dampak negatifbaik bagi Kepolisian, lembaga terkait P2TP2A untuk melakukan pembinaan dankonseling maupun bagi diri si anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalammenerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikajipermasalahan mengenai bagaimana tugas dan wewenang kepolisian serta lembaga lainterkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi dan hambatan-hambatan yangdihadapi penyidik Kepolisian dan lembaga terkait serta solusi bagi Kepolisian danlembaga terkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi pada masa depan.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung denganpenelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara denganinformasn, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metodepengumpulan data primer dan sekunder.

---

ABSTRACTOne of cases handled by the PPA Unit of Central Jakarta Police was bullying takingplace at one of shopping centers in Jakarta by some students to minors.In handling thecase, the Police, based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice Systemand Government Regulation No. 65 of 2015 on Guidelines for the Implementation ofDiversion and Handling of Children Not Yet Aged 12 Twelve Years,appliedrestorative justice by implementing diversion for Children in Conflict with theLawwho were aged 12 and above and decision making for children aged 12 and under.Ina meeting attended by victims and children as criminal actors with their families,community counselors, legal counsels, Psychological Service and Recovery Division ofP2TP2A Jakarta and Social Welfare Institution LPKS Handayani , an agreement wasreached which one of them placed the nine children in education or training ineducational institution LPKS for 3 months.But in reality, the results of decision makingand diversion were not in accordance with the implementation, this was because childrenwho should undergo education and training for 3 three months had been excluded fromthe LPKS before the end of the term set. Such incident, certainly, had a negative impacton both the Police, related institution P2TP2A conducting coaching and counseling,and on the children themselves.With regard to police investigators in applying theconcept of diversion to children in conflict with the law, it is possible to examine theissue of how the duties and authorities of the police and other institutions related to theimplementation of decision making and the diversion as well as obstacles faced byPolice investigators and related institutions and solutions for Police and relatedinstitutions in the implementation of decision making and diversion in the future. Thisstudy used normative juridical research supported by field research conducted byconducting interviews with informants, while data analysis used was a qualitativeanalysis with primary and secondary data collection methods."

"Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal suatu proses peralihan penyelesaian perkara anak keluar sistem peradilan pidana yang disebut dengan diversi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memperoleh kedudukan resmi dalam sistem peradilan anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan diversi bagi anak yang belum berumur 12 tahun hanya diberikan dalam satu pasal, yaitu pasal 21. Sementara pasal tersebut beserta penjelasannya tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana konsep diversi yang dimaksud oleh undang-undang bagi anak yang belum berumur 12 tahun tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial terhadap pasal tersebut, beserta kendala yang berpotensi terjadi dan antisipasi yang diterapkan. Penelitian ini dilakukan mengingat praktek diversi telah diterapkan dalam sistem peradilan anak sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, sehingga aparat penegak hukum beserta lembaga-lembaga yang terlibat tentunya telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai diversi.

---

In the juvenile justice system recognized a settlement transitioning children out of the criminal justice system called diversion. With the enactment of Law No. 11 of 2012 on the Children Criminal Justice System, diversion obtain an official position within the juvenile justice system. In the law, regulation of diversion for children under12 years old only given in one article, namely article 21. Whilst the article and the explanation is not enough to explain how the concept of diversion is meant by the law for children who have not aged 12 years.

This thesis discusses how the Investigator, Probation Officer, and Social Workers viewof the article, as well as obstacles that could potentially occur and anticipation are applied. This research was carried out considering the practice of diversion has been applied in the juvenile justice system before the Children Criminal Justice SystemLaw applies, so that law enforcement officers and the agencies involved must have had considerable knowledge of diversion."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Diversi sebagai peraturan pelaksana Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana dalam tahap pemeriksaan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana keadilan restoratif sebagai tujuan pemidanaan yang baru dapat terwujud dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat mendorong penuh terwujudnya keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, karena masih terdapat hambatan yang berasal dari kekurangan para penegak hukum dalam memahami dan menerapkan peraturan yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan diversi dan minimnya sarana pra-sarana penunjang pelaksanaan diversi di Indonesia. Oleh karena itu dalam penerapannya, Indonesia masih perlu untuk melakukan perbaikan dengan melakukan studi banding dengan negara-negara yang sudah menerapkan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anaknya dan melakukan pelatihan khusus kepada para Penegak Hukum serta memberikan sosialiasi kepada Masyarakat tentang Diversi.

---

This thesis discusses about how the application of The Government Regulation No. 65 2015 about Diversion as the implementing regulation of Act No.11 2012 on the Indonesian Juvenile Criminal Justice System, especially against child offenders in the trial examination stage. This study uses qualitative methods and analyzes how restorative justice as a new punishment goal can be realized by the application of the Government Regulation in the Juvenile Justice System in Indonesia.

The results of this study indicate that such Government Regulation has not been able to fully encourage the realization of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, because there are still obstacles derived from the shortcomings of law enforcement in understanding and applying the existing rules, lack of understanding of the importance of the implementation of diversion and the lack of facilities pre support infrastructure implementation of Diversion in Indonesia. Therefore, in its implementation, Indonesia still needs to make improvements by conducting comparative studies with countries that have implemented restorative justice in its Juvenile Criminal Justice System and conducting special training to Law Enforcement and providing socialization to the Society on Diversion Programme"

"Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yangdilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yangdisebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit inifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah prosespelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapanganyang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primerdan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres MetroJakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalammenangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukumkarena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya parapenegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnyapemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebutterkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya kordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversimenyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami olehpelaku anak.

---

Negative impacts on children that arise from their contact with the world of lawjustice are a major consideration in the diversion of the settlementof child crimes. Incarrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handleissues of women and children called Unit PPA UnitPelayananPerempuandanAnak Service Unit for Women and Children that, inparticular, focuses on how to provide services for the best interests of children and touphold justice for women and children.This unit consists of investigators who arerequired to prioritize the diversion process rather than continuing the legalproceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to theinvestigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law,it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing thediversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, settingthe position and authority of investigators in the implementation of diversions, andwhat kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions andstrategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction.

This study used normative juridical research supported by field research that was conducted byconducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used wasqualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From theresults of this study, it can concluded that the Central JakartaDepartmental Policehave prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflictwith the law rather thanlegal process because it is better to prioritize the best interestsfor children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, andinadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. Theculture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it issometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders.Thelack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has anegative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization."