Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Qadli Iyaldi
Penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Nomor 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, dan Nomor 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas = Determination of district court's relative competence on pretrial review application : case studies of District Court Decisions Number 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Number 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, and Number 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas
" Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hesti Widyaningrum
Penyitaan oleh penyidik KPK terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi = Seizure by investigator of indonesian corruption eradication commission against assets of suspected corruption
" Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Andayani Tenripada
Tanggung jawab seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang lalai dalam pembuatan akta jual berli: Analisis putusan pengadilan negeri nomor: 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2005 = The responsibility of a land certificate maker official who is considered as darelict on the duty in making a sale-purchased deed: Analysis of district court decision no. 94 /Pdt.G/PN.Jkt.Pst, October 19th 2005
" PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Untuk itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. PPAT harus dapat memenuhi keinginan para pihak yang memerlukan bantuan dengan tidak terpengaruh oleh pihak yang dengan sengaja bermaksud ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19517
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library